Nyante Aza Lae - Sibolga

Sugesti dan Kultus

2009-04-15T11:43:00.003+07:00

Teringat saya dengan kisah yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu, dimana seorang teman memiliki "ikatan emosional" yang sangat tinggi dengan seorang dokter. Setiap ia sakit, selalu saja ia berobat kepada dokter langganannya.

Pernah pada suatu waktu, ketika kami kebetulan secara bersamaan melaksanakan tugas dinas ke luar kota, sang teman mengalami gangguan kesehatan yang sesungguhnya menurut saya "cukup sederhana", yaitu hanya sekedar sakit kepala. Ia langsung kebingungan dan mencoba menghubungi handphone (hp) sang dokter. Namun ternyata nomor hp sang dokter sedang tidak bisa dihubungi. Ia begitu kalut, seakan-akan hanya satu-satunya dokter yang mampu menyembuhkan penyakit yang sedang dideritanya, yaitu dokter langganannya.

Karena merasa prihatin, saya pun lantas menawarkan sang teman untuk berobat ke suatu klinik pengobatan. Dengan berbagai alasan, sang teman tetap aja enggan untuk berobat, karena sekali lagi ia menyatakan sudah sangat intim cocok dengan dokter langganannya. Dengan berbagai cara saya mencoba membujuknya, namun tetap gagal.

Setelah usai melaksanakan perjalanan dinas tersebut, kami segera kembali ke daerah "asal". Diceritakannya, ketika kami sudah sampai dengan selamat di rumah kami masing-masing, sang teman segera bergegas meluangkan waktu untuk berobat ke dokter langganannya, dan setelah bertemu dan meminum obat pasaran yang telah disediakan, dalam kurun waktu cukup singkat, segera sembuh dan hilanglah segenap "perasaan pusing dan sakit kepala" sang teman.

Kondisi seperti ini tentu membuat saya khawatir, jika hp sang dokter tidak dapat dihubungi saja sudah membuat sang teman menjadi kalut, lantas bagaimana jika sang dokter pindah domisili ke tempat lain yang cukup jauh, atau bahkan jika sang dokter "tiada". Apa yang terjadi pada sang pasien?

Kisah ini sungguh sangat menarik bagi saya, ternyata perasaan sugesti (pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang) yang telah begitu tertanam dalam benak seseorang, ternyata sangat sulit dihilangkan, bahkan dapat menimbulkan semacam pengkultusan terhadap figur seseorang. Kondisi seperti ini sesungguhnya memang sulit dikaji secara akal sehat. Seperti contoh lain, bagaimana warga masyarakat berbondong-bondong mengunjungi Ponari sang dukun cilik asal Jombang, bahkan secara ekstrim, ada sebagian masyarakat yang dengan relanya meminum air comberan yang diduga sebagai bekas air basuhan mandi Ponari.

Jika kisah di atas dikaitkan dengan proses demokrasi di Indonesia, "semangat sugesti ala Rommy Rafael dan kultus" ini masih terasa. Bahkan menurut hasil terawangan saya, masih cukup dominan pendukung partai politik peserta pemilu legislatif 09 April 2009 yang lalu, mencontreng caleg dan atau lambang parpol karena hasil dari "pengkultusan" terhadap figur/petinggi suatu parpol.

Menurut hemat saya, kondisi seperti ini tidaklah baik untuk pendidikan politik dan demokrasi. Perkembangan "budaya" seperti ini sebaiknya sudah harus kita pupus habis. Sesungguhnya kita berharap agar seseorang memanfaatkan hak pilihnya adalah karena didasari dengan logika dan rasionalitas. Memilih wakil dan atau pemimpin bukanlah sekedar "pekerjaan lepas rodi", karena semua itu berimplikasi terhadap nasib kita, nasib bangsa Indonesia.

Ada pepatah yang menyatakan bahwa untuk mendudukkan seseorang dalam suatu posisi hendaknya memperhatikan aspek "the right man in the right place"," the man behind the gun", bahkan sebuah hadist Rasulullah SAW menyatakan, "jika sesuatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya". Artinya apa??? Mari kita berfikir dengan cermat dan seksama dalam memilih pemimpin, karena sugesti dan pengkultusan adalah sebuah subjektifitas yang semu! Apakah sugesti dan pengkultusan ini merupakan wujud kegagalan kita semua? Atau bahkan merepresentasikan krisis kepemimpinan di negara ini? Entahlah, mungkin teman-teman semua memiliki jawabannya....silahkan berpendapat..........

Tiada gading yang tak retak...

Kita dan Sepotong Roti

2009-04-02T23:51:00.008+07:00

Di Rabu sore yang lalu, saya bersama si sulung berbelanja "sangu sekolah" pada sebuah toko swalayan di kotaku. Yah, saya memang mencoba menerapkan pengalaman "masa kecil" saya kepada anak untuk tidak memberikan "sangu" berupa uang ke sekolah. Selama kurang lebih setengah jam kami berada disana, dan telah mendapati seluruh keperluan sang anak, kami segera menuju kasir untuk menyelesaikan pertanggungjawaban pembayaran. Setelah berfikir sejenak untuk mengingat kembali "daftar" belanja, akhirnya saya memastikan sudah tidak ada lagi daftar belanja yang tertinggal.

Setelah itu, si sulung meminta diambilkan makanan ringan tersebut dari kantong belanja, dan segeralah ia "mengeksekusi" satu bungkus roti. Yah, namanya saja anak kecil yang baru berusia enam tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 SD, pada saat menuju pintu keluar dari swalayan tersebut, roti yang baru dinikmati beberapa gigitan saja, tiba-tiba jatuh terpental ke lantai, karena tersenggol oleh pengunjung lain yang kebetulan cukup ramai. Lantas, segera saya "perintahkan" si sulung untuk memungut roti yang berserakan itu untuk selanjutnya di buang ke dalam kotak sampah.

Kemudian, pada saat meninggalkan gedung swalayan sembari menuju parkir, kami dibuntuti oleh 2 orang preman bertatto anak kecil yang kira-kira berusia 3-4 tahun. Mereka menengadahkan tangan sambil berharap uluran dari orang yang sok "berbaik hati". Lantas si sulungpun mengatakan kepada saya, "Pa, ambilin dong snacknya, buat adik-adik itu," sembari tangannya menunjuk ke arah anak-anak yang membuntuti kami. Dalam perjalanan menuju pulang, saya sekedar menanyakan kepada si sulung, mengapa ia tadi rela memberikan beberapa bungkusan snack kepada (maaf) anak-anak jalanan itu, dan langsung dijawab, "bahwa kalau memang kita ada, maka kita harus berbagi dengan orang-orang lain yang membutuhkannya pa," ujarnya lantang.

Sesampainya di rumah, saya terus mengingat-ingat apa yang disampaikan oleh si sulung. Sehingga memupuskan sebuah keegoisan yg sempat berkecamuk di hati. Saya menjadi teringat dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang akan digelar pada tanggal 09 April 2009 yang akan datang. Dimana menurut pemberitaan dari berbagai media dan juga hasil "investigasi ecek-ecek" yang saya lakukan, akan banyak warga masyarakat yang golput. Hal itu tentu didasari dengan berbagai pertimbangan, antara lain mungkin menganggap tidak terdaftar dalam DPT, mencontreng adalah kegiatan yang hanya membuang-buang waktu, merasa tidak ada figur/parpol yang layak untuk dipilih, merasa apatis karena dengan memberikan hak suara ternyata tidak membawa perubahan apapun khususnya bagi dirinya, hingga memang benar-benar merasa pemilu hanya merupakan kegiatan "seremonial" dan tidak berguna dan masih banyak alasan lainnya. Padahal secara ideal, hasil Pemilu akan turut mempengaruhi perkembangan "nasib" bangsa. Karena menurut ketentuan, lembaga legislatif turut berperan dalam melakukan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang sangat erat kaitannya untuk kelancaran dan kesuksesan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Saya terus berfikir, bangsa kita masih memerlukan sumbangsih kita, walaupun itu "hanya" sekedar berpartisipasi dalam pemilu yang diwujudkan dengan mencontreng wakil rakyat yang kita nilai mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Berpartisipasi dalam pemilu memang bukanlah suatu kewajiban, melainkan merupakan hak dari seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan. Tidak semua parpol buruk, tidak semua caleg itu tidak berkualitas. Masih ada parpol dan atau caleg yang memikirkan nasib masyarakatnya. Dan justru sesungguhnya pemilu inilah merupakan momentum yang paling tepat dalam memilih wakil rakyat yang benar-benar diharapkan mampu mengubah nasib bangsa ke arah yang lebih baik.

Jika dikaitkan antara kisah yang kami alami dengan pemilui, mungkin bisa di ibaratkan dengan kita yang sudah memegang dan memiliki "sepotong roti". Lantas roti itu kita sia-siakan. Sementara masih banyak sekali orang yang membutuhkan roti itu, baik itu untuk hanya sekedar "mengganjal perut, mengatasi rasa lapar, menyambung hidup, bahkan ada yang memang sudah kenyang tetapi ingin terus menjejalkan roti itu ke dalam perutnya yang sudah buncit."

Nah, sekarang semua berpulang kepada kita semua.....Saya hanya berfikir, akan sangat bijak dan tidak salah kaprah, jika "jatah roti" yang sudah dibagi-bagikan kepada kita, tidak kita sia-siakan, tetapi kita serahkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya, dan kita anggap akan mampu menghasilkan "energi" baru yang lebih baik............

Tiada gading yang tak retak ...

Harapan dan Kenyataan

2009-03-22T09:27:00.013+07:00

Kemarin sore, seorang teman datang bertamu ke rumah kami. Ia mengabarkan bahwa istrinya saat ini yang sedang mengandung anak keempat (kehamilan sekitar 4 bulan). Berdasarkan hasil pemeriksaan melalui Ultrasonografi (USG) yang dipadu dengan hasil diagnosis bu dokter Marshmallow, mereka kembali akan dianugerahi seorang anak. Sebelum saya sempat memberikan ucapan selamat, ia langsung mengungkapkan "kekecewaan", karena janin yang dikandung sang istri berjenis kelamin perempuan, yang berarti jika semua Insya Allah berjalan lancar hingga proses persalinan, keluarga mereka akan mendapat "titipan dan anugerah" 4 orang putri.

Namun "berkah" yang mereka dapatkan itu, tidaklah selalu diiringi dengan kebahagiaan, justru malah menambah masalah. Berdasarkan "aturan main" pada keluarga sang teman yang menjunjung tinggi paham patrilineal (garis keturunan ayah), di dalam keluarga mereka paling tidak "harus' terdapat minimal 1 (satu) orang anak laki-laki, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap penerus marga/clan dan juga berkaitan dengan harta pusaka/waris keluarga dan lain-lain. Dengan "perdebatan" yang pura-pura cukup sengit, hingga menghabiskan 2 gelas kopi pahit dan lebih dari satu bungkus rokok, Alhamdulillah, akhirnya sang teman bisa mengerti dan menerima keberadaan janin yang sedang dikandung istrinya.

Sehubungan dengan kisah diatas, lantas saya teringat dengan rencana pelaksanaan Pemilu. Jika tidak ada aral melintang, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan Pemilihan DPR, DPRD dan DPD pada hari Kamis, 09 April 2009. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh banyak pihak untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pemilu, selain KPU sendiri juga antara lain dukungan keamanan dari pihak TNI/POLRI, Pemda bahkan kalangan blogger pun turut terlibat secara aktif dalam mendukung aksi Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009.

Sebagai warga negara yang pura-pura baik, sudah selayaknya kita HARUS turut mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi itu. Mengapa kita sebagai warga negara harus turut mendukung pelaksanaan kampanye dan pemilu yang damai? Karena, sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga memiliki makna bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung.

Jika mengamati berbagai fenomena politik yang semakin hangat, saya teringat dengan sebuah sticker bonus dari sebuah buku teka teki silang yang pernah saya baca. Isinya cukup relevan dengan kondisi sekarang : Ambisi Yes, Emosi dan Ambisius No! Terus terang, saya sangat tertarik, mengapa? Kalimat itu mengisyaratkan kepada kita untuk harus tetap memiliki semangat mengejar cita-cita, namun harus tetap ditempuh dengan cara yang santun dan elegan. Hidup adalah dinamika, tidak etis jika kita lantas menjadi fatalis, yang hanya pasrah dengan keadaan, menerima hidup dengan apa adanya.Tentu kita semua memiliki visi, harapan, cita-cita, yang hendak kita capai sesuai dengan kemampuan dan norma yang berlaku.

Memang, tidak mudah untuk memprediksi perolehan suara bagi seorang caleg, karena keberadaan sistem multi partai yang diselaraskan dengan kondisi ekonomi maupun sikap mental dan politik masyarakat kita. Untuk itu, bagi rekan-rekan yang akan menghadapi “peperangan di padang Kurusetra” nanti, saya hanya bisa menyarankan untuk sejak dini meminimalisir “tekanan kejiwaan” kita. Pertimbangkan dan segera antisipasi dampak terburuk, yaitu kegagalan. Mari sejak sekarang bisa lebih bersikap ikhlas dengan mempasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anggap saja ajang pemilu sebagai "ajang silaturahmi", karena apapun yang terjadi, kita adalah makhluk sosial. Manusia yang saling bersilaturahmi dalam kebaikan dengan manusia yang lain.

Memang, sesungguhnya, "tekanan kejiwaan" seperti ini tidak perlu terjadi, jika kita tidak salah kaprah. Kesalahkaprahan itu terjadi karena kita sudah kehilangan kepercayaan diri, sehingga masih banyak kita yang ingin "duduk" harus menghalalkan segala cara. Padahal, untuk memperoleh "suara" sesungguhnya tidaklah harus selalu dengan uang, melainkan sikap, karya nyata, kepedulian dan simpati.

Jika tidak terjadi keseimbangan antara das sollen dan das sein, biasanya memang akan terjadi "penolakan" sebagaimana yang dihadapi oleh sang teman di awal postingan ini. Begitu juga akan menimbulkan ekses lain seperti ada yang mencoba bunuh diri karena gagal menjadi caleg, ada calon bupati yang harus masuk Rumah Sakit Jiwa karena gagal memenangi Pilkada, dan masih banyak yang lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Intinya karena rasionalitas sudah hilang, tidak ada keseimbangan antara IQ, EQ dan ESQ. Saya sangat menyadari, betapa banyak tenaga, pemikiran dan biaya (cost atau money) yang telah dikeluarkan. Banyak caleg yang harus rela menggadaikan segenap “asset” yang dimilikinya. Ada juga caleg yang terjerat tindak pidana karena berusaha memenuhi ambisi yang tak terbendung itu...????

Sebagai insan yang sehat dan waras, tentu kita memiliki harapan, keinginan yang ingin dan harus diwujudkan. Tetapi, kita juga harus ingat, bahwa kita sebagai manusia hanya mampu merencanakan, hanya mampu berusaha, namun DIA yang menentukan. Hidup adalah pilihan.............

Tiada gading yang tak retak ...

Salah Kaprah?

2009-03-09T22:08:00.014+07:00

Ketika saya baru selesai melakukan aktifitas rutin di "ladang" dan hendak menuju pulang ke rumah, di perjalanan saya melintasi rumah seorang teman dan melihatnya terburu-buru mengeluarkan sepeda motor keluar dari halaman rumah, didampingi oleh sang istri dan anaknya yang masih balita. Karena cuaca yang kurang kondusif (baca : langit gelap dan hujan semi deras), saya langsung berhenti tepat di depan rumah mereka. Dengan bergegas sayapun menanyakan hendak kemana mereka keluar rumah disaat cuaca demikian, sang teman lantas menjawab, bahwa mereka hendak berangkat ke "Doktor", karena anaknya sedang demam yang cukup tinggi. Lantas saya bertanya, Doktor mana? Kemudian dia jawab Doktor anunya... Ho..ho..ho..., saya lantas mengerti bahwa yang dimaksud oleh sang teman adalah praktek dokter. Singkatnya, karena merasa sok pahlawan prihatin, saya menawarkan angkutan untuk menuju praktek "Doktor" dan singkatnya Alhamdulillah, berdasarkan hasil pemeriksaan, anak tersebut hanya demam flu biasa.

Yah, memang...terkadang banyak komunikasi dan dialog yang berkembang diantara kita sering kurang tepat. Penyebutan dokter di "kampung kami" acap disebut dengan sebutan Doktor. Jika kaum pendatang yang tidak segera maklum dengan penyebutan istilah itu, tentu akan bertanya-tanya dalam hatinya, begitu banyak lulusan program doktoral disini. Komunikasi seperti ini juga sering kita dengarkan dari dialog-dialog di warung-warung. Di saat konsumen hendak membeli detergen daia, dia menyebut Rinso daia. Konsumen hendak membeli mie instant supermie, dia menyebut Indomie supermie. Begitu juga jika konsumen hendak mencari pasta gigi formula, sering terucap kata Pepsodent formula. Dan sangat banyak penyebutan-penyebutan salah kaprah yang lain seperti hotspot yang disebut wifi, flashdisk disebut usb, Kepala Sekolah SD 1 (harusnya Kepala SD 1), kerja di Bank BRI (kan harusnya kerja di Bank Rakyat Indonesia) dan lain-lain.

Sebenarnya saya tidak terlalu mengetahui, apakah salah kaprah dalam penyebutan beberapa istilah seperti ini akan berdampak besar dalam kehidupan nyata, karena saya bukanlah seperti mas Sawali yang seorang guru bahasa Indonesia, apalagi seperti mas marsudiyanto yang guru matematika. Namun saya tetap berfikir, apapun yang namanya "miss", jelas pasti akan membawa dampak, dan cenderung menghasilkan kesalahpahaman, contohnya miss komunikasi dan miss-miss universe yang lain.

Nah..., bukannya sok usil jika dikaitkan dengan hangatnya situasi politik menjelang pesta demokrasi 2009 ini, menurut saya ada beberapa kesalahkaprahan, antara lain tentang keberadaan "janji" partai politik (parpol) yang dibungkus dengan bahasa atas nama rakyat. Dimana hampir seluruh iklan politik menyatakan, seolah-olah sekarang parpol mudah dan mampu memberikan "pencerahan kehidupan" jika berhasil memenangkan pemilu. Tentu mungkin yang mereka pikirkan adalah bagaimana strategi untuk meraih simpati dan suara yang sebanyak-banyaknya.

Ada parpol yang menyatakan bahwa mereka telah berprestasi menurunkan harga BBM, ada yang menyatakan berhasil sukses membawa Indonesia kepada swasembada pangan, ada juga yang menyatakan sukses dan berkembangnya pertanian dibawah kepemimpinan sang menteri yang merupakan kader parpol tersebut, ada yang siap membuat kontrak politik dan banyak lagi yang lainnya. Sebagai orang awam, tentu saya makin bingung. Sesungguhnya siapakah yang membuat kebijakan? Siapakah yang memprogramkan dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai "kesuksesan" itu? Kan Pemerintah atas dukungan seluruh stakeholders bukan oleh salah satu parpol. Pemerintah (baca : kabinet) yang saya maksud disini adalah terdiri dari banyak "unsur", bukan hanya partai A, B, C, D sampai Z.

Berkaitan dengan hal di atas, ada sebuah contoh sederhana. Misalnya, jika suatu daerah akan melaksanakan Pilkada, calon kepala daerahnya sebut saja bernama X dan Y yang diusung oleh sekian parpol. Kemudian berdasarkan hasil pilkada, pasangan X dan Y berhasil unggul memimpin perolehan suara, dan akhirnya mereka dilantik. Lalu timbul satu pertanyaan. Kebijakan apa yang akan dilaksanakan oleh KDH? Jawabannya sudah pasti adalah kebijakan pemerintah daerah dan bukan kebijakan parpol pengusung. KDH tentu akan melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), hingga terus mengerucut kepada kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu, kesimpulan ngawur menurut saya adalah bahwa keberadaan suatu parpol dalam pemilu "pemimpin", sesungguhnya hanya berfungsi sebagai "kendaraan pengantar"!

Pada tanggal 09 April 2009 yang akan datang, akan berlangsung pemilu secara nasional, sebagai wahana untuk memilih "wakil parpol rakyat". Saya hanya pura-pura berharap agar pengurus parpol, untuk tidak salah kaprah dalam menempatkan posisi. Informasikanlah secara benar tujuan dan fungsi parpol. Mari kita berikan kepada rakyat pendidikan politik yang tepat, agar rakyat kita semakin cerdas dalam menentukan wakil dan pemimpinnya sesuai dengan hati nurani. Akan lebih netral dan objektif, jika seseorang "aktor politik" yang telah menduduki posisi publik seharusnya "menanggalkan seragam lamanya", sehingga tidak menimbulkan dualisme. Satu tubuh dua nyawa! Ingat.... Pemimpin adalah merupakan pejabat publik, milik semua orang yang dipimpinnya, bukan milik sebagian golongan. Saya khawatir, jika kita salah kaprah, maka kitapun akan salah kiprah!!!

Pernahkah teman-teman salah kaprah? Pernahkah teman-teman salah kiprah? Atau jangan-jangan saya sendiri sekarang salah kaprah dan atau salah kiprah dalam membuat postingan ini........Ahh EGP..... asal jangan salah masuk kamar mertua aja! (baca sidebar NYANTE AZA LAE di atas kanan dan baca juga lima kata dibawah postingan, he...he...).

Tiada gading yang tak retak ...

Hitam di Atas Putih

2009-02-28T09:04:00.018+07:00

Bagi sebagian kalangan, bayang-bayang masa lalu sedemikian lekat dalam pemikirannya. Bayang-bayang itu sangat melekat karena memiliki pengaruh psikologis yang sangat mendalam, dan biasanya hal ini terjadi karena sesuatu yang cukup menonjol, baik dari sisi positif ataupun negatifnya.

Kondisi diatas saya simpulkan sendiri pada saat setelah ngobrol ngalor ngidul dengan seorang teman di saat kami sedang "putar-putar cari angin". Ia terlihat sangat kecewa ketika menunjukkan suatu kawasan perkebunan yang dahulunya pernah diusahai oleh orang tuanya sebagai perkebunan kelapa sawit, namun sekarang sudah diserobot maling.

Diungkapkannya, bahwa memang lahan tersebut dijual oleh pihak pertama kepada orang tuanya tanpa dilengkapi dengan surat menyurat resmi, dengan berbagai alasan klasik seperti masih terikatnya hubungan keluarga antara penjual dan pembeli, letak lahan yang agak terpencil di pelosok desa, repot dan tidak ada waktu mengurus surat menyurat dan berbagai alasan lain, sehingga terdapat "bagian alat vital" yang terabaikan.

Memang nasi telah menjadi bubur, penyesalan tentu datangnya terakhir. Dengan tatapan mata kosong dan berkaca-kaca, sang teman tetap menyesalkan tindakan orang tuanya. Ia berandai-andai, jika saja segala urusan "hitam diatas putih" yang berkaitan dengan surat-surat tanah tersebut dahulunya segera diselesaikan, mungkin nasib keluarga mereka tidak seperti sekarang ini.

Ternyata hidup ini bukanlah sembarangan, semua ada aturannya. Sejak lahir, balita, remaja, dewasa hingga akhir hayatpun kita diatur. Contohnya terbukti sejak baru lahir, orang tua kita segera menguruskan Akta Kelahiran, setelah sudah cukup dewasa-pun (menikah dan atau diatas usia 17 tahun), sebagai warga negara yang baik kita wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan seterusnya. Makanya dikenal istilah de facto dan de jure. Artinya secara de facto sekampungpun orang menyaksikan anak kita dilahirkan, tanpa di uruskan Akta Kelahirannya (de jure), negara dan Pemerintah tetap tidak akan melegalisasikannya. Dan hal inilah yang mungkin sering disebut-sebut orang sebagai arsip......???

Hmmm, ternyata benar, yang namanya arsip memegang peranan yang sangat penting. Walaupun telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, hal-hal yang berkaitan dengan kearsipan tetap masih belum mendapat perhatian yang maksimal. Padahal sudah sangat jelas tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional, tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah.

Banyak contoh berbagai polemik yang melanda sejarah bangsa dan negara kita yang seharusnya tidak perlu terjadi jika kita memiliki dokumen dan arsip yang jelas, misalnya yang termasuk top adalah polemik tentang Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang akhirnya menimbulkan kontradiksi, fitnah, sementara fitnah lebih kejam dari pembunuhan dan pembunuhan adalah dosa!? Begitu juga dengan masalah sengketa wilayah, sengketa perdata dan lain-lain yang sesungguhnya semua dapat "diobati" dengan keberadaan arsip yang mumpuni.

Sangat jarang orang yang memiliki kepedulian tentang arsip sebagaimana Pak Suryadi seorang dosen dan peneliti di Leiden University, Belanda. Kecenderungannya justru masih banyak orang yang menganggap arsip adalah sepele dan tidak perlu, tetapi seharusnya kita ingat, kitab suci agama kita, yang kita yakini kebenarannya sebagai Firman Tuhan adalah contoh dari sebuah arsip yang terawat. Bahkan secara ekstrim, arsip juga masih dianggap sebagai setumpukan kertas-kertas busuk, yang diikat oleh tali plastik, yang diatas tumpukan itu banyak terdapat debu dan di sudut ruangan penyimpanannya banyak sarang laba-laba....Ohh, sangatlah naif!

Mulai sekarang,............. salah satu strategi untuk menciptakan perasaan "nyaman" sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai sumber penelitian/pengetahuan dalam berbagai sendi kehidupan adalah dengan mulai berfikir untuk menyelamatkan, menjaga dan mengelola arsip secara benar, sebagai saksi dan bukti yang tak pernah mati, paling tidak, Blog kitapun akan berfungsi sebagai arsip digital pribadi hasil karya kita masing-masing.

Jika anda yakin dengan postingan saya ini, silahkan ajak keluarga, kerabat dan teman-teman untuk mencontreng photo saya pada pemilu yang akan datang memberikan komentar sebanyak-banyaknya pada postingan ini. Ibarat Golkar yang menyatakan kami memberi bukti, bukan janji..., sayapun menyatakan demikian, kalau tidak percaya silahkan teman-teman membeli plus mengendarai mobil dan atau sepeda motor "bodong", kalau ada razia dari polantas, jamin deh jantungan.....he...he.....

Tiada gading yang tak retak

Cinta dan Jablai

2009-02-24T10:35:00.017+07:00

Bicara soal cinta adalah membicarakan soal perasaan. Banyak pihak yang menghambakan cinta, banyak pihak yang mengagungkan cinta, karena memang cinta itu indah dan mengindahkan. Menurut kamus elektronika ini, cinta ternyata memiliki beragam pengertian, mulai dari cinta terhadap keluarga, terhadap teman-teman, hingga cinta akan negara dan bangsanya.

Cinta menurut Fromm adalah perasaan simpati yang melibatkan emosi yang mendalam, sehingga diperlukan empat syarat untuk mewujudkannya yaitu : pengenalan, tanggung jawab, perhatian dan saling menghormati. Jika kita memiliki empat rasa ini, yakinlah hidup di dunia yang fana ini akan sangat terasa indah, tidak akan ada lagi saling tikam, saling gunting dalam lipatan, saling hasut, saling fitnah, saling bunuh dan lain-lain.

Bagi saya hidup tanpa cinta bagaikan makan sayur tanpa garam, tapi hati-hati, jika kita kebanyakan mengkonsumsi garampun bisa mengakibatkan darah tinggi, dan dapat bermuara kepada stroke, yang merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke suatu bagian otak tiba-tiba terganggu. Dalam jaringan otak, kurangnya aliran darah menyebabkan serangkaian reaksi bio-kimia, yang dapat merusakkan atau mematikan sel-sel otak. Kematian jaringan otak dapat menyebabkan hilangnya fungsi yang dikendalikan oleh jaringan itu.

Saya pernah beberapa kali merasakan manisnya tebu cinta. Saat itu dikala saya masih remaja, tepatnya masih duduk di bangku SLTP, saya sudah mengenal cinta. Saking indahnya, serasa dunia milik berdua. Kalau tak jumpa, perasaan menjadi galau seakaan teriris sembilu. Yah, memang, hal itu tidak terelakkan karena sudah merupakan suatu proses alamiah dan wajar dari perkembangan psikologis manusia. Cinta seakan membutakan mata lahir dan mata bathin, intinya, tanpa cinta hidup takkan berarti.

Setelah usai petualangan cinta monyet perdana itu, saya terus mengembara cinta, walaupun saya tidak menjadi pemilik playboy, hingga akhirnya petualangan cinta itu berakhir pada sang tambatan hati, yang telah membuahkan putra dan putri yang sehat, cerdas dan menggemaskan. Alhamdulillah......

Atas kisah sok romantis diatas, saya jadi teringat dengan bangsa kita. Beratus tahun kita berusaha untuk merebut, mencapai dan memiliki kemerdekaan. Terlalu banyak korban jiwa, raga dan harta yang melayang. Akhirnya, atas perjuangan segenap komponen bangsa, di tanggal 17 Agustus 1945 kita berhasil mencapainya. Sekarang, di saat usia kemerdekaan bangsa yang hampir mencapai 64 tahun, kita harusnya sudah bisa mereview, apa saja yang telah kita perbuat untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan???

Ternyata, kita masih sepele dalam menjaga kemerdekaan, betapa tidak pada tahun 1999 yang lalu kita kehilangan Timor Timur. Ditambah lagi dengan saat-saat ephoria reformasi dan otonomi daerah, beberapa daerah yang merasa "kaya" dan merasa mendapat "perlakuan yang tidak adil dari Pemerintah" mulai bersuara untuk "merdeka". Di tahun 2002 Pulau Sipadan-Ligitan pun lepas. Belum lagi berbagai property kita yang tergadai dan merupakan kado pahit di hari kebangkitan 100 tahun bangsa Indonesia.

Sebagaimana diketahui, bahwa banyak pulau-pulau terluar kita kita berbatas dengan banyak negara (Kilas Balik Ambalat, 2006), mulai dengan India (P. Rondo), Malaysia (P. Berhala, P. Kalimantan, P. Ambalat), Singapura (P. Nipah), Vietnam (P. Sekatung), Palau (P. Fanildo, P. Brass dan P. Fani), Timor Leste (P. Batek dan P. Dana), Papua New Guinea dan Australia (P. Irian) dan yang saat ini menjadi sorotan media adalah Philipina ( P.Miangas, P. Marore dan P. Marampit). Dan di saat-saat terakhir ini, sudah mulai negara-negara tetangga mengutak atik wilayah perbatasan seperti daratan kalimantan bagian utara, kepulauan-kepulauan terluar Indonesia di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, kepulauan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan lain-lain.

Untuk itu, jika kita cinta kepada negara dan bangsa ini, saya berharap Pemerintah harus membaca postingan saya dan dapat lebih memperhatikan berbagai aspek yang menyangkut wilayah perbatasan, antara lain dimulai dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses, penggiatan kehidupan perekonomian, peningkatan pelayanan publik, penguatan keamanan dan keberadaan Angkatan Bersenjata dan lain-lain. Jika kita ibaratkan hal ini dengan cinta, masyarakat di perbatasan adalah kekasih kita, namun jika sang kekasih di sepelekan, dicuekin hingga akhirnya jablai, tentu sang kekasih akan berpaling kepada pihak-pihak yang benar-benar setia mendampinginya dalam suka dan duka...

Ingat...! Kita adalah bangsa yang besar, jangan beri kesempatan pihak-pihak lain untuk mengobok-obok kedaulatan bangsa kita. Kita harus menjadi bangsa yang kuat dan disegani. Kita harus punya Angkatan Bersenjata yang handal, profesional dan modern. Jangan cepat bangga dengan segelintir pesawat tempur sukhoi yang "korban lock", dengan segelintir F-16, konon lagi pesawat tempur "kebanggaan" sekelas A4 skyhawk, F 5 Tiger, tank amphibi tahun 1950-an yang macet-macet, kapal perang eks Jerman yang sudah uzur dan berkarat ??? Apakah kita ingin "cinta kita itu terlepas begitu saja"? Tentu tidak....

Saya hanya khawatir..kejadian "pahit di masa lalu"" akan terulang jika kita sepelekan semua ini..!

Tiada gading yang tak retak ...

Ikhlas

2009-02-12T11:04:00.006+07:00

Kemarin, seorang terman curhat melalui SLJJ kepada saya. Ia bercerita dengan suara yang terbata-bata tentang orang tuanya yang harus dilarikan ke rumah sakit dan juga sembari menceritakan pelayanan Rumah Sakit (RS) Pemerintah yang dianggapnya amburadul.

Dikisahkannya, sesampai di rumah sakit, di ruang tunggu unit gawat darurat, sang orang tua tersebut tidak langsung menerima perawatan, melainkan mereka harus di interview terlebih dahulu dengan beberapa pertanyaan dan disodorkan selembar kertas buram yang harus ditandatangani untuk pertanggungjawaban biaya yang harus dibayar oleh pasien. Walaupun dipenuhi dengan perasaan jengkel dan kesal yang bercampur aduk menjadi satu, akhirnya teman saya (mewakili keluarga pasien) menandatangani "prosedur" tersebut.

Setelah "proses" tersebut usai, sang orang tua akhirnya diperiksa "ala kadarnya", dan itupun dipenuhi dengan suasana "gagap teknologi" dari petugas jaga. Karena "mungkin" merasa tidak sanggup menghadapi kondisi pasien, kemudian salah seorang petugas mencoba menghubungi blog dokter jaga yang setali tiga uang ternyata tidak standbye di tempat. Setelah dihubungi via telepon selular, beberapa saat berselang sang dokter jagapun tiba. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya sang dokter mengambil kesimpulan untuk menyematkan alat pernafasan tambahan hp O2 seperti punya saya.

Setelah melakukan diagnosa, dokter tersebut menyarankan kepada pihak keluarga, agar pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Tetapi ironisnya, saat akan dibawa ke mobil ambulance, alat pernafasan tambahan itu dilepas dan di dalam mobilpun alat pernafasan itu tidak dikenakan, sehingga keluarga panik mengamati orang tuanya "megap-megap". Walaupun sudah menyampaikan berbagai argumen, pihak RS tetap nyante aza, seperti tidak peduli dengan kesehatan dan keselamatan pasien.

Kemudian mobil ambulance terus melaju kencang menuju RS rujukan yang berjarak cukup jauh itu. Di dalam mobil ambulance teman saya terus menangis sambil memanjatkan berbagai doa untuk kesehatan orang tuanya. Tak lama berselang...akhirnya sang orang tuapun berpulang kepada-NYA.

Kisah diatas merupakan sekelumit kisah "unik" tentang layanan RS pemerintah, mulai dari pelayanan loket yang ketus, cemberut dan tidak ramah , pelayanan RS yang terlalu birokratis, pilih kasih jika orang miskin datang maka pelayananpun lelet, Asuransi Kesehatan yang tidak "laku", bayi tertukar dan lain-lain.

Pada kesempatan ini saya hanya berpesan dan menggugah kepada saya pribadi dan rekan-rekan yang mengabdikan diri sebagai "pelayan masyarakat" untuk JANGAN SOMBONG dan IKHLAS dalam melaksanakan tugas. Pekerjaan yang kita jalani saat ini adalah pilihan kita. Garisan tangan kita. Mari kita hargai, ingat dan renungkan bahwa semua itu AMANAH!

Apakah kita tidak berfikir bagaimana perasaan yang kita terima jika hal seperti itu menimpa keluarga kita...? Tahukah kita jika kita ikhlas melakukan segala sesuatu akan menerima imbalan dan pahala dari-NYA? Mari mulai saat ini kita berikan "senyuman" kita untuk semua orang...(*jadi ingat lagunya mbak Ikke Nurjanah..hiks).

Tiada gading yang tak retak ...

Barter

2009-02-04T15:09:00.007+07:00

Dijaman dahulu, di saat manusia belum mengenal fungsi uang, manusia menggunakan sistem barter atau sistem pertukaran antara barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya. Akibat sulitnya untuk menemukan kesamaan keinginan dalam pertukaran barang dengan sistem barter, maka dipergunakanlah uang sebagai alat pembayaran yang sah dan diterima dengan suka rela.

Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan itu telah mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Sampai sekarang barter masih dipergunakan pada saat terjadi krisis ekonomi di mana nilai mata uang mengalami devaluasi akibat hiperinflasi.

(lagi-lagi) Di negara kita barter bukan hanya digunakan pada saat devaluasi semata, namun juga banyak digunakan oleh oknum-oknum aparat yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Contoh kasus yang jelas adalah terlihat pada beberapa kasus kecelakaan transportasi. Sebagaimana diungkap oleh Menteri Perhubungan RI pada Majalah Tempo edisi 19-25 Januari 2009 pasca tenggelamnya kapal ~~Van Der Wijk~~ Teratai Prima di kawasan perairan "Segitiga Bermuda Indonesia" Masalembo yaitu sedikitnya ada 103 nama yang dilaporkan ke posko Pare-pare tapi tidak tercatat dalam manifes. Dari 35 korban selamat juga hanya ada 14 nama yang terdaftar di manifes, selain itu peralatan keselamatan kapal juga sangat tidak memadai.

Belum lagi dengan kejadian-kejadian lain seperti pesawat terbang Boeing 737-200 dari Maskapai Mandala Airlines yang jatuh dan terbakar di sekitar bandara Polonia tahun 2005 yang lalu yang menewaskan sekitar 143 orang diantaranya Gubernur Sumut (Tengku Rizal Nurdin) dan mantan Gubernur Sumut periode sebelumnya (Raja Inal Siregar) yang ternyata "mungkin" disebabkan kelebihan muatan, sehingga pesawat kehilangan daya angkut, dan setelah diperiksa, ternyata muatan yang berlebih itu ternyata adalah buah durian!

Nah, beberapa alasan penyebab kecelakaan seperti contoh kasus diatas merupakan alasan yang sangat tidak masuk di akal. Pihak yang menangani traffic rank transportasi seperti Administrasi Pelabuhan, Dinas Perhubungan (LLAJ), PT KAI dan lain-lain yang sesungguhnya pihak yang paling bertanggung jawab terhadap "pelanggaran-pelanggaran" itu. Mengapa bisa terdapat kelebihan penumpang? Mengapa kendaraan yang sesungguhnya tidak laik masih diperkenankan untuk beroperasi? Dan lain-lain....Kan mereka punya kewenangan untuk itu semua!

Jawabannya tiada lain tiada bukan adalah berlangsungnya proses rent seeking, yaitu adanya oknum-oknum yang "mengeruk keuntungan" dari kejadian ini. Dengan kata lain, oknum petugas sudah jelas-jelas melakukan proses barter masa kini yaitu barter antara uang masuk dengan nyawa.

Seharusnya, melalui Institusi terkait seperti Departemen Perhubungan ataupun Kementerian Negara BUMN harus menindak tegas oknum-oknum yang mencoba "main ~~empat~~ mata", serta meningkatkan pengawasan internal sehingga tidak menjadi preseden buruk di masa yang akan datang.

Kita seakan cenderung berprinsip seperti keledai, dengan rela dan bangga jatuh dua kali di lubang yang sama. Padahal untuk mengantisipasi kecelakaan transportasi, Pemerintah sudah membentuk Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) pada tahun 1999 yang lalu dengan visi : (baca baik-baik) "Meningkatnya keselamatan transportasi dengan berkurangnya kecelakaan oleh penyebab serupa".

Jika membaca beberapa hasil laporan investigasi KNKT kepada saya yang dikaitkan dengan kewenangannya, dapat diketahui bahwa KNKT telah membeberkan secara detail hasil investigasi dan penelitian yang meliputi analisis dan evaluasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan transportasi, memberikan rekomendasi bagi penyusunan perumusan kebijaksanaan keselamatan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi serta melakukan penelitian penyebab kecelakaan transportasi dengan bekerjasama dengan organisasi profesi yang berkaitan dengan penelitian penyebab kecelakaan transportasi.

Kita tidak pernah menghargai arti sebuah nyawa. Coba lihat negara yang kita anggap sebagai Zionis, hanya dengan salah satu dalih untuk membebaskan seorang kopral hitler, mereka langsung menyerang Palestine. Kalau kita....? TKI dianiaya, tidak digaji, diperkosa, dibunuh dan lain.....kita hanya diam dan diam...

Jika kita masih berkutat dengan sistem dan budaya yang ada seperti sekarang ini, sangatlah wajar jika kita terus terpuruk. Moda transportasi kita akan terus carut marut, bahkan Maskapai Penerbangan Nasional dicekal dan dicemoohkan di luar negeri! Lantas dimana harga diri kita..?

Tiada gading yang tak retak ...

Lelet ...

2009-01-25T21:01:00.012+07:00

Bagi pengguna internet, yang namanya lelet tentu sangat mengganggu. Betapa tidak, selain waktu terbuang, duit juga terbuang (time based), dan yang lebih mengesalkan adalah perasaan, yaitu bete, sebel dan kesel, semua bercampur aduk menjadi satu, kecuali kita tinggal di kawasan Gunung Kelir yang memang sudah terbukti memiliki kecepatan akses luar biasa yang dapat diketahui dari laporan speedtest.

Teman-teman yang memiliki aktifitas sebagai pegawai contohnya baik itu pegawai negeri, karyawan BUMN/D, swasta/wiraswasta tentu sudah pernah merasakan bagaimana rasanya menyelesaikan pekerjaan yang sudah dikejar-kejar anjing deadline. Misalnya pada tanggal lima setiap awal bulan berjalan harus segera melaporkan pelaksanaan tugas, program dan kegiatan bulan sebelumnya, ataupun harus segera mencicil kredit/menagih kredit dan lain-lain. Untuk mengantisipasi hal itu seharusnya sangatlah diperlukan beberapa aspek yang mendukung prinsip manajemen seperti adanya personil yang cukup dan berkualitas, dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan finansial.

Kaitannya dengan hal tersebut, pada akhir tahun 2008 yang lalu, ~~berdasarkan laporan menteri kepada saya~~ jumlah wisatawan asing ke Indonesia pada 2008 mencapai 6,4 juta orang, naik 16,85 persen dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian jumlah ini lebih rendah dari target tahun kunjungan wisata Indonesia 2008 yakni 7 juta turis, berarti target kunjungan wisatawan asing 2008 tak tercapai sementara pada tahun 2009 ini Pemerintah menaikkan target kunjungan wisatawan asing pada tahun 2009 menjadi 8 juta orang, atau naik 15 persen dibandingkan dengan tahun 2008 yang 7 juta orang.

Sebagai warga negara yang baik, tentu saya ingin juga tergerak untuk terlibat secara tidak langsung untuk mempromosikan Indonesia keluar negeri, dengan cara paling tidak memasang logo Visit Indonesia Year 2009 yang bertautan dengan link kementerian kebudayaan dan pariwisata RI sebagaimana yang telah saya lakukan di blog ini pada tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi? Setelah saya oprek-oprek website itu, hingga postingan ini naik tayang, saya belum menemukan logo dimaksud, yang ada hanya logo VIY 2008, kalau kita ibaratkan suatu produk, hal ini dapat digolongkan dengan kadaluarsa!!!

Sekarang sudah memasuki akhir bulan Januari 2009, hanya sekedar icon VIY 2009 saja kita belum punya. Apa harus menunggu proses sayembara membuat logo? Dan sangat tidak mungkin kalau saya ~~pintar-pintaran~~ membuat logo VIY 2009 ( ~~karena saya gak ngerti apa-apa tentang sotoshop..)~~. Okelah, dengan alasan efisiensi dengan tanpa menghilangkan makna dari VIY, Bpk Jero Wacik menyatakan logo VIY 2009 adalah tetap menggunakan logo VIY 2008. Yang dimaksud tetap itu bagaimana? Apa hanya sekedar menanggalkan tahun 2008? Atau turut juga menanggalkan kalimat celebrating 100 years of nation's awakening? Harusnya departemen itulah yang duluan memasang icon VIY, karena apapun ceritanya mereka yang berperan sebagai leading sector di bidang kebudayaan dan pariwisata, masa' sih, sampai sekarang website-nya belum di update juga???.

Jika dikaitkan dengan hal yang lebih makro, seperti penyusunan anggaran negara, walaupun ~~katanya~~ APBN 2009 telah disahkan, namun dengan alasan dinamika dan fluktuasi ekonomi dunia, Pemerintah akan merombak total APBN 2009 dan direncanakan Rancangan Perubahan akan diajukan pada bulan Februari yang akan datang. Lho, bukankah ini semuanya harusnya sudah action pada awal Januari? Hal ini menunjukkan kelemahan perencanaan kita.

Sebagai orang awam, ~~saya berandai-andai~~ jika pada bulan Februari 2009 draft perubahan diajukan, digodoklah di DPR kira-kira satu atau dua bulan……., berarti APBN akan efektif dapat berjalan pada bulan Mei 2009. Apa yang terjadi? Berarti selama bulan Januari hingga akhir April 2009, Institusi Pemerintah akan mengalami “kevakuman” kegiatan, akhirnya...giliran di akhir tahun, semua dikerjakan dengan terburu-buru. Kalau dari "server"nya sudah lelet, pasti dong komputer "client" akan lelet juga....

Jadi sangatlah wajar jika banyak target, program dan kegiatan kita yang tidak bisa kita selesaikan secara tepat waktu, kalaupun selesai tentu hasilnya sangat dipaksakan. Ahh..sudahlah, saya hanya berharap semoga saya gak lelet dalam "mengelola" blog ini. Apa yang teman-teman rasakan kalau kita menjumpai hal yang lelet? Apakah kita termasuk orang-orang yang mengenyampingkan hal-hal yang "kecil" ?

Tiada gading yang tak retak

Iklan Gratis

2009-01-19T10:27:00.010+07:00

Minggu pekan lalu, saya sengaja menemani sang "Kepala Staf" berbelanja ke suatu pasar tradisional. Tidak terlalu banyak memang yang akan dibeli, hanya beberapa keperluan saja, karena memang pasarnya tidak begitu lengkap, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat makanan enak atau minuman yang menyegarkan .

Karena kebetulan habis sarapan, rasanya kurang afdhol kalau tidak menikmati sebatang rokok. Lalu saya merogoh ~~dibalik~~ saku celana dan baju, ternyata rokok tidak saya bawa sebagaimana kebiasaan saya. Untuk itu saya segera menuju ke sebuah kios rokok yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat sarapan kami. Setelah rokok saya dapatkan, saya berdiri di depan kios itu. Sembari ~~memandang-mandang spg rokok~~ mengepulkan asap rokok, saya mendengar percakapan seorang ibu ~~muda~~ berusia sekitar 35 tahunan yang mencari sepatu sport dengan merk cukup terkenal, yaitu EAGLE untuk salah satu kelengkapan sekolah anaknya di kios yang berada persis di sebelah kios rokok tadi..

Mungkin karena ~~panik~~ takut kehilangan omset, lantas sang pemilik toko segera bergegas mengambilkan contoh sepatu dengan merk EGEL. Walaupun sempat mendapat komplain dari ibu tadi, namun dengan berbagai cara, sang penjual berusaha semaksimal mungkin memberikan argumentasinya, seakan-akan itulah merk sepatu yang dibutuhkan anaknya, mungkin dalam hati si penjual...masa bodoh, yang penting barang laku....

Tampak jelas, bahwa sang penjual sudah melakukan "pembohongan publik". Walaupun merk sepatu yang diminta dan yang diberi selisih 1 huruf, namun jelas memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Saya hanya bergumam dalam hati, kok tega-teganya berbuat seperti itu kepada konsumennya. Memang sekarang jaman "aspal", mulai dari merk sepatu, alat-alat elektronik, pakaian, makanan, ijazah, kosmetik, minyak goreng, sampai telur ayam kampung dan lain-lain dipalsukan.

Karena beberapa keperluan sudah kami dapatkan, kami segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saya langsung menonton tv, terlihatlah sebuah iklan yang menyatakan isinya kira-kira di negeri Endonezya baru pertama kali dalam sejarah, harga BBM tiga kali turun. Lantas saya mencoba mengingat-ingat, harga bensin terakhir naik dari Rp. 4.500,- ke angka Rp. 6.000,-. Kemudian turun bertahap sebanyak 3 kali Rp. 500,- hingga kembali ke angka Rp. 4.500,-.

Sebagai orang awam, tentu saya bingung, hal ini "penyesuaian" harga BBM atau benar-benar turun harga..... Saya bukan seorang guru matematika, sehingga maaf kalau hitungan saya tidak tepat.....Yang cuma saya tahu adalah bahwa fungsi dari iklan adalah untuk memberitahukan suatu produk (barang/jasa) kepada orang-orang lain agar produk itu laku terjual. Selain itu, setahu saya bahwa di Inggris, para pembuat iklan harus mengikuti kode etik, yaitu sah, patut, jujur dan sesuai kenyataan...., entahlah, saya belum pernah ke Inggris, dan juga saya harus belajar bahasa inggris dulu (*sambil berharap ada teman yang bersedia mengajak saya untuk menonton pertandingan liga inggris...*).

Saya senang harga BBM turun, tapi saya cuma tidak mengerti apa maksud iklan itu. Yah..sudahlah, "mudah-mudahan" saya dan kita semua tidak bernasib sama seperti ibu yang membeli sepatu........

Tiada gading yang tak retak...

Kontrak

2009-01-12T07:32:00.018+07:00

Beberapa hari yang lalu seorang teman (sebut saja bernama Polan) berkeluh kesah kepada saya tentang nasib rumah yang dikontrakkannya. Diceritakan bahwa ia memiliki sebuah rumah kontrakan yang terletak di daerah pinggiran kota dan telah dikontrak oleh pihak kedua terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 dengan jangka waktu satu tahun, berarti tanggal 1 Agustus 2008 masa kontrak rumah tersebut sudah habis dan sang pengontrak sudah harus meninggalkan rumah tersebut (sesuai dengan perjanjian sewa menyewa / kontrak rumah yang telah disepakati bersama).

Permasalahan yang saat ini dialami oleh Polan adalah bahwa sudah lebih dari empat bulan berselang, sang pengontrak belum bersedia meninggalkan rumah tersebut, dengan berbagai alasan, antara lain sulitnya mencari tempat tinggal di pinggiran kota apalagi di bawah pusat kota yang semakin lama semakin padat dengan gedung-gedung. Sementara si Polan sudah meniru-niru Australia dengan memberikan "travel warning" di saat tiga bulan sebelum habis masa kontrak bahwa ia tidak akan memperpanjang kembali kontrak rumah tersebut kepada siapapun, karena akan dipergunakan oleh salah seorang anggota keluarga mereka yang notabene masih “terkatung-katung”.

Ironis memang, kondisi sudah berubah seratus delapan puluh derajat. Si Polan yang nota bene pemilik rumah justru menjadi pihak yang “lemah”. Dia harus “mengemis” dan mengorbankan kemaluannya perasaannya karena berhadapan dengan si pengontrak yang tidak tertib, hingga akhirnya saya diminta memberikan pandangan kepada si Polan bahwa, apapun ceritanya, isi perjanjian sewa menyewa / kontrak rumah yang telah dibuat harus ditaati, karena itu adalah wujud dari kesepakatan yang telah dibuat antara pemilik dan sang pengontrak. Bila upaya persuasive dan kekeluargaan gagal, mau tidak mau harus ditempuh melalui jalur hukum yang tegas untuk menghindari preseden buruk di kemudian hari.

Daripada nanti saya dituduh sok-sokan sebagai advisor, lebih baik kita tinggalkan dulu kisah teman saya itu…..Kisah ini ternyata mengingatkan saya kepada trend yang marak beredar akhir-akhir ini, dimana banyak pihak yang akan mencoba memasuki alam mimpi politik praktis terlebih dahulu diminta untuk menandatangani semacam kontrak politik. Hal ini dilakukan karena para konstituen khawatir, bahwa “si pemain politik” kelak pasti tidak konsisten dengan apa-apa yang telah disampaikan pada saat masa “tebar janji dan pesona”.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia miliknya WJS Poerwadarminta, kontrak memiliki pengertian sebagai perjanjian, mengadakan ikatan perjanjian. Sementara politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu Negara atau terhadap Negara lain. Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berarti kontrak politik adalah....., silahkan teman-teman mendifinisikannya karena saya sedang nggak mood dan bukan pakar politik apalagi pakar pangan.

Hal yang menggelitik adalah bahwa jika “si pemain politik” terpilih, tentu ia kan menghadapi serangkaian proses yang panjang hingga masa pelantikannya. Pada saat kalau dilantik, mereka akan mengucapkan seruan sumpah atau janji dihadapan hadirin… Nah..masalahnya adalah yang jelas-jelas saja telah diucapkan pada saat pelantikan masih belum dapat diwujudkan secara konsisten dan optimal atau bahkan melenceng, apalagi hanya sekedar sebuah kontrak picisan politik. Selain itu kesulitan mendasar dari penerapan Kontrak politik tersebut adalah jika visi yang mereka ajukan tidak dapat diwujudkan dalam APBN/APBD (karena melibatkan banyak pihak yang belum tentu memiliki ide yang sama), apa yang akan terjadi?

Sebagai mantan kyai pribadi, saya menilai belum melihat konsistensi yang signifikan antara penandatangan, perwujudan dan pertanggungjawaban isi kontrak politik. Tidak apriori malah saya berfikir jangan-jangan kontrak politik itu akan bernasib sama dengan si Polan, karena hal ini berada di luar "sistem". Kontrak politik hanya ibarat keputusan intern beberapa parpol yang mencoba menerapkan ketentuan suara terbanyak sebagai anggota legislatif pada pemilu, pada saat sebelum Mahkamah Konstitusi "menganulir" ketentuan nomor sepatu. Coba seandainya ada seorang "pemain politik" tidak dapat mewujudkan isi kontrak politik itu, apa yang akan terjadi? Lantas apakah dia harus menerima impeachment? Jika dipaksakan...justru menciptakan situasi chaos di negeri kelelawar! Jelas tidak segampang itu, karena untuk melengserkan seseorang dari suatu posisi apalagi lengsernya Presiden Soeharto, tentu ada mekanismenya.

Adakah teman-teman punya masalah dengan kontrak ? Masih perlukah dibuat kontrak-kontrak sebagaimana contoh kasus di atas? Bagaimana cara yang paling efisien untuk mengatasi kasus "ingkar" kontrak? Atau kita sama-sama pake statementnya gus dur....gitu aja kok repot!

Tiada gading yang tak retak ...

Trend Yang Menjanjikan!

2009-01-05T07:43:00.014+07:00

Pada saat awal-awal pergantian tahun seperti saat ini, para designer atau siapapun yang membidangi dunia fashion biasanya jor-joran untuk mengajukan sekaligus memperkenalkan gaya atau trend mode untuk tahun-tahun berikutnya, baik pakaian, rambut, make up hingga accesoris. Mereka menganggap bahwa karya ciptaannyalah yang kelak akan ditiru oleh para penikmat atau bahkan para korban mode.

Mungkin teman-teman masih ingat bagaimana penampilan artis kaliber dunia sekelas Demi moore yang tampil dalam film Ghost, dimana ia telah memperkenalkan model rambut pendek berponinya yang membuat "demam" hampir seluruh kaum wanita penduduk dunia. Yah, memang, yang namanya trend pasti selalu akan menarik untuk dibahas dan dibicarakan.

Kalau dinegeri kita, trend-trend seperti ini seakan lebih kompleks, bukan hanya di dunia fashion, tetapi juga memasuki ranah politik. Yaitu antara lain trend pemekaran wilayah Provinsi dan atau Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Derah, kepada daerah dibenarkan untuk membentuk, menghapus dan atau menggabungkan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan alasan untuk merespon perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

PP ini sungguh menarik, karena cenderung mengakomodir semangat “ekspansi dan improvisasi” bagi daerah. Namun, selain menarik, PP ini juga “mubazir”. Karena sampai dengan saat ini saya belum pernah mengetahui apakah ada daerah yang bersedia menggabungkan diri! Karena apa? Menurut saya jawaban yang paling logis dan realistis adalah : siapa sih yang dengan sukarela kehilangan “asset dan pundi-pundi” yang selama ini ia miliki? Konon lagi dengan diluncurkannya kebijakan penghapusan daerah....yang tentu akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Saya berfikir, Pemerintah Pusat belum memiliki “power” untuk menghadapi tantangan-tantangan itu.

Berkaitan dengan wacana pemekaran daerah otonom, dengan dalih bermacam-macam, mulai dari niat “murni” untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, hingga “niat-niat lain” seperti harapan untuk menjadi “pejabat” di daerah baru. Yang ironisnya, tuntutan pemekaran wilayah itu terkesan bukan serta merta tuntutan riil dari masyarakat, tetapi adalah keinginan dari sekelompok kaum elite yang haus dan kelaparan kekuasaan, apalagi jika dikaitkan dengan “bayang-bayang” milyaran rupiah dana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ”sangat menjanjikan” sekaligus menjadi beban bagi APBN...lherr...siapa yang tidak tertarik...termasuk saya sekalipun...he..he.

Berita yang mengejutkan bagi saya, tetapi tidak sampai membuat saya keringat dingin adalah sampai dengan kondisi tanggal 19 Desember 2008 yang lalu, Rapat Paripurna DPR bersama Pemerintah kembali menyetujui daerah baru hasil pemekaran yaitu Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat dan Kabupaten Kepulauan Meranti di Propinsi Riau. Sehingga di dalam tubuh NKRI saat ini total sudah terdapat 33 Propinsi, 398 Kabupaten dan 93 Kota.

Melihat trend pemekaran daerah yang sangat marak akhir-akhir ini, kita seharusnya khawatir, jangan sampai ketentuan perundang-undangan yang merupakan hasil keterlibatan Pemerintah dengan calo wakil rakyat kita di lembaga legislatif disalahgunakan hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Otonomi daerah seakan membuat kita menjadi terpisah-pisah. KDH seakan menjadi raja-raja kecil. Semangat NKRI menjadi luntur, jika kita salah mengartikan makna dari otonomi daerah.

Walaupun untuk pembentukan daerah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota tetap memiliki persyaratan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sebagaimana amanat pasal 4 PP Nomor 78 Tahun 2007 itu, namun jika menilik dari isi PP tersebut, masih dimungkinkan celah bagi kita untuk memainkan peran yang subjektif…

Saya bukannya anti dengan semangat otonomi maupun pemekaran daerah, namun saya tidak terima dengan semangat untuk "mengakal-akali" otonomi daerah dan pemekaran daerah yang tidak didasarkan dengan kemampuan dan potensi daerah. Untuk itu seharusnya Pemerintah segera mengambil langkah jitu dan tegas untuk melakukan revisi terhadap ketentuan yang ada, berupa pengetatan aturan teknisnya disertai dengan "political will" dan niat yang sungguh-sungguh, sehingga pemekaran daerah tidak menjadi sekedar "ephoria dan retorika" layaknya repotnasi reformasi.

Lumayan khan... apabila terbentuk satu Propinsi/Kabupaten/Kota baru tentu akan melahirkan “lapangan kerja” baru misalnya sebagai Pimpinan Daerah, anggota DPRD, tentu akan ada recruitment Pegawai Negeri (Sipil, TNI dan Polri) baru, Karyawan BUMN, karyawan BUMD dan lain-lain termasuk apabila, investasi berupa tanah warisan dari leluhur yang kita miliki akan dibeli oleh Pemda untuk keperluan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, seperti pembangunan komplek perkantoran dan sebagainya, tentu kita akan jadi OKB (orang kaya baru) dongg....

Makanya teman-teman, daripada kita capek bisnis-bisnis via internet, pasang iklan, ngejar traffic, ilmu SEO, berburu Alexa dan lain-lain, mendingan kita bikin "daerah baru" yukkkk....he..heh....

Siapa yang mau gabung dengan saya? Silahkan angkat kaki tangan... Buruan karena saya akan segera menyusun "kabinet obama"nya.......

Tiada gading yang tak retak...

Nomor Sepatu?

2008-12-28T10:12:00.013+07:00

Proses demokrasi di Indonesia saat ini ternyata sudah memasuki suatu babak baru yang lebih baik, yaitu dengan diterapkannya sistem proporsional terbuka murni dalam pemilu legislatif. Hal itu ditandai dengan dikabulkannya sebagian permohonan uji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI pada hari Selasa, 23 Desember 2008.

Pasal 214 UU Pemilu yang heboh itu adalah :
a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP);
b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut;

Kita sesungguhnya patut bersyukur atas sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang “menganulir” pasal 214 ini, karena sudah sangat jelas hal ini sangat tidak demokratis dan tidak adil. Sangat jelas terlihat bagaimana "permainan” di tubuh suatu parpol. Caleg yang “dekat” dengan pimpinan parpol cenderung untuk memiliki “nomor pasti”, sementara caleg-caleg nomor "bush dilempar sepatu" yang lain harus berjuang ekstra keras untuk mencapai angka BPP, jika tidak tercapai, alhasil suara “tersedot” ke “nomor pasti” tadi. Caleg “tak pasti” lelah dan kalah, sementara caleg yang memiliki “nomor pasti” hanya tersenyum sumringah ibarat lintah yang kenyang setelah menghisap darah korbannya.

Wacana untuk menghempang sistem terbuka terbatas (sebelum dikabulkannya sebagian permohonan uji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) sesungguhnya sudah pernah dilakukan, yaitu oleh Partai Amanat Nasional (PAN), namun ditolak oleh fraksi-fraksi lain di DPR. Kondisi ini kemudian memaksa PAN untuk membuat kebijakan sistem proporsional terbuka murni secara intern (walaupun tidak dapat mempengaruhi ketentuan yang telah ditetapkan). Atas diberlakukannya kebijakan intern pada tubuh PAN, alhasil banyak juga partai-partai Politik yang latah dan mengikuti jejak petualang PAN.

Menurut MK, ketentuan Pasal 214 UU a quo adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan jelas merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. Dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat ini Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga menjadi adil pula jika pemilihan anggota DPR atau DPRD juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing. Selain itu, dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan.

Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin mengabdikan dirinya sebagai wakil rakyat, kami hanya bisa menghimbau dan memberi semangat ..... teruslah berjuang. Raih simpati dan berikan empati. Jangan racuni kami dengan "materi". Didik dan ajarilah kami, sehingga kami dapat berpolitik dengan cerdas dan santun. Tunjukkan program dan kegiatan yang benar-benar tepat dengan tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Bawakanlah aspirasi kami, bukan hanya aspirasi "kendaraan roda empat" saudara, untuk menuju bangsa yang benar-benar "merdeka dan berdaulat". Kami gantungkan harapan kami kepada anda sekalian...wahai wakil rakyat...

Saya teringat dengan bait lagu mas Iwan Fals : Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan orang-orang dekat apalagi sanak famili.. Wakil rakyat dipilih bukan di lotere, meski kami tak kenal siapa saudara...

Adakah teman-teman yang ingin jadi wakil rakyat? Masih percayakah teman-teman dengan wakil rakyat? Mencontreng atawa golput???

Tiada gading yang tak retak...

Sebuah keegoisan!

2008-12-22T08:26:00.004+07:00

Untuk sekedar menghilangkan kepenatan setelah satu minggu melaksanakan berbagai aktifitas, akhir pekan kemarin kami sekeluarga berpiknik ria. Memang tidak begitu jauh jarak yang kami tempuh utuk memilih lokasi liburan akhir pekan itu, “hanya” berjarak sekitar dua jam perjalanan dari kota dimana kami berdomisili, tapi ternyata cukup "mengganggu" aktifitas kunjungan ke rumah temah-teman..maafin yahh..

Bak perjalanan mudik, sebelum berpiknik, tentu kami mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu pengecekan ranmor, beberapa stel pakaian termasuk underwear hingga perlengkapan kebutuhan anak-anak. Perjalanan dimulai sekitar pukul dua siang. Setelah dua puluh menit berselang, perjalanan kami mulai “terganggu” oleh berbagai “aktifitas” di jalan, mulai dari galian pipa PDAM sampai dengan pemasangan jaringan kabel serat optik. Kalau sekedar galian rapet sih tidak apa-apa, tapi itu pun tentu berkaitan dengan jamu sari rapet…he..he.

Jika diamati, jalanan yang kami lintasi sepertinya baru saja mengalami pengaspalan, karena terlihat jelas masih terdapat kesan "basah" dari aspal itu. Walaupun saya bukanlah seorang ahli dibidang aspal mengaspal, tetapi karena saat ini sedang trend-trendnya aspal jenis itu, maka sayapun memberikan kesimpulan bahwa aspal yang digunakan adalah sok tau pasti aspal hotmix.

Lantas tiba-tiba, putra sulung kami yang saat ini masih duduk di bangku kelas 1 SD bertanya kepada saya, “ Pa, kabel serat optik itu apa, galian pipa PDAM itu apa?”. (Mungkin terbaca olehnya plang pengumuman dan peringatan yang tertera di pinggir jalan). Lalu saya jawab saja sekenanya dan tentu sepanjang yang saya ketahui tentang kabel dan pipa tadi. Karena mungkin kurang merasa puas dengan jawaban yang saya berikan, akhirnya ananda kami itu bertanya sambil mengkritisi kembali,” Pa, sayang yah, padahal jalannya kan sudah bagus, tetapi mengapa harus digali-gali lagi.” Kembali pertanyaan itu saya jawab sekenanya. Hingga akhirnya kami tiba di tempat tujuan refreshing.

Keesokan petangnya, setelah maghrib dan makan malam, kamipun kembali pulang. Perjalanan kami menuju pulang diiringi dengan turunnya tetes-tetes air keberkahan dari-NYA sembari sekali dua terdengar suara petir….Tiba-tiba ketika sedang asyik-asyiknya sedang menonton film edukasi kesukaannya, si sulung kembali bertanya, “Pa, orang-orang yang tinggal di lereng-lereng bukit itu kok gak takut ya, apalagi sekarang musim hujan, kalau tanah bukit itu longsor, kan bisa bahaya!”. Lantas saya bertanya, darimana kakak (sapaan kesayangan kami untuk si sulung) tau ada orang-orang tinggal di lereng bukit?” Papa, gimana sih, kan kelihatan tuh dari lampu-lampu listriknya.” Oooo, iya yah..jawabku sambil mesem-mesem.. Sambil kendaraan berjalan terus menuju pulang, saya terus memikirkan beberapa hal yang ditanyakan dan dikritisi oleh anak sulung kami tersebut dari “realita kehidupan” yang berlangsung disekitarnya. Lalu saya berfikir, anak-anak yang notabene usianya masih 6 tahun itu saja sudah bisa melihat beberapa “kejanggalan”, sementara kita yang sudah dewasa koq cenderung “menutup mata”!

Saya teringat dengan beberapa “pengajaran” yang pernah saya terima maupun referensi yang pernah saya baca. “Kegalauan” yang diamati oleh anak kami sesungguhnya berawal dari lemahnya koordinasi dan perencanaan yang kita miliki. Saya terus berandai-andai, jika saja masing-masing “pihak” yang terkait dengan pertanyaan anak saya tadi turut “memikirkan” dan merealisasikan koordinasi, tentu akan sangat indah. Tidak ada lagi jalanan yang mulus kemudian dibongkar dengan galian pipa, tidak ada lagi brem jalan yang terusik dengan jaringan kabel serat optik bahkan dapat meminimalisir korban jiwa akibat bencana tanah longsor bagi masyarakat yang bermukim di lereng perbukitan.

Sepanjang yang saya ketahui, bahwa kawasan yang memiliki kemiringan diatas 40 derajat, adalah kawasan yang tidak boleh dihuni atau dijadikan tempat tinggal. Kalau memang tidak boleh dihuni, mengapa Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersedia memasangkan jaringan listrik mereka? Saya bukan berarti apriori dengan masyarakat yang tinggal di kawasan lereng perbukitan dimaksud, tetapi saya kecewa dengan ketidaktegasan PLN, mereka sepertinya terlalu egois, hanya demi untuk mengejar “penerimaan negara”, mereka dengan rela melanggar koridor yang ada. Sudah jelas pemerintah daerah telah melarang masyarakat bermukim di kawasan tertentu, kenapa juga masih “dilayani” pemasangan arus listriknya? Begitu juga dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi maupun PDAM, mbok yah kalau merencanakan untuk membuat dan mengadakan sambungan baru terlebih dahulu berkoordinasi dengan institusi yang terkait dengan pengerjaan jalan dan seterusnya. Jika ada koordinasi, tentu tidak akan ada lagi konflik dalam sidang kabinet yang sampai membuat Presiden SBY marah-marah, tidak akan ada lagi konflik antara TNI dan Polri dan tidak akan ada lagi miskoordinasi-miskoordinasi yang lain…………..

Itulah kita…..
Dari kisah diatas, jelas-jelas masih tersirat bahwa kita masih mengedepankan sikap ego sektoral. Kita masih menganggap diri kita sendiri yang hebat, kita masih mengganggap diri kita yang paling berperan, kita belum berfikir untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak jika hendak melakukan sesuatu…..atau malah jangan-jangan “sulitnya” berkoordinasi karena “sesuatu”? Seperti biasa, karena saya merasa “berhutang” kepada si soewoeng , eh.. .si sulung, sebelum ia tidur, saya kembali mengulas dan menceritakan secara rinci apa-apa yang menjadi pertanyaannya tadi, dengan harapan agar di saat dewasa kelak ia bisa menghargai betapa indahnya jalinan koordinasi, dan tak terasa akhirnya kami semua tertidur….

Oucchhh,....koordinasi…, suatu yang mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk diwujudkan… Apa sesungguhnya Koordinasi itu? Mengapa Koordinasi sulit untuk diwujudkan? Gimana tanggapan teman-teman, pernahkah menjumpai masalah dalam berkoordinasi?

Tiada gading yang tak retak…

Kita Terjual Oleh Sebuah Formalitas

2008-12-14T13:39:00.007+07:00

Beberapa hari yang lalu ketika saya sedang asyik-asyiknya merokok di beranda rumah, tiba-tiba handphone saya berdering, ternyata panggilan tersebut berasal dari seorang teman yang kebetulan bekerja sebagai Branch Manager (BM) sebuah hotel terbesar di kotaku.

Karena ID penelpon sudah saya kenal dan memiliki hubungan yang cukup baik, maka langsung saya angkat telepon itu, dan terjadi percakapan yang cukup panjang, dan inilah beberapa “kutipan” dari pembicaraan kami tersebut :
BM : Selamat sore dan Assalaamu ‘alaikum Pak..
Saya : Ya, selamat sore... Wa ‘alaikum salam mas, apa kabar nih..?
BM : Alhamdulillah baik-baik saja Pak…
Saya : “Oooh...syukurlah....kira-kira ada apa nih mas”? tanyaku.
BM : Iya...begini pak,...maaf sebelumnya, ada hal yang akan saya sampaikan, tapi jangan sampai Bapak merasa tersinggung, karena saya akan menyampaikan informasi yang sangat penting...
Saya : Silahkan mas, tidak apa-apa kok, asal untuk kebaikan kita bersama.
BM : Maaf pak, Saya tadi menerima telepon dari seseorang (08**60******/pra bayar) yang mengaku-ngaku sebagai bapak. Ia (bapak) mengaku menerima tamu dari “Bawah Pusat”, dan meminta saya untuk turut membantu biaya untuk kembali ke “Bawah Pusat”, dengan mengirimkan sejumlah uang ke rekeningnya...! Karena saya curiga terhadap suaranya yang tidak mirip dengan suara bapak dan tidak menggunakan nomor hp yang biasa bapak gunakan, maka saya langsung menjawab bahwa saya belum punya “rejeki”... (singkat cerita…) Lantas diapun menjawab, okelah kalau Bapak tidak mau berpartisipasi ...(dengan nada mengancam dan sok jagoan!)..
Saya : Terus bagaimana mas?
BM : Itulah sebabnya saya langsung konfirmasi kepada Bapak..

Singkatnya …(supaya gak makan bandwidth…he..he......), akhirnya saya jelaskan kepada sang BM, bahwa selama saya bertugas, tidak pernah melakukan hal sepicik itu. Tak luput sayapun mengucapkan terima kasih kepada sang BM yang telah melakukan konfirmasi kepada saya. Dibalik ucapan terima kasih itu, saya tetap dibayang-bayangi dengan perasaan khawatir, karena tidak menutup kemungkinan nama saya “dijual” pada beberapa korban lain, yang bermuara pada menurunnya kepercayaan dan kredibilitas saya! Ce ileh…..macam bettuull azaa….

Atas informasi tersebut, saya segera mendatangi kantor provider dari telepon selular itu. Dan diterima oleh seorang costumer service (cs) yang maniss…mpe jadi lupa sama yang dirumah…kwkwkwk..Namun jawaban yang saya terima SANGAT TIDAK MEMUASKAN!. Dengan berbagai alasan, mereka menyatakan tidak sanggup “mengejar” keberadaan pelaku. Lhhoo..jadi untuk apa gunanya registrasi?? Sehingga saya berpikiran apriori kepada mereka. Sementara jika kita membeli kartu perdana sellular pra bayar, kepada kita dipersyaratkan untuk melakukan registrasi, dan jujur saja kita bisa ASAL-ASALAN mengisi registrasi tersebut, (hal ini diakui oleh pihak provider telepon selular, melalui mbak cs yang manis tadi....)!

Sebagai orang awam, saya berpikiran bahwa registrasi pada dasarnya dibuat dengan tujuan agar data para pengguna kartu sellular pra bayar dapat disimpan dalam database mereka, dapat diketahui identitas diri pengguna, sehingga (paling tidak) dapat mencegah dan meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang mungkin saja timbul seperti teror via telepon maupun modus penipuan-penipuan seperti yang “melibat-libatkan” saya.

Nah….kalau mau buat aturan, yah buat aja yang sebenarnya, tapi kalau memang kita “maklum” dengan registrasi yang asal-asalan tersebut, lebih baik hapuskan sajalah kebijakan itu, kalau toh semua itu hanya untuk memenuhi syarat legitimasi atau sebuah FORMALITAS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Negeri kita ini memang adalah sebuah negeri formalitas, banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan formalitas itu dalam berbagai elemen kehidupan, mulai dari berbagai acara-acara ceremonial yang tidak “prinsip” justru diagung-agungkan dan mengeluarkan budget yang besar (nota bene merupakan hasil dari kumpulan pajak dan retribusi masyarakat), hingga kebijakan-kebijakan formalitas lainnya yang hanya untuk meninabobokkan masyarakat.

Atas kisah yang saya alami diatas? Bagaimana pendapat teman-teman? Adakah kisah-kisah formalitas lain yang teman-teman alami?

Tiada gading yang tak retak ....

Ban Bocor !

2008-12-09T09:23:00.021+07:00

Bagi pemilik dan pengguna kendaraan di Indonesia dan mungkin juga di seluruh dunia tentu sudah sangat memahami apa yang saya maksudkan dengan judul postingan ini. Kebocoran ban merupakan hal yang bisa dan biasa terjadi pada hampir semua alat-alat transportasi, mulai dari sepeda, sepeda motor, mobil, hingga pesawat terbang, dan tentunya dengan pengecualian seperti kereta api, kapal laut (minus hovercraft), kapal selam dll...he..he..

Jika kebocoran ban ini menimpa kita, tentu kita akan merasa sangat tidak nyaman dan terganggu, apalagi bila kebocoran ban terjadi pada saat kita sedang jalan-jalan sore dengan keluarga atawa kekasih, atau bahkan sedang dalam perjalanan keluar kota dan tiba-tiba meletus balon hijau ban bocor ditempat yang sunyi…duarrr...semoga deh, jangan terjadi pada kita semua.

Saya saat ini tidak bermaksud untuk mempromosikan suatu produk kepada teman-teman, karena belum ada kontrak antara saya dengan pabrikan ban (*btw klo ada yang mau nawarin kontrak, boleh juga tuuuhh..). Saya juga bukanlah tukang tambal ban….., ataupun bekerja di bidang yang terkait dengan perbengkelan. Apalagi Superstar bak senandungnya Project Pop... Saya adalah orang biasa yang merasa khawatir dengan beberapa kebijakan pemerintah akhir-akhir ini, yang cenderung untuk “mensentralisasikan” kebijakan. Diantara sekian banyak kebijakan yang “terpaksa” diambil, saya contohkan adalah kisah seputar selebritis...eh…kisah seputar ban.

Yang saya ketahui, bahwa ban pada prinsipnya terdiri dari dua jenis, satu ban angin/tube type (tanpa ban dalam) dan satu lagi ban tubeless. Apabila ban bocor, sudah pasti tentu namanya tetap bocor. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara, teknik atau metode yang harus kita lakukan untuk menambal kebocoran itu? Apakah ban tube kalau bocor bisa diselesaikan dengan cara layaknya menambal ban tubeless? Atau apakah ban tubeless yang bocor bisa ditambal sebagaimana menambal ban tube?

Nah, dari cerita diatas, bila kasus tambal ban yang bocor dianalogikan dengan strategi peningkatan perekonomian masyarakat atau penanggulangan suatu masalah sosial, maka menurut hemat saya Pemerintah harus berfikir dan bertindak ibarat "seorang tukang tambal ban". Pemerintah seharusnya melakukan kajian secara cermat dan tepat (tidak hanya kutak katik dari belakang meja) ataupun "menggeneralisasikan" kebijakan. Tidaklah mungkin tipe, proses dan dimensi kemiskinan pada masyarakat petani sama dengan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan? Tidak mungkin sama strategi untuk meningkatkan perekonomian petani dan nelayan? Wong sudah jelas petani memegang cangkul, sementara nelayan memegang jala atau kail!

Terkait dengan hal diatas, dan untuk mendapatkan suatu "garis merah" yang jelas, antara masalah dengan solusi, disinilah seharusnya diperlukan optimalisasi peran lembaga penelitian yang ada, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dan Badan Sertifikasi Nasional (BSN). Setelah itu Pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan elaborasi antara berbagai indikator termasuk hasil penelitian itu. Sehingga diharapkan output penelitian dapat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kaitannya dengan penelitian, saya tertarik dengan artikel yang dimuat pada majalah Tempo edisi 1-7 Desember 2008, dimana ada seorang staf perencanaan PLN Wilayah Sumatera Barat atas nama Zamrisyaf yang berhasil menemukan pemanfaatan energi listrik dari gelombang laut. Ia merancang Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Sistem Bandulan/ponton, yang ternyata belum mendapat “sambutan yang berarti” dengan alasan PLN tidak memiliki pos pengeluaran untuk mendanai temuan itu. Padahal jika Pemerintah mau "sedikit berkorban", sesungguhnya hal ini merupakan temuan yang luar biasa. Kita mengetahui bahwa Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Bila diaplikasikan10 % saja dari total 81 juta kilometer panjang pantai Indonesia, untuk pembangkit listrik ini, kurang lebih akan menghasilkan 16 gigawatt, (asumsi 20 kb/ponton) berarti akan sangat banyak efesiensi Sumber Daya Alam Indonesia, so pasti tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir....(*Saya hanya mampu mengangguk angguk dan bertanya dalam hati*..) Mengapa giliran blue energi dan supertoy termasuk sextoys Pemerintah kok cepat “meresponnya” ya?

Di negara-negara maju, keberadaan lembaga riset sangatlah "penting dan elit”, bahkan sebagian besar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mereka adalah berdasarkan tindaklanjut hasil riset yang berkualitas, itupun masih juga terkadang menemui deviasi, konon lagi jika pengambilan kebijakan tidak didasarkan/jarang memanfaatkan hasil penelitian? Tentu akan lebih amburadul lagi. Ironis memang, kita tidak pernah berfikir untuk mengoptimalkan lembaga riset, bahkan JK beranggapan Lembaga riset kini hanya dijadikan sebagai museum….

Apa pendapat teman-teman tentang “ban bocor” dan keberadaan lembaga riset?

Tiada gading yang tak retak…

Rumah Kita Semakin Sempit!

2008-12-05T09:08:00.010+07:00

Sejak bergulirnya era repotnasi reformasi yang kemudian disusul dengan penitikberatan otonomi daerah pada Kabupaten/Kota hingga saat ini saya merasakan Indonesia semakin sesak…..semakin sempit. Hal ini bukan karena saya tidak sepakat dengan pelaksanaan reformasi ataupun otonomi daerah, saya sangat sependapat, tetapi disayangkan masih banyak kalangan yang tidak memandang secara makro makna dari "reformasi dan otonomi daerah" itu.

Di berbagai media baik cetak maupun elektronika terbaca, terdengar dan tergaung jargon-jargon politik dari calon-calon “politikus” yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang yang paling tidak pantas memimpin dan dipilih, dengan statemennya : “saya adalah PUTRA ASLI DAERAH. Saya dilahirkan didaerah ini, Saya dibesarkan di daerah ini !” Sangat jarang diantara mereka yang pernah berucap : Saya telah berbuat didaerah ini, Saya akan selalu komit terhadap pembangunan dan kemajuan daerah ini dll…!

Padahal sewaktu saya dulu sekolah, sejak taman kanak-kanak hingga ke jenjang pendidikan terakhir, selalu diberikan wejangan dari ortu, guru atawa dosen tentang nasionalisme. Bahwa Indonesia adalah NKRI. Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bisa ditawar-tawar dan merupakan harga mati!

Maaf teman-teman…..saya memang bukan ahli politik, apalagi ahli strategi. Saya hanya manusia biasa yang tak mungkin terlepas dari kesalahan. Saya sangat prihatin, hati saya terasa teriris oleh sembilu Saya merasakan kesedihan yang luar biasa mendengar “pendikotomian” ini…hiks…(*pura-puranya meneteskan air mata…)…

Terus terang teman, saya hingga saat ini belum tahu, apa pengertian atau definisi Putra Asli Daerah (PAD) itu……….

Apakah orang yang terlahir disuatu daerah, kemudian dalam usia 1 hari meninggalkan tanah kelahirannya menuju daerah lain dan baru kembali ke tanah kelahirannya setelah mendaftar menjadi politikus? Atau orang yang lahir di daerah lain, kemudian sejak usia 1 hari tiba didaerah kita hingga dewasa tetap di daerah kita, hingga tiba waktunya ia mendaftarkan diri sebagai balon politikus? ….

Entahlah, yang jelas pemikiran PAD secara sempit benar-benar telah tertanam di sebagian besar masyarakat kita. Kasihan dan ironis tentunya. Karena “kepentingan sesaat” pikiran mereka telah terkontaminasi. Seharusnya, di era demokratisasi seperti ini kita memberikan pencerahan dan pendidikan politik bukan justru “menggelapkan”.

Kemudian saya merenung, apakah tidak boleh orang madura jualan sate di tanah batak?. Apakah tidak boleh orang batak mencari rezeki di tangerang? Apakah tidak boleh orang palembang berjualan pempek di Bandung? Apakah harus kita tutup rumah makan minang yang ada disebelah rumah kita? Lalu bagaimana dengan teman-teman kita di luar negeri?

Saya teringat statemen perkenalan dengan mantan “komandanku” Mayjen CPM (purn) IGK Manila : Saya adalah Putra Asli Indonesia, tetapi kelahiran Bali. Sungguh bukan pengkotak-kotakan! Kalau memang sudah tidak boleh lagi kita mencari sesuap nasi di “tanah rantau” dan hanya boleh mengais rezeki di “kampung sendiri”…itulah kepicikan kita. Itulah kemunduran kita…Kita terjerumus dalam pemikiran PRIMORDIALISME dan NASIONALISME yang sempit, dan jika hal ini terus kita pelihara…mudah-mudahan kita tetap akan menjadi katak dalam tempurung!

Untuk membangun daerah dan bangsa dibutuhkan suatu komitmen yang tegas, dibutuhkan konsistensi yang jelas dan terarah, bukan hanya bermodalkan Putra Asli Daerah belaka. Bagaimana menurut teman-teman, "pulang kampung" kita???? Sekalian merayakan IDUL ADHA 1429 H, dan tak lupa Mohon maaf lahir dan bathin…

Tiada gading yang tak retak …

RSCD (Rumah Sakit Capek Deh……)

2008-11-29T17:54:00.008+07:00

Didalam klausula UU 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Atas dasar “political will” itu, kita sebagai warga masyarakat tentu wajib bersyukur dan berterimakasih kepada Pemerintah yang senantiasa berupaya untuk “menciptakan” kesehatan yang didefinisikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Selanjutnya dalam Pasal 7 dan 8 UU Kesehatan juga dijelaskan bahwa Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat serta Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin.

Namun seiring dengan pelaksanaan Otonomi daerah sesuai dengan amanat UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya direvisi dengan UU 12 /2008 bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata “otonom” ini cenderung menimbulkan multi tafsir dikalangan “beberapa” Pemerintahan Daerah (eksekutif dan Legislatif), seakan daerah dapat melakukan “improvisasi semau gue” dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Lantas apa korelasi antara judul postingan dan “mukadimah” di atas? Sabar fren...,sebentar lagi akan saya ulas …he..he..(macem pakar betulan aza….).

Begini, realita yang terjadi di berbagai daerah kini sedang aktif-aktifnya melakukan inovasi-inovasi untuk mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan untuk “memakmurkan” daerahnya. Namun yang terjadi justru kebablasan....Saking semangatnya mencari sumber-sumber PAD tersebut…hak-hak masyarakat miskin dibidang kesehatan menjadi dikebiri, sehingga sangat wajar jika ada pameo yang menyatakan : orang miskin dilarang sakit!

Sebagai contoh, artikel yang dimuat pada abdimedia.com dan vhrmedia.com pada awal Oktober 2008 yang lalu tentang rencana kenaikan tarif layanan kesehatan RS di Propinsi Jawa Tengah antara 22.5 s/d 400 % dengan alasan naiknya sejumlah harga kebutuhan RS, seperti harga obat, jasa medis, hingga peralatan medis, tidak adanya kenaikan tarif sejak tahun 2003 sampai dengan alasan banyaknya dokter yang memilih membuka praktik di luar RS, karena tarif jasa medis yang “tidak memadai”.

Alasan-alasan diatas sungguh tidak bisa diterima! Bahkan, pada beberapa kesempatan sebelumnya (detikinet.com) Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah mengharapkan Pemerintah Daerah tidak menjadikan rumah sakit dan sektor pelayanan kesehatan masyarakat lainnya sebagai lahan untuk mencari pendapatan asli daerah (PAD). Sebab hal itu akan mempersulit RS melayani kebutuhan kesehatan publik secara maksimal. Berarti, selain tidak "mengindahkan" sang "komandan" kesehatan, Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah juga tidak memiliki "sensitivitas sosial".

Atas dasar rencana itu Lembaga Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng mengecam pengesahan Perda tersebut. Koordinator LP2K Ngargono menyatakan pengesahan perda yang mengakibatkan kenaikan tarif pelayanan kesehatan itu membebani masyarakat. Sebagai contoh, tarif rawat inap kelas III di RS dr Moewardi Solo akan naik dari Rp 15.000 menjadi Rp 55.000 per hari, kenaikan yang sangat fantastis. Padahal notabene masyarakat yang kurang beruntung inilah yang memanfaatkan fasilitas ini, kalau masyarakat ”the have” bisa dipastikan minimal akan menggunakan fasilitas kelas I. "Seharusnya sebelum mengesahkan perda DPRD menerima masukan masyarakat dan memahami tiga hal, yakni perhitungan biaya operasional serta kemampuan dan kemauan masyarakat. Ini malah memanfaatkan momentum Jamkesmas yang menanggung biaya pengobatan masyarakat miskin, sehingga pemerintah menaikkan tarif tidak tanggung-tanggung," kata Ngargono.

Kaitannya dengan hal ini (walau berbeda kasus) mantan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof. Hasbullah Thabrany (solusihukum.com) menyatakan pemerintah seharusnya menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, bukan mengambil keuntungan finansial dari layanan kesehatan rakyat. Pelayanan kesehatan dan pendidikan disepakati sebagai hak asasi manusia, dan pemerintah bertanggung jawab menjamin akses seluruh penduduk.

Hasbullah mencontohkan, Institut Jantung Nasional di MALAYSIA berbentuk swasta, tetapi pemerintah membayar tagihannya. Penduduk hanya membayar 100-200 ringgit Malaysia (26,3-52,6 dollar AS) untuk bedah jantung. Di THAILAND, rumah sakit pemerintah dijadikan korporasi, yaitu organisasi publik, tetapi penduduk dicakup asuransi kesehatan. Mereka yang tak memiliki asuransi kesehatan akan ditanggung health security office lewat kebijakan 30 bath (0,9 dollar AS). Orang hanya membayar 30 bath atau kurang dari Rp 10.000 per kunjungan ke pelayanan kesehatan untuk semua penyakit. Di negara seperti JEPANG dan KOREA SELATAN tidak boleh ada rumah sakit yang bersifat cari untung meski didirikan oleh swasta. Sedangkan di INDONESIA, pemerintah justru cari untung dari rasa sakit yang diderita rakyatnya.

Dalam kaitannya dengan kenaikan retribusi kesehatan dengan contoh kasus di Propinsi Jawa Tengah ini, walaupun tidak menyalahi ketentuan tentang perundang-undangan Retribusi Daerah (PP 66/2001) seharusnya Pemda beserta DPRD tetap mengacu pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa umum yang didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan tidak hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, tetapi juga KEMAMPUAN MASYARAKAT dan ASPEK KEADILAN.

Apapun yang terjadi, fungsi dan peranan dari sebuah Rumah Sakit tidak boleh bergeser kearah ”profit motive”. Apabila Rumah Sakit Umum (RSU) milik Pemerintah dijadikan sebagai “ATM” bagi pemerintah, alamat….....kalau di Jakarta ada RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo), kalau di Jawa Tengah mungkin akan ada RSCD........ RUMAH SAKIT CAPEK DEEHH.......TUUUUOLOOOOONGGGGGG!

Tiada gading yang tak retak ...

Membeli Penipu !

2008-11-26T10:01:00.007+07:00

Pada hari senin, 24 Nopember 2008 yang lalu, saya kebetulan mengikuti rapat dinas ke luar kota (makanya dq off bertamu ke rumah temen2..sorry yaahh n trims atas kunjungannya semua, eh..kunjungan semuanya). Acara dimulai pukul 15.00 WIB, sembari menunggu acara dimulai (karena kebetulan masih pagi, iseng-iseng saya menonton televisi). Ada berbagai macam acara yang ditampilkan oleh berbagai stasiun televisi, ada acara berita-berita, hiburan musik, talkshow sampai dengan acara “pengungkapan kasus”. Pada acara terakhir ini saya sangat tertarik, apalagi nama acara tersebut cukup “menjual dan menantang”…Membeli penipu!

Acara yang ditayangkan oleh stasiun TV swasta itu saya saksikan dengan seksama (tapi tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya…he…kayak proklamasi aja)! Acara itu mengungkap kasus pengoplosan minyak goreng yang marak berlangsung di tanah air. Saya sangat salut dan memberikan apresiasi kepada Stasiun TV itu yang telah memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai hal modus penipuan yang berlangsung di sekitar kita….

Tetapi setelah kira-kira setengah tayang, saya langsung terkejut, karena acara yang berdurasi kurang lebih 30 menit itu (dari pukul 08.00 WIB s/d 08.30 WIB), ternyata menurut saya SANGAT TIDAK MENDIDIK dan bukan hanya sekedar menginformasikan tindakan preventif kepada masyarakat/penonton…tapi justru acara yang MENGAJARKAN MASYARAKAT UNTUK MENJADI PENIPU.

Mengapa saya katakan demikian, karena sangat jelas dan terinci apa-apa saja bahan yang dibutuhkan untuk mengoplos minyak goreng curah yang bercampur dengan oli bekas dan (saya sensor kek film "anu" aja…ada 2 bahan lainnya) serta cara membuatnya secara detail dan rinci.

Untuk itu, saya mengajukan seperti PETISI…(macem hebat aja…, memangnya saya siapa?!)? kepada Stasiun TV itu untuk hendaknya menanyangkan acara yang benar-benar berkualitas, bukan justru menjadikan acara itu sebagai pembuka “inspirasi” bagi orang-orang untuk berbuat jahat. Bayangkan, apa yang terjadi kalau minyak goreng bekas, tambah oli bekas tambah ………..masuk ke dalam tubuh kita....! Sangat wajar kalau pada saat ini muncul berbagai penyakit “aneh-aneh” yang sesungguhnya disebabkan oleh ulah kita sendiri.

KPI…saya tunggu sikapmu, jangan hanya berani sama MAS TUKUL! Teman-teman gimana niy…masa’ kita biarin aja.....atau kita harus bersikap EGP…..?????

Tiada gading yang tak retak ...

Menyambut Hari (Kesedihan) Guru Nasional

2008-11-21T18:22:00.012+07:00

Beberapa hari terakhir ini dunia pendidikan di Indonesia kembali tercoreng, setelah mencuatnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru SD berinisial ERP yang mengajar di SD Negeri SDN 152987 Sipan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (hariansib.com).

Tak kurang sudah 15 kali pencabulan dilakukan oleh sang guru kepada 2 orang muridnya sejak ia mulai melakukan aksinya pada September 2007 hingga 8 Nopember 2008. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh pak guru ERP ini dilakukan diberbagai tempat, mulai dari ruang kelasnya (dihadapan murid-muridnya) sebanyak 14 kali , hingga “memakai” ruang kepala sekolah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Polisi kisah ini diawali karena ERP terangsang melihat celana dalam sobek salah satu murid yang menjadi korbannya/Fetishism (memiliki minat seksual yang terkait dengan bagian tubuh yang hidup seperti rambut perempuan, atau obyek-obyek mati seperti pakaian dalam perempuan), hingga terjadilah hal-hal yang sangat tidak terpuji ini.

Apalagi sang korban adalah jelas-jelas merupakan anak didik yang masih sangat belia, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai pedofilia (kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di bawah umur).

Mengapa Pedofilia ini terjadi ? Dan hal apa yang menyebabkannya? Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa atau adanya ketakutan perempuan untuk menjalin hubungan dengan sesama dewasa. Kebanyakan penderita pedofilia menjadi korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanak. (www.perempuan.com).

Anak sebagai korban dalam kasus pedofilia, secara jangka pendek dan jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik yang terjadi adalah resiko gangguan kesehatan. Saat melakukan hubungan kelamin-pun seringkali masih belum bersifat sempurna karena organ vital dan perkembangan hormonal pada anak belum sesempurna orang dewasa. Bila dipaksakan berhubungan dengan psk suami istri akan merupakan siksaan yang luar biasa, apalagi seringkali dibawah paksaan dan ancaman. Belum lagi bahaya penularan penyakit kelamin maupun HIV dan AIDS, karena penderita pedofilia kerap disertai gonta ganti pasangan atau korban.

Bahaya lain yang mengancam, apabila terjadi kehamilan. Beberapa penelitian menunjukkan perempuan yang menikah dibawah umur 20 th beresiko terkena kanker (kantong kering) leher rahim. Pada usia anak atau remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.

Usia anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya memerlukan stimulasi asah, asih dan asuh yang berkualitas dan berkesinambungan. Bila periode anak mendapatkan trauma sebagai korban pedofilia dapat dibayangkan akibat yang bisa terjadi. Perkembangan moral, jiwa dan mental pada anak korban pedofila terganggu sangat bervariasi. Tergantung lama dan berat ringan trauma itu terjadi.

Bila kejadian tersebut disertai paksaan dan kekerasan maka tingkat trauma yang ditimbulkan lebih berat. Trauma psikis tersebut sampai usia dewasa akan sulit dihilangkan. Dalam keadaan tertentu yang cukup berat bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan berbagai kelainan patologis lainnya yang tidak ringan. Dalam keadaan ini pendekatan terapi sejak dini mungkin harus segera dilakukan. Secara sosial, baik lingkungan keluarga atau lingkungan kehidupan anak kadang merasa diasingkan dengan anak sebaya dan sepermainan. Beban ini dapat memberat trauma yang sudah ada sebelumnya.

Melihat kenyataan kehidupan sehari-hari ternyata banyak anak Indonesia yang sering dibaikan haknya demi kepentingan nista dari orang dewasa. Pedofilia adalah salah satu contoh memilukan terabaikannya hak anak Indonesia. Anak adalah nyawa tak berdaya yang tak mampu menolak paksaan, deraan dan trauma dari orang dewasa. Padahal anak adalah modal terbesar dan harapan masa depan bangsa ini. Kaum Pedofilis harus segera sadar, dengan kenistaan yang hanya memburu kenikmatan sesaat itu ternyata dapat menghancurkan anak seumur hidupnya (www.wikimu.com)

Untuk itu, mulai saat ini seharusnya kita sudah mulai berfikir kembali bagaimana membuat formulasi yang terbaik untuk menghentikan kejadian ini untuk selanjutnya melindungi anak Indonesia dari ancaman segala bentuk kekerasan. Menyikapi kejadian ini, bagaimana sikap teman-teman sekalian?

Tiada gading yang tak retak...

Kanibalisme Masa Kini (Sebuah Refleksi dari Tulisan Seorang Teman)!

2008-11-19T14:20:00.005+07:00

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2006), Kanibal memiliki arti bahwa orang yang suka makan tulang daging manusia. Jelas suatu definisi yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Tetapi hal itu tentu pendapat yang keliru bagi seorang Sumanto.

Masih ingat kisah Sumanto, sang kanibal dari Purbalingga? Rupanya, nama pria asal Desa Plumutan Kecamatan Kemangkon itu bukan hanya diasosiasikan dengan setiap perbuatan kanibalisme. Tetapi juga telah memberi ilham bagi penyusun RUU KUHP (http://www.hukumonline.com).

Nama Sumanto mendadak menjadi pembicaraan publik seiring terbongkarnya kasus pencurian mayat Nyonya Rinah dari kuburan Srengseng di Desa Majatengah, Kecamatan Kemangkon pada Januari 2003 silam. Belakangan terungkap, bahwa Sumanto juga telah memakan mayat Nyonya Rinah, 16 jam setelah nenek berusia 81 tahun itu dikubur. Terungkap pula, bahwa Nyonya Rinah adalah mayat ketiga yang disantap Sumanto, selama ia memperdalam ilmu kesaktian.

Pada Juni 2003, PN Purbalingga menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Sumanto. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pun menguatkan vonis tersebut. Upaya Sumanto melepaskan diri dari jerat hukum gagal setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya (Putusan No. 1979 K/Pid/2003).

Kasus Sumanto ini ternyata kemudian mengilhami dari rencana lahirnya suatu produk hukum baru. Dimana dalam acara sosialisasi RUU KUHP di Hotel Sahid Jaya, 23-24 Maret 2008 lalu terungkap bahwa kasus Sumanto telah mendorong pembuat undang-undang untuk menyusun suatu klasifikasi tindak pidana baru.

Ternyata Sumanto tetap tidak meninggalkan “profesi”nya sebagai seorang “kanibal”, karena alih-alih untuk mengisi acara dan meningkatkan “rate” empat mata di Trans TV pada tanggal 29 Oktober 2008, justru kejadian menyebabkan acara ini “dibredel” oleh Komisi Penyiaran Indonesia (lihat di Tukul “tersandung” Kodok ).

Pada awalnya kanibalisme pada manusia terjadi dalam situasi yang sulit, misalnya nelayan yang karam dan terdampar di suatu kepulauan yang terpencil, dimana disana mereka sudah tidak dapat lagi menemukan makanan dalam bentuk apapun, karena itu merupakan satu satunya cara untuk “survive”, atau juga terdapat pada kasus2 untuk tujuan ritual-ritual tertentu.

Tapi biarlah Sumanto adalah seorang Sumanto, anjing menggonggong kafilah jangan berlalu. Namun jika mengamati apa itu “kanibalisme”, justru saya terusik dan tertarik untuk melihat dari sisi yang berbeda. Karena apa, sekarang di negeri kita sesungguhnya sangat banyak “tragedi” serupa terus berlangsung dalam kondisi yang berbeda, seperti yang terjadi pada seorang guru yang baik hati seperti mas Sawali

Kondisi kanibalisme yang saat ini berlangsung memang cenderung “halus”, tidak terlihat sebagai upaya kekerasan dan pemaksaan yang harus sampai mengeluarkan darah atau menyebabkan kepada kematian, tetapi, secara tidak langsung, justru kondisi ini akan menjadi “duri dalam daging” dan hidup bagaikan seekor “lintah” yang terus menerus menghisap darah, hingga sang korban terlihat pucat, sakit dan akhirnya …selesai.

Uhh..sungguh kondisi yang sangat mengenaskan, semoga hal ini tidak terjadi pada diri kita dan rekan-rekan sekalian…Tuk Mas Sawali, saya minta maaf bukan untuk bermaksud “mengekspose beban” dan membangkitkan luka lama...tapi hal ini hanya serta merta hanya sebagai suatu refleksi bagi kita sekalian.

Apakah ada teman-teman yang pernah menjadi korban dari “kanibalisme”? Silahkan komentar dan berbagi kisah disini???

Tiada gading yang tak retak …

Chauvinism Sang Kopral !

2008-11-17T08:50:00.006+07:00

20 April 1889, di Kota Branau, Austria dari pernikahan seorang prajurit dan TKW pembantu rumah tangga lahirlah seorang laki2 yang kelak “mewarnai” dunia karena kekejamannya. Siapa lagi kalau bukan ADOLF HITLER.

Dalam buku The Mass Killers of The Twentieth Century, diurai secara garis besar sepak terjang sang penguasa namun berpangkat kopral. Dimana pada awalnya Hitler remaja bercita2 menjadi seorang artis dengan mengikuti semacam ajang penemuan bakat : Academy of Fine Arts sebanyak 2 kali, namun selalu gagal. Akhirnya pada tahun 1913 ia pindah ke Munich, dan bekerja sebagai tukang cat dan drafter teknik.

Tahun 1914, pecahlah Perang Dunia (PD) I, dimana Hitler bergabung sebagai sukarelawan pada AD Jerman, hingga ia mendapatkan Gelar yang sangat bergengsi sebagai prajurit, Iron Cross. Setelah perang berakhir, pangkatnya tetap saja Kopral dan ia menderita trauma akibat perang hingga harus dirawat di rumah sakit militer.

Singkat kisah, tahun 1919 sang Hitler bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, yang kelak berubah nama menjadi Partai Sosialis Nasional (National Socialist Party /NAZI), dengan program partai yang sangat controversial : Pembersihan hak-hak sipil terhadap orang Yahudi dan menuntut pengusiran kaum Yahudi dari Jerman. Hitlerpun lantas membentuk “pasukan-pasukan badai” yang dinamai Sturmabteilung (SA)- Brownshirts, hingga akhirnya mereka melakukan upaya kudeta yang gagal dan Hitler ditangkap dan diadili. Semasa di dalam penjara, ia menulis karya yang sangat terkenal, walau tak pernah dipublikasikan hingga akhir hayatnya “Mein Kampf” (perjuanganku), yang merupakan otobiografi politik dan ulasan atas keunggulan Ras Arya serta ancaman kaum Yahudi.

Tanggal 30 Januari 1933, kuku Nazi semakin tajam, ketika Hitler ditunjuk sebagai kanselir. Gebrakan-gebrakan “spektakuler” langsung diluncurkan : Kaum Nazi yang dipenjara dibebaskan dan mendapat pengampunan penuh, kritikus-kritikus pemerintah dan Nazi ditangkap, pemerintah regional dibubarkan dan dibentuk kembali berdasarkan penunjukan sang “Fuhrer”, partai politik sayap kiri dilarang, Demokrasi dikebiri dengan partai tunggal, kaum Yahudi dan sayap kiri di berantas dari lingkaran birokrasi, uni perdagangan dibubarkan, Getapo (polisi rahasia Negara) dibentuk, kamp-kamp konsentrasi didirikan, pemberangusan terhadap buku-buku karangan kaum Yahudi, Marxis dan aliran “subversive” lainnya, dan “pogram-program” lainnya, hingga syahlah ia diangkat sebagai Presiden, kanselir dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Jerman di tahun 1934, sehingga dimulailah babak baru pembunuhan lebih dari 60 juta jiwa manusia, hingga akhir hayatnya yang tragis (bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri pada tanggal 30 April 1945, 2 hari setelah pernikahannya dengan Eva Braun yang cantik dan seksi, yang juga bunuh diri dengan cara menenggak racun serangga).

Dalam harapan terakhir yang Hitler tulis sebelum ia bunuh diri, bahwa ia menyerukan pada Pemerintah Jerman “untuk menjunjung tinggi hukum ras sampai akhir hayat dan tetap mempertahankan sikap tanpa pengampunan bagi tahanan-tahanan dari penjuru dunia, terutama kaum Yahudi.

Kisah diatas jelas menggambarkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan adalah tidak baik. Termasuk Chauvinism yang merupakan suatu ajaran untuk menanamkan sifat patriotik, sifat ke”akuan”yg berlebih lebihan.

Kondisi seperti ini secara jujur harus kita akui masih terdapat di kalangan masyarakat kita. Masih ada sebagian kaum yang menganggap dirinya serba “super”, sehingga tidak mengakui keberadaan orang-orang yang berada disekitarnya. Masih adanya sifat dan atau sikap fanatisme yang berlebihan, baik itu dari sisi kesukuan, agama, ras ataupun antar golongan.

Untuk itu, mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman, baik di “tubuh” kita sendiri maupun dari orang lain. Kita adalah satu…sama-sama manusia ciptaan Tuhan yang harus saling menghormati satu sama lain. Kira-kira kenapa Hitler begitu kejam? Apakah ada di orang Indonesia yang "kejam" seperti Hitler?

Tiada gading yang tak retak ...

Tukul "tersandung" Kodok

2008-11-13T11:51:00.004+07:00

Beberapa saat terakhir ini, dunia penyiaran Indonesia dikagetkan dengan pemberitaan tentang “pembredelan” beberapa acara yang sempat tayang di media elektronika, seperti sinetron yang beraura “sampah rumah tangga” sampai dengan “empat mata “ yang cukup kontroversial.

Hal ini menggelinding sejak Pemerintah menetapkan UU 32/tahun 2002 tentang Penyiaran, disitu diatur antara lain bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Dalam kasus si tukul, yang penghentiannya diberitakan melalui Siaran Pers KPI, Nomor: 23 /KPI/SP/11/08, 4 Nopember 2008, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan untuk menghentikan program Empat Mata yang tayang Senin hingga Jumat Pukul 21.00 di Trans 7. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya, program Empat Mata telah menerima teguran sebanyak 3 kali. Teguran sebelumnya dilayangkan pada 5 Mei 2007, 27 September 2007 serta 25 Agustus 2008. Namun berdasarkan pemantauan KPI Pusat pada program Empat Mata yang tayang 29 Oktober 2008 episode Sumanto – Mantan Pemakan Mayat ditemukan adanya pelanggaran. Maka sesuai dengan Undang-undang Penyiaran, KPI memutuskan untuk menghentikan sementara program Empat Mata, mengingat adegan dalam program tersebut sangat tidak pantas dan melanggar SPS yang ditetapkan KPI.

Dalam program Empat Mata pada episode tersebut pada salah satu adegan menampilkan seorang bintang tamu memakan hewan hidup-hidup. Sehingga program ini dinilai telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) :

1. Pasal 28 ayat 3 yang berbunyi : lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan program dan promo program yang mengandung adegan di luar perikemanusiaan atau sadistis.

2. Pasal 28 ayat 4 yang berbunyi : lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan program yang dapat dipersepsikan sebagai mengagung-agungkan kekerasan atau menjustifikasi kekerasan sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pasal 36 yang berbunyi : lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program yang mendorong atau mengajarkan tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap binatang.

Selain itu juga, pada Pasal 36 (5) dan (6) UU Penyiaran dijelaskan bahwa isi siaran dilarang:

a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Menyimak berbagai ulasan diatas, masalah ini sesungguhnya bukanlah soal pengkebirian terhadap alat kelamin penyiaran, tetapi kita sudah selayaknya berfikir secara jernih. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat timur yang terkenal dengan adab, tata karma dan sopan santunnya. Sehingga apapun yang diperbuat oleh media massa (khususnya) tentu harus membuat karya yang bertanggung jawab, mengandung nilai-nilai positif dan mengacu pada koridor yang telah ditetapkan. Tidak hanya sekedar untuk meningkatkan “rating” atau “oplah” belaka”.

Kita sepatutnya juga harus mengucapkan terima kasih kepada KPI yang berani telah bertindak tegas untuk menegakkan aturan main. Mari kita jadikan kasus Tukul ini sebagai suatu pembelajaran bagi media massa lainnya. Dengan catatan hendaknya tidak membunuh karakter dari si Tukul, melainkan “mengejar” dalang kreatif acara itu.

Bagaimana tanggapan kawan?
Ditunggu konsistensi dan komitmen anda selanjutnya bung KPI…

Tiada gading yang tak retak …

Pemilihan Kepala Daerah (Sebuah Renungan…….)

2008-11-11T10:45:00.008+07:00

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), bahwa yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lazimnya disebut Pilkada adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pilkada berlangsung sebagai tindaklanjut dari bergulirnya era reformasi yang menghasilkan keinginan untuk menerapkan suatu proses demokrasi yang sesungguhnya dan direspon melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, walaupun berdasarkan UU tersebut secara umum Pilkada belum termasuk dalam apa yang didefinisikan sebagai “Pemilu”. Barulah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam “Pemilu”, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berbicara tentang Pilkada langsung, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini selanjutnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik (sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan), atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang.

Berkaitan dengan berbagai hal diatas, jika kita melihat perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia bahwa sejak digulirkannya Regulasi Pemerintahan Daerah yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974, UU No 22 Tahun 1999, UU 32 tahun 2004 hingga UU 12 Tahun 2008, telah terjadi berbagai perubahan sistem dalam penentuan kepala daerah, baik itu melalui penunjukan, pemilihan kepala daerah yang melalui pemilihan (keterwakilan) di jalur parlemen (DPRD) sampai dengan pemilihan langsung oleh rakyat, yang tentunya semua itu menimbulkan berbagai konsekuensi.

Pada sistem penunjukan, memang terkesan kurang demokratis dan dapat dianggap sebagai ajang “penanaman kuku”, rent seeking dll, walaupun juga memiliki sisi positif yaitu terjadinya harmonisasi dan sinkronisasi antara yang menunjuk dengan yang ditunjuk, tidak memunculkan “raja-raja kecil di daerah”, sangat legitimate, tidak membutuhkan cost yang besar serta tidak menimbulkan konflik horizontal.

Pada sistem keterwakilan, dimana KDH memiliki posisi “tawar” yang kuat, karena dia di dukung oleh kekuatan dominan di parlemen, cukup demokratis, tidak menimbulkan konflik horizontal, tidak membutuhkan “cost” sebagaimana pada pilkada langsung dll. Namun disisi lain, dapat menimbulkan rakyat tidak dapat menentukan pemimpinnya secara langsung, campur tangan yang cukup kuat dari kekuatan politik, menambah pundi-pundi keuangan wakil rakyat, dapat menimbulkan “kesewenang-wenangan” untuk melakukan “impeachment” dll.

Pada sistem pilkadasung, jelas sangat demokratis, rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung ( walaupun melalui proses-proses tertentu seperti di usung oleh kekuatan parpol, kecuali calon independen), memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu sisi negatif dari sebuah pilkadasung juga cukup mengkhawatirkan, antara lain terjadinya polarisasi dan konflik horizontal di lapisan masyarakat maupun birokrat, memunculkan “perasaan” sebagai raja-raja kecil, membutuhkan cost yang sangat besar baik itu dana pribadi (“membeli” bendera, biaya kampanye, belanja tim sukses dll) maupun dukungan dana APBN/APBD.

Dari berbagai sistem di atas, tentu kita semua sebagai insan yang mencintai negara dan bangsanya, berharap agar apapun pola dan sistem pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya dalam hal sistem penentuan pemimpin, baik negara maupun kepala daerah hendaknya lebih menghasilkan manfaat positif dibandingkan dengan mudharat (dampak negatif) yang bakal kita terima, sembari senantiasa untuk selalu menanamkan pendidikan politik kepada rakyat. Bagaimana menurut anda ???

Tiada gading yang tak retak ...

Kampanye Online, Mengapa Tidak?

2008-11-08T12:52:00.008+07:00

Kehidupan manusia di era yang serba canggih ini memang terasa sangat dimanjakan. Mulai dari berita, berbelanja, menyaksikan entertainment sampai kampanye politik-pun bisa dilakukan secara online.

Seperti halnya pemberitaan dari detikinet.com dimana kampanye beberapa partai oposisi di negeri jiran Malaysia marak dilakukan via internet. Hal ini dilakukan karena media tradisional seperti koran dan televisi kebanyakan dikontrol pemerintah dan hanya mau memberitakan kebaikan partai berkuasa semata. Hal ini dilakukan juga dalam rangka kampanye untuk menggaet dukungan rakyat pada partai berkuasa. Maka tak heran, partai oposisi pun jarang mendapat perhatian dari media tradisional tersebut. Namun dengan adanya internet, kampanye politik tandingan tetap bisa dilakukan, utamanya untuk menjangkau kalangan muda dan berpendidikan.

Hal ini juga dilakukan oleh mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang berkampanye via blog dan video situs untuk menggalakkan dukungan. Sementara partai oposisi lainnya juga tak ketinggalan beramai-ramai membuat berbagai situs kampanye.

Kondisi serupa juga dilakukan oleh Pemenang Pilpres USA Barack Obama yang sangat didukung oleh penggiat teknologi informasi, khususnya mereka yang berkecimpung di Silicon Valley, wilayah AS yang identik dengan pengembangan teknologi. Dikutip detikINET dari AFP, Kamis (6/11/2008), Obama pun dijuluki sebagai 'presiden teknologi' karena diharapkan jadi presiden pertama yang benar-benar fokus pada pengembangan teknologi.

"Obama menyukai teknologi dan bagian penting dari suksesnya adalah karena ia memakai teknologi dengan efektif. Hal itu menjadikannya "presiden teknologi'," kata analis teknologi Rob Enderle dari Enderle Group yang bermarkas di Silicon Valley.

Berbagai harapan pun ditumpukan pada Obama. Pria berdarah Kenya yang pernah tinggal di daerah Menteng Jakarta ini antara lain diharapkan mempertahankan netralitas internet dan memperluas jaringan broadband pada semua orang Amerika. Dan Obama tampaknya siap memenuhi harapan tersebut. Dalam salah satu pidato, Obama menyatakan salah satu prioritas utamanya adalah pemanfaatan teknologi dalam kebijakannya.

Belajar dari pengalaman Negara jiran Malaysia dan Negara Super power Amerika Serikat, saat ini situasi politik di negara kita cenderung "memanas". Semua orang yang memiliki kepentingan dan terlibat dalam politik praktis sudah mulai melakukan "show of force". Sampai-sampai mata kita seakan "kelilipan" melihat pemandangan kota. Spanduk, baleho, iklan, poster dll terpasang secara semrawut. Dan yang ironisnya, setelah hajatan selesai, semua kelengkapan pendukung kampanye itupun berserak dimana-mana.

Saya membayangkan kalau kondisi ini berlangsung di Indonesia, wuahh, akan luar biasa. Karena secara tidak langsung, kita sudah mulai memperkenalkan dan menggalakkan dunia TI yang memang sudah bukan barang mewah lagi, melainkan sudah suatu kebutuhan primer. Selain itu kampanye online juga tidak akan menimbulkan ekses negatif di lingkungan masyarakat, seperti, konflik horizontal antar pendukung, menciptakan efektifitas dan efisiensi sumber daya, mencegah money politik dll.

Mereka benar-benar memahami makna dari suatu komunikasi, termasuk komunikasi politik. yang bukan hanya apa yang ada dalam benak kita....komunikasi konvensional. Kita berharap orang-orang "diatas" sudah mulai melakukan perubahan (sebagaimana slogan Obama) memikirkan secara dini rencana penerapan TI, sebagai salah satu "rule" dalam suatu pemilihan umum.

Tiada gading yang tak retak....

PR dari Bung IFOELL

2008-11-06T09:03:00.015+07:00

Langsung aja ya teman2 ku semua...
Dq cb langsung njawab PR pertama dari bung Ifoell !

Alasan pemilihan nama "Nyante Aza Lae" :

1. Dq adalah orang Indonesia yang terlahir di Palembang, namun kemudian mengabdi di tanah Batak. Karena itu dq mencoba mengadaptasikan diri dengan budaya Batak antara lain salah satunya dengan menggunakan kata “lae”.

2. Lae adalah sebutan/panggilan kehormatan dari seseorang laki-laki buat laki-laki lain. Secara harfiah lae artinya ipar, buat kaum perempuan jangan khawatir..tetap juga disapa dan dihormati, karena kita harus saling menghormati satu sama lain. Okkk

3. Klo Nyante Aza, ya maksudnya nyantai ajalah…g usah dimasukin ke hati…apalagi ya…pokoknya itulah.

Sepuluh Fakta tentang Nyante Aza Lae :

1. Panggilanku Aan…, lahir di Palembang, 080175, dibesarkan di Palembang mpe tahun 93. Keluarga kami cukup bersahaja dan “rame”, yaitu 4 laki-laki, dan 4 perempuan, dq lah sebagai penutupnya (anak bungsu niy), tp jamin lho wlo bungsu tp g manja koq.

2. Paling suka main domino, duduk berempat, bikin dua pasang…nah paling mantap tuh, tp g suka melanggar pasal 303 KUHP. Klo ada yg mo ngajak main ayoo, ta’ tunggu.

3. Pada dasarnya hobby banget sama dunia IT, tp g ahlinya. Sekedar tau sedikit aja. Sangat terbuka masukan dari temen-temen yg mo bantuin.

4. Thn 97 akhir, dq diperintahkan dari “atas” tuk mengabdi sebagai pelayan masyarakat di Kota Sibolga.

5. Lagi demen belajar n mengasah pemikiran di bidang kebijakan publik.

6. Status dah menikah, dgn 3 orang putra-putri. Anak yg pertama laki-laki umur 6 thn (kelas 1 SD), kedua laki-laki juga umur 1,7 th, dan pada 201008 kembali kami mendapat Anugrah berupa seorang putri. Alhamdulillah…Insya Allah 3 aja deh.

7. Makanan idola PEMPEK, g suka ikan laut yg berbadan tebal, g suka makanan/sayuran yg pake santan, lebih suka yang bening-bening aja…. Semua pada suka yang bening khan?

8. Paling susah ngilangin kebiasaan merokok. Bahkan klo sedang puasa dan sedang dalam perjalanan, “buka” puasa duluan pake rokok!!! Ngebul terusss, padahal udah banyak cara tuk ngilangin kebiasaan merokok, tp g mempan juga…Tlg dunk bantuan temen-temen..please…

9. Kebiasaan tiap malam yang sulit ditolak………nahhh, jangan ngeres dulu! Apa yaa, ndongengin, mbacain cerita, doa dll buat anak tercinta.

10. Tujuan awal ngeblog adalah melatih diri tuk mengkritisi berbagai kebijakan public dalam bentuk tulisan, tp memang hrs dq akui bahwa dq masih dalam taraf belajar dan terus belajar, jadi maklum aja yah klo kurang pas.

Akhirnya PR dah selesai, makasih atas kepercayaan dan Friendsign dari bung Ifoell. Sebagai wujud ungkapan terima kasih dq TUK SEMUA TEMAN-TEMAN PENGUNJUNG BLOG, ijinkan dq tuk mempersembahkan Award yang sederhana ini....

Selanjutnya, maaf (g bermaksud diskriminatif), secara khusus dq dedikasikan Award ini kepada :
Arief Om
Budi MD Lae
Budi T Lae
Dedy IB
Dien Mas
Erik Mamang
Ezza Bibik
Fahri Lae
Gabe Lae
Ifoell Bung
Ielfa Ito
Ipoenk Lae
Liem Mamang
Ricky Lae
Robert Lae
Sawali Mas
Sembiring Lae
Seno Mas
Thoib Lae
Wiran Mas

Semoga berkenan. Trims

Tiada gading yang tak retak...

Calon Pemimpin/ Pemimpin Idaman Rakyat !

2008-11-04T08:20:00.006+07:00

Dari berbagai pemberitaan media yang berkembang akhir-akhir ini, wacana suksesi kepemimpinan baik lokal maupun nasional menggelinding laksana “snowball”. Semua orang berupaya menampilkan performance yang terbaik, semua photo, gambar-gambar, maupun visualisasi yang terpampang pada baleho, spanduk maupun iklan di media cetak ataupun elektronik nampak tersenyum dengan ramahnya. Semua itu dilakukan adalah untuk mewujudkan kepentingan politiknya, yang di dalam arti sempit adalah langkah dan strategi untuk meraih dan merebut kekuasaan.

Namun di balik itu semua, (bukan bermaksud apripori) selain senyum dan keramah tamahan yang merupakan bagian dari ibadah itu adalah apakah semua yang dilakukan itu merupakan hal yang ikhlas dan murni (dari lubuk hati mereka yang paling dalam?). Jawabannya tentu mereka sendiri dan Sang Penguasa Alam yang mengetahui.

Politik tetaplah politik, karena semua pasti akan jelas terungkap setelah roda waktu terus berjalan. Berbagai “penampakan” dinamika sikap terjadi setelah usainya “peperangan”. Ada yang benar-benar konsisten akan “senyum dan keramah tamahannya”, namun ada pula yang menampakkan “keasliannya”, khususnya bagi mereka yang kalah dalam “peperangan”. Mereka berperan ibarat oposan yang seakan tidak pernah mau menerima kebijakan apapun yang dilakukan oleh sang “pemenang”. Meminjam istilah pakar manajemen perubahan Rhenald Kasali yang menyatakan bahwa dengan mudah orang-orang yang kalah mengevaluasi dan memberi nilai pada kepemimpinan orang yang terpilih dan seakan-akan merekalah guru besarnya.

Seperti diketahui Kepemimpinan merupakan suatu upaya mempengaruhi kegiatan pengikut (bawahan) melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu (Gibson, Ivanchevich, & Donnelly, 1995). Dari pengertian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu hubungan antar individu yang tertuju pada faktor kekuasan dan pengaruh. Ketika seorang individu berusaha mempengaruhi perilaku individu lainnya dalam suatu kelompok tanpa menggunakan bentuk paksaan, maka usaha ini dapat didefinisikan sebagai kepemimpinan.

Didalam teori kepemimpinan, Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang pada dasarnya adalah :
1. Kepemimpinan Transaksional

Adalah sebuah imbalan untuk mendapatkan kepatuhan (Bass, dalam Yukl, 1994). Dalam menggunakan gaya transaksi, pemimpin bersandar pada contingent reward leadership (imbalan) dan management by exception (hukuman).
Kepemimpinan berdasarkan imbalan merupakan suatu bentuk pertukaran aktif dan positif antara pemimpin dan bawahan, bawahan diberi imbalan atau dihargai atas tercapainya tujuan yang telah disepakati. Imbalan diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan kepemimpinan berdasarkan hukuman merupakan transaksi aktif dan pasif antara pemimpin dan bawahan (Hater & Bass, 1988), dengan cara kritik, instruksi dan lain-lain.

2. Kepemimpinan Transformasional

Transformasi diartikan sebagai suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Pemimpin transformasional berusaha mentransformasi dan memotivasi para pengikut dengan: (a) membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan, (b) meminta individu mementingkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi, dan (c) mengubah tingkat kebutuhan (Hirarki Maslow) bawahan atau memperluas kebutuhan bawahan.

Berdasarkan gaya kepemimpinan tersebut, sudah selayaknya Calon Pemimpin dan atau Pemimpin yang saat ini sedang “beredar”, untuk mulai berfikir secara reformis, yaitu melakukan perubahan mindset untuk selalu berusaha meningkatkan perhatian, memberi stimulasi intelektual dan memberi inspirasi pada bawahan untuk lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan kelompok atau pribadi semata.

Suatu studi yang dilakukan Rowley pada perusahaan besar sekelas Microsoft (dalam Kasali, 2008) ditemukan bahwa pikiran-pikiran otomatik dan kebiasaan yang dibentuk oleh core belief (apa yang kita percayai, otomatis membentuk kita) adalah termasuk salah satu hal yang sangat dibutuhkan bagi calon pemimpin. Dalam studi tersebut hasilnya sungguh mengejutkan, yaitu bahwa tidak semua pemimpin memiliki percaya diri yang kuat dan tidak semua pemimpin itu “menjadi”, melainkan dibentuk orang lain ( karena pemberian berupa jabatan, yang itupun bukan karena kinerja, tetapi karena upaya kelompok massa, atau keluarga seseorang), dan menurut JC Maxwell, pemimpin demikian disebut sebagai pemimpin terendah.

Kondisi seperti ini banyak terjadi di negeri kita, mereka senantiasa mencari kompensasi untuk menutupi kekurangannya. Dengan berbagai dalih mereka menciptakan program dan kegiatan yang sesungguhnya tidak sinkron dan realistis jika dikaitkan dengan tugas pokok yang diembannya, sehingga alhasil pelaksanaan tugas tidak berjalan secara optimal.

Pemimpin yang percaya diri akan memiliki keteguhan dan merasa mampu menyelesaikan tugas dengan berhasil, karena mereka berkompeten dan tahu apa yang harus dilakukan. Kompetensi yang tanpa didukung core belief yang kuat sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir (Kasali, 2008).

Semua hal diatas sesungguhnya cukup terkait dengan gambaran tentang kepemimpinan yang ada di negeri kita, sehingga sangatlah tepat kalau mulai saat ini kita mereform diri dan lingkungan kita untuk tidak terlibat dalam kehidupan yang penuh “kompensasi” negatif, seperti menonjolkan sikap asal bapak senang, sikap menjilat pimpinan, sikap “nggeh-nggeh” dan lain-lain.

Kondisi ketidakpercayadirian ini secara implisit terlihat dari alotnya penggodokan RUU Pemilu Presiden dan Wapres. Berbagai cara dilakukan oleh kekuatan politik untuk berusaha menjegal lawan politiknya, seperti soal penentuan syarat pendidikan bagi capres, syarat perolehan suara untuk pengajuan pasangan calon dari parpol/gabungan parpol dan lain-lain. Kecemasan ini bermula karena sang pemimpin/calon pemimpin tidak mempunyai kekuatan emosional yang memadai, mereka (seperti) tidak menyadari bahwa apun yang terjadi dalam hidup ini adalah keseimbangan, antara inteligensi, emosional dan sikap moral. Tidaklah berlebihan dan sangat kemungkinan jika mereka kemudian “menitipkan” kecemasan itu secara simultan dan hierarkies kepada para pendukungnya untuk ”bersuara keras” memaksakan kehendak sempitnya.

Di era globalisasi yang penuh tantangan ini, bangsa kita seharusnya sudah mulai berfikir secara global dan dinamis, dengan menghilangkan sikap orthodoks yang menggiring kita berfikir secara skeptis. Sudah saatnya juga kita berfikir secara objektif, serta mengedepankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi.

Tiada gading yang tak retak .......

Jajak Pendapat Masyarakat Kota Sibolga Dalam Rangka Penyusunan Konsep Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2005-2025

2008-10-18T10:48:00.013+07:00

PENGANTAR

Bapak/ Ibu/ Saudara warga Kota Sibolga yang terhormat,

Tahun 2008 ini Pemerintah Kota Sibolga bersama dengan segenap elemen masyarakat Kota Sibolga menyelenggarakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005 – 2025, yang akan menjadi pedoman arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. Dokumen ini disusun untuk menyediakan acuan bersama bagi segenap elemen Kota Sibolga (pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta) dalam menentukan strategi, kebijakan, dan tindakannya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera. Dokumen ini memuat kondisi umum, visi, misi dan arah pembangunan Kota Sibolga.

Landasan hukum Perumusan RPJPD Kota Sibolga 2005-2025 yaitu :
1. Undang-undang No. 25/2004 tentan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
2. Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 8/2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Mengacu kepada amanat UU 25/2004, perencanaan pembangunan harus melalui pelibatan penyelenggara negara dan masyarakat. Dengan demikian ruang partisipasi seluruh pelaku pembangunan dijamin dan terbuka luas.

Berdasarkan hal tersebut, untuk itu kami mohon pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara dapat menjawab pertanyaan di bawah ini, guna kepentingan perumusan RPJPD Kota Sibolga 2005-2025.

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan Terakhir :

1. Bagaimana kondisi Kota Sibolga saat ini?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Kondisi apakah yang Anda harapkan terjadi di Kota Sibolga di tahun 2025?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Potensi dan kekuatan apa yang dimiliki Kota Sibolga untuk mewujudkan harapan itu ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Menurut Anda, faktor apa yang sangat tidak pasti tetapi paling berpengaruh terhadap terwujudnya harapan itu? (Jawaban dapat dipandang dari perspektif sosial-budaya, politik, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan tata pemerintahan, dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Faktor tersebut misalnya: “arus informasi”, “peraturan perundang-undangan”, “partisipasi warga”, “profesionalisme aparat pemerintah”, “penegakan hukum”, “arah kebijakan ekonomi”, “kondisi lingkungan hidup”, dll. Berilah tiga jawaban berdasarkan prioritasnya)
a. ______________________________________________
b. ______________________________________________
c. ______________________________________________

5. Menurut Anda, apa yang menjadi hambatan utama bagi terwujudnya harapan Anda itu?
a. ______________________________________________
b. ______________________________________________
c. ______________________________________________

6. Jika digambarkan, seperti Kota manakah (dalam/luar negeri) Sibolga 20 tahun mendatang.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Apa yang dapat dibanggakan dari Kota tersebut ?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Terima kasih atas partisipasi Anda

Jawaban Kuesioner Dapat Dikirimkan Melalui :
Bappeda Kota Sibolga (Bidang Pengembangan & Penelitian, diharapkan paling lambat tgl 28 Oktober 2008
Jl. Dr. Sutomo No. 26 A, Sibolga
Telp/Fax : 0631- 22754

Contact Person : Ricky Nelson, SE, MSE
Email : rickynelsonak@yahoo.com

Pepesan Kosong Di Negeri (Maaf : Seperti) Keledai

2008-09-18T08:03:00.035+07:00

Roda pemerintahan terus berputar, pemimpin negara dan pemerintahan-pun berganti, namun para penipu tetap saja tak jera-jera melakukan aksinya. Sasaran merekapun tidak tanggung-tanggung yakni Istana.

Paling tidak semenjak Republik Indonesia merdeka hingga saat ini sudah terdapat 6 kasus menggelitik sekaligus memalukan yang berkaitan dengan penghuni istana, yaitu :
1. Presiden Soekarno berhasil diperdaya tukang becak dan pelacur yang mengaku sebagai Raja Idrus dan Ratu Markonah dari Suku Anak Dalam di Pulau Sumatera.

2. Wapres era Soeharto, Adam Malik dibodohi Cut Zahara Fona, perempuan tak lulus SD yang mengaku janin di perutnya bisa mengaji (padahal terdapat tape recorder yang disembunyikan dibalik bajunya).

3. Presiden Abdulrahman Wahid (Gus Dur), ada seorang Soewondo, yang berprofesi sebagai tukang pijat Gus Dur dan berhasil membobol Rp 35 miliar uang Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik (Yanatera Bulog).
4. Presiden Megawati, Menteri Agama pada saat itu Said Agil Al-Munawar terkena skandal penggalian situs Batutulis di Bogor.
5. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), geger soal blue energy. Sang penemu blue energy, Joko Suprapto, yang tidak memiliki latar belakang penelitian yang jelas disebut sebagai penipu oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan saat ini sedang dalam proses hukum. (diolah dari detikcom).
6. Dan yang sekarang sedang hangat-hangatnya adalah kasus padi dengan nama bibit/varietas Supertoy-HL2.

Mengapa hal itu bisa terjadi…. Mengapa Istana bisa dipecundangi para penipu? Apa yang salah?

Sejarahwan Universitas Indonesia (UI) Anhar Gonggong menganalisa, kasus penipuan dengan korban Istana umumnya disebabkan oleh 3 hal, yang pertama muncul saat Indonesia sedang mengalami krisis, kedua yaitu lemahnya aturan keprotokoleran Istana serta yang ketiga lemahnya koordinasi antar departemen. Selain itu Pengamat politik dari Universitas Paramadina Bima Arya Sugiarto menambahkan bahwa pemerintahan SBY sebaiknya mengadopsi sistem kepresidenan Amerika Serikat (AS), dimana terdapat kelompok ”West Wing” yakni para ahli yang bertugas menyaring informasi, sebelum masuk ke Ruang Oval (ruangan Presiden AS).

Seiring dengan dua pendapat para pakar tersebut, apabila kita menilik ke negara kita, sesungguhnya sistem yang ada sekarang sudah cukup baik, namun masalahnya adalah pada persoalan kapabilitas dan profesionalisme orang-orang yang berada pada “west wing” dimaksud.

Sebagai gambaran, menurut berita yang pernah dirilis Harian Kompas awal tahun 2006, bahwa terdapat lingkaran orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden SBY. Yang pertama sudah jelas dan pasti adalah istri dan keluarga SBY. Pada posisi selanjutnya diduduki oleh Menseskab Sudi Silalahi (yang menurut informasi hampir 24 jam tiap harinya berada di dekat Presiden SBY).

Setelah Sudi, pada tingkatan berikutnya adalah dua orang juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal, Kurdi Mustofa, Heru Lelono (HL), Irvan Edison, Sardan Marbun, dan Yenny Zannuba Wahid. Nah, hanya nama terakhir ini saja yang tidak begitu aktif melaksanakan tugasnya sebagai staf khusus.

Diantara sekian nama orang-orang yang termasuk kategori “ring 1” tersebut, terdapat nama-nama yang kerap “berulah dan tersandung” yaitu Sudi Silalahi dan HL. Sudi Silalahi tersandung dengan kasus dugaan intervensi penunjukan PT Sun Hoo Engineering sebagai pelaksana rencana pembangunan Gedung KBRI di Seoul, Korea Selatan. Sedangkan untuk HL “prestasi kasusnya” lebih banyak lagi, yang mencolok adalah kasus blue energy dan padi Supertoy-HL2.

Sesungguhnya kedekatan HL dengan SBY dimulai sejak berakhirnya Kongres PDI Perjuangan tahun 2000, HL kemudian aktif mempromosikan SBY sebagai RI 2 mendampingi Megawati Soekarnoputri. Namun, usaha itu gagal lantaran ada konstelasi politik tingkat tinggi. Konstelasi politik berhadapan dengan Gus Dur bersama kelompok poros tengah. Pada akhirnya, Megawati kemudian memilih Hamzah Haz sebagai wakil presiden untuk meredam kekuatan poros tengah.

Walaupun demikian HL tak menyerah, ibarat motto salah satu OKP, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Sekalipun telah gagal menghantarkan SBY menjadi RI 2, Keinginannya pun lantas berubah, menginginkan SBY untuk dijadikan sebagai orang nomor satu di negeri ini, dengan cara menggagas terbentuknya Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) sebagai think-thank persiapan SBY meraih kekuasaan hingga akhirnya SBY sukses menjadi Presiden RI yang ke-6.

Mungkin karena telah dianggap berjasa, SBY kemudian mengangkat HL sebagai Staf Khusus bidang Otonomi Daerah. Diluar tugas kenegaraannya, HL juga Komisaris di PT Sarana Harapan Indo Grup, yang membawahi sejumlah perusahaan seperti PT Sarana Harapan Indihydro (promotor blue energy) PT Sarana Harapan Indopangan (promoter dan penyedia bibit padi Supertoy HL 2) dan PT Sarana Harapan Indopower yang bergerak di bidang energi.

Blue energy atau Jodhipati menurut “penciptanya” Djoko Suprapto, adalah suatu pembangkit listrik dengan menggunakan air sebagai sumber tenaga utamanya. Direncanakan bahwa Blue energy akan “dipresesentasikan” di hadapan Presiden SBY 18 Mei 2008 yang lalu dan akan “dipamerkan” pada tanggal 17 Agustus 2008. Namun … kasus ini kenudian merebak setelah pada saat akan menunjukan penemuannya mengubah air menjadi bahan bakar, tiba-tiba Djoko Suprapto lenyap dari peredaran sampai akhirnya diketahui ia dalam keadaan “sakit”.

Sejak saat itu rencana untuk “mempresentasikan” pembangkit listrik itu tidak pernah terwujud hingga tersiar kabar Djoko Suprapto telah diadukan oleh UMY Yogyakarta atas kasus penipuan dan berbagai kasus penipuan lainnya.

Selain kasus blue energy, HL juga terlibat sebagai calo padi yang gagal. Ia dan perusahaannya mengklaim telah berhasil menemukan bibit padi dengan varietas yang paling mantap, yaitu menghasilkan 13 ton gabah/ha serta akan menghasilkan panen sebanyak 3 kali hanya cukup dengan 1 kali tanam. Setelah ditebas pada panen pertama, sisa tebasannya akan tumbuh lagi menjadi bulir-bulir padi yang nantinya siap panen lagi. Demikian seterusnya hingga sebanyak 3 kali panen.

Tetapi yang menjadi faktanya, pada panen kedua, ternyata padi tersebut tak ada isinya. Alhasil bibit padi yang ditanam oleh petani di Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, mengalami puso (kopong). Petani marah, mencabuti bibit padi yang gagal panen dan membakarnya serta menuntut ganti rugi kepada PT Sarana Harapan Indopangan sebesar Rp 1,6 milyar.

Seakan tak pernah kehabisan akal, HL berkilah dan cuci tangan dengan menyatakan bahwa "Presiden meminta kepada Departemen Pertanian agar penelitian tersebut dilanjutkan hingga betul-betul teruji hingga mendapatkan sertifikasi," pungkasnya. Semoga saja statemen ini tidak hanya berupa bualan semata……Nama bibit padi yang menghebohkan itu adalah Supertoy-HL2, yang konon merupakan akronim dari Supriyadi Toyong - sang pembuat bibit (Supertoy) dan Heru Lelono (HL).

Dari beberapa contoh kasus di atas, nampak jelas bahwa SBY adalah termasuk kategori orang yang mudah percaya kepada orang dekatnya, yang justru dimanfaatkan oleh orang dekat yang in-amanah tersebut.

SBY seharusnya bijak, beliau bisa mempertanyakan terlebih dahulu kepada Menteri Pertanian, apakah kira-kira bibit/varietas itu telah benar-benar telah diuji dan untuk selanjutnya disertifikasi. SBY benar-benar kebobolan, apapun yang terjadi, menurut saya SBY tidak jeli dan turut mempromosikan sesuatu yang tidak jelas kepada publik, dan secara lebih ekstrim lagi hal ini dapat dikategorikan sebagai pembohongan publik.

“Reality show” ini juga tidak terlepas dengan masalah kepercayaan (trust). Pada banyak kasus yang diungkap diatas, sekilas terlihat bahwa masalah kepercayaan adalah persoalan yang sederhana, padahal sesungguhnya masalah ini cukup kompleks, karena bersangkutan dengan reputasi negara dan pemimpinnya.

Bagi para profesional public relations, kepercayaan adalah asset yang harus dijaga, dan membangun kepercayaan adalah proses penting. Dari sisi pemasaran, kepercayaan merupakan sesuatu yang mutlak ada karena kepercayaan adalah fondamen dari pemasaran.

Sebagaimana yang pernah dirilis oleh afa.co.id, ibarat suatu corporate, hubungan dalam pemasaran mensyaratkan adanya kepercayaan. Artinya, tanpa kepercayaan berarti tidak akan terjadi suatu hubungan. Bahkan lebih jauh lagi, kepercayaan adalah alat pemasaran sehingga dapat tercipta komunikasi dua arah yang pada gilirannya akan menjamin pelayanan serta terlaksananya standar organisasi yang tinggi.

Sebagai lawan dari kepercayaan adalah ketidakpercayaan. Suatu ketidakpercayaan bisa terjadi jika suatu pihak tidak melaksanakan komitmennya terhadap pihak lain. Konsekuensinya, kepercayaan yang sudah diberikan akan berubah drastis menjadi ketidakpercayaan. Dengan sendirinya, hubungan kedua belah pihak akan memburuk (walaupun telah dipecundangi oleh HL ironisnya SBY tidak bergeming terhadap hal ini). Hal yang menarik adalah bahwa kepercayaan dan ketidakpercayaan bisa muncul pada saat yang sama dalam suatu hubungan kerja.

Katakanlah jika klien memberikan job kepada suatu konsultan, tentu saja atas dasar kepercayaan. Dalam konteks tersebut kepercayaan tersebut bisa muncul karena reputasi yang baik dari konsultan. Informasi yang diperoleh klien melalui berbagai sumber menjadi pertimbangan dalam menunjuk konsultan tersebut. Tentu saja klien memiliki harapan dan menetapkan sasaran serta batasan waktunya. Kepercayaan akan terjaga terus jika kualitas pekerjaan dari konsultan memang tinggi. Selain itu, dengan tercapainya sasaran sesuai dengan batasan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak akan mempertahankan kepercayaaan tersebut. Artinya, terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Namun, keadaan sebaliknya bisa terjadi dengan munculnya ketidakpercayaan karena pihak konsultan tidak menjaga janjinya. Rusaknya hubungan ini bisa terjadi karena berbagai alasan yang antara lain dalam kualitas pekerjaan dan tidak tercapainya sasaran. Sementara itu, ketidakpercayaan bisa terjadi dari pihak klien sendiri. Klien boleh jadi tidak menjaga komitmennya yang antara lain dalam soal waktu pembayaran atau tidak adanya dukungan penuh dalam implementasi pekerjaan.

Merujuk pada contoh-contoh di atas, menjaga kepercayaan merupakan tantangan yang berat. Oleh karena itu, hendaknya dalam memulai hubungan kerja harus dimulai dengan keberhati-hatian. Membuat kesepakatan hendaknya berdasarkan kemampuan dan melihat realita. Memberikan janji tanpa dasar sama saja dengan memupuk ketidakpercayaan. Walau begitu, seketika kontrak sosial sudah disetujui kedua belah pihak, maka kepercayaan harus dijaga oleh semua pihak terkait.

Berfikir tanpa adanya penalaran adalah tak ubahnya bagaikan seekor harimau yang terkecoh oleh kancil yang cerdik. Berfikir secara asal akan mengakibatkan sesuatu yang fatal bagi kehidupan kita (Soefandy, 2004). Seharusnya SBY berfikir nalar, dengan tepat dan jitu. Berfikir secara nalar adalah melihat diri sendiri, berfikir tentang akibat dan menarik kesimpulan, tidak berfikir dengan emosi.

Kini sejarah mencatat, Heru Lelono selain gagal menduetkan SBY dengan Megawati tahun 200 lalu, gagal pula menyukseskan proyek Blue Energy dan proyek benih padi Supertoy. Kasus Blue Energy dan bibit padi Supertoy merupakan kesalahan fatal yang dilakukan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan kasus ini makin membuat citra SBY terpuruk. Sebagai Presiden, SBY tentu tak bisa lepas dari kesalahan tersebut. Banyak orang mulai khawatir: di lingkar pertama SBY ada orang-orang yang gampang ditipu! Bagaimana dengan kebijakan lain...seperti kontrak kerja sama Indonesia dengan Investor asing (PMA) seperti Freeport, Mobil Oil, Tangguh dll ??? Atau jangan-jangan ada konspirasi terselubung dibalik itu semua?

Saya jadi teringat dengan kisah dalam buku maling republik. Pada salah satu bagian buku tersebut mengisahkan tentang kisah penghianatan yang sebelumnya berjalan seiring ”menohok kawan seiring”. Disaat bangsa Indonesia berjuang untuk mengusir penjajahan Belanda, Muso melakukan pemberontakan di Madiun. Mungkin HL serupa dengan buku tersebut. Selanjutnya, apabila melihat track record HL yang dengan mudahnya menjadi kutu loncat, dari Tim Sukses MSP menjadi Tim Sukses SBY...tidak menutup kemungkinan.....bahwa di dalam politik tidak ada yang abadi... kecuali kepentingan.

Untuk menghindari preseden buruk di masa datang. Presiden SBY seharusnya menindak tegas dan mencopot Heru Lelono sebagai staf khususnya. Kalau tidak, kita ibarat keledai, yang dengan senang hati bersedia jatuh dua kali di lubang yang sama!!!

Tiada gading yang tak retak ....

Potret Buram Di Perguruan Tinggi (BHMN)

2008-06-02T18:02:00.015+07:00

Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama lagi, ratusan ribu orang bakal calon alumnus SLTA se- Indonesia mulai berfikir panjang. Bagaimana tidak, mereka sudah mulai merencanakan untuk memasuki ”alam baru dunia akademis” yang dianggap bergengsi dan memberikan secercah harapan tentang masa depan, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN).

Yah, setelah sekian lama berlangsung dan mengalami metamorfosis sejak bernama SKALU (Sekretariat Kerja sama Antar Lima Universitas) yang pertama kali diadakan secara serentak oleh Lima Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 1976 yang selanjutnya diperbaiki dan berganti istilah menjadi Proyek Perintis. Pada tahun 1983 dengan cara mengadopsi sistem Proyek Perintis 1 dan 2 secara nasional serta menghapus Proyek Perintis 3 dan 4, diterapkanlah Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru). Pada tahun 1989, Sipenmaru berubah menjadi UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri) yang berlangsung hingga tahun 2001, sejak tahun 2001 UMPTN berganti nama kembali dengan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan mulai tahun 2008 ini dikenallah istilah SNM PTN.

Setelah sekilas kita mengingat sejarah perkembangan nomenklatur penerimaan mahasiswa baru, barulah kemudian kita mulai memikirkan bagaimana anak-anak, adik, diri dan keluarga dan generasi muda penerus bangsa kita bisa mengenyam pendidikan di bangku PTN!

Sejak diberlakukannya Undang-undang 20 Tahun 2003 jo UU 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, semakin terasa, bahwa hak-hak warga masyarakat di bidang pendidikan, ”sepertinya” tidak lagi mendapatkan jaminan dari negara. Mengapa? Karena sesuai dengan Pasal 24 (2 dan 3) UU tersebut dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, kemudian perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

Dengan dalih untuk meningkatkan daya saing, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) 61 tahun 1999 membuka kemungkinan mengubah status PTN menjadi Badan Hukum dimana Perguruan Tinggi merupakan Badan Hukum Milik Negara yang bersifat nirlaba. Kelahiran PP ini ternyata mendapat respons dari beberapa PTN, yang diawali dengan pemberian status BHMN, kepada empat PTN, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang saat ini terus berkembang hingga menjadi sedikitnya sembilan PTN, yaitu Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Airlangga (UNAIR) dan Institut Teknologi Surabaya (ITS).

Namun, keberadaan status sebagai BHMN bukanlah kemudian membuat ”iklim dunia PT” menjadi lebih baik, malah mereka membuat kebijakan yang cenderung diskriminatif. Demi mewujudkan otonomi dunia kampus, alasan kekurangan anggaran yang disebabkan berkurangnya berbagai subsidi dari pemerintah, memaksa mereka untuk ”berfikir keras” untuk menghimpun dana. Layaknya istilah pendidikan di masa lampau, pihak PTN ini juga mengajukan permintaan sumbangan pendidikan yang nyaris tidak ada bedanya dengan BP3. Kemudian ibarat ”peserta koor”, hampir semua PT itu semakin ”terlatih dan mandiri” mencari dana karena mereka memiliki kebebasan untuk mencari dana operasional pendidikannya masing-masing. Akibatnya, mereka melakukan berbagai terobosan, antara lain, penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan ”jalur khusus”.

Karena jalur khusus ini, beberapa PT yang telah berubah menjadi BHMN semakin menjadi sorotan. Masyarakat mengkritik, perubahan status menjadi BHMN hanya memberatkan masyarakat dan meninggikan biaya pendidikan. Kampus dituding telah meninggalkan misi sosialnya dan berubah menjadi sebuah usaha komersial. Perguruan tinggi menjadi semakin rakus mencari uang dan pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab sebagaimana yang diamantkan pada Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan, seolah hanya slogan belaka...

Seperti dilansir oleh salah satu media nasional beberapa waktu yang lalu, untuk mengikuti jalur khusus Program Prestasi dan Minat Mandiri UI, sumbangan yang harus dikeluarkan untuk kuliah di Fakultas Hukum yang paling murah saja mencapai Rp 25 juta, masih ditambah Rp 7,5 juta per semester untuk SPP-nya, begitu juga dengan beberapa jurusan lain seperti Ilmu Komunikasi, dimana calon mahasiswa berusaha untuk merogoh kocek lebih dalam, hingga mencapai angka Rp 60 juta, belum lagi fakultas teknik dan kedokteran......tentu akan mencapai angka yang lebih fantastis! Nah ...bagi pihak PTN yang berstatus BHMN tentu saja hal ini menguntungkan dengan alasan bahwa untuk menciptakan pendidikan yang bermutu, perlu biaya besar dan mahal. Sebaliknya, bagi kalangan ekonomi lemah, hal ini merupakan awal malapetaka.

Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itulah istilah yang paling tepat ditujukan kepada para calon mahasiswa, karena PT BHMN semakin ”kebablasan”, buktinya rencana penerimaan mahasiswa baru di beberapa PT BHMN melalui jalur SNMPTN tahun 2008 ini semakin menurun. Seperti contoh IPB yang menyediakan hanya 20 persen dari total 2.270 kursi yang ada. Begitu juga UGM yang hanya akan menerima 5 % mahasiswa dari jalur SNM PTN dari total mahasiswa yang diterima UGM. Sementara ITB berencana untuk hanya menerima 1.080 mahasiswa dari total 2.615 mahasiswa yang akan diterima. Melihat semakin menurunnya kuota bagi penerimaan mahasiswa reguler oleh masing-masing PT BHMN tersebut, bagaimana nasib calon-calon mahasiswa yang kurang beruntung dari segi finansial? Apakah mereka harus terus memaksakan diri untuk ”menjual harga diri”? Karena memang sudah tidak ada lagi ”property” yang harus dijual? Bersiaplah untuk berkhayal dan bermimpi untuk melanjutkan pendidikan ke PT BHMN.

Mahalnya biaya pada dunia pendidikan, sesungguhnya memang bukanlah kesalahan pihak PT BHMN semata, karena apabila ditilik dari besaran anggaran yang diterima oleh pihak Universitas, hanya dapat menutupi rata-rata sekitar 30 % anggaran, yang antara lain diperuntukkan untuk anggaran rutin seperti pembayaran gaji dosen dan karyawan, serta anggaran pembangunan. Sehingga memaksa pihak kampus untuk mencari sumber dana ”lain”, seperti melaksanakan kerjasama di bidang penelitian dengan Institusi Pemerintah/dunia usaha, kontrak bagi hasil dan lain-lain, bahkan secara ekstrim memacu para dosen untuk ”nyambi di luar” yang pasti mengakibatkan terjadinya ”distorsi” proses pembelajaran.

Berkaitan dengan PT BHMN, mantan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Satryo Soemantri Brodjonegoro pernah mengungkapkan bahwa di kalangan PT BHMN masih terdapat beberapa perbedaan pemahaman / salah tafsir mengenai BHMN, yang disebabkan antara lain :

a. Perubahan status menjadi BHMN masih rancu karena adanya benturan kepentingan sebagian personil perguruan tinggi.

b. Bahwa otonomi diberikan kepada perguruan tinggi negeri agar dapat berperan sebagai kekuatan moral, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam reformasi pendidikan tinggi yang saat ini sedang dijalankan. Namun pengertian “kekuatan moral” tersebut masih abstrak dan perlu penterjemahan dalam bentuk rambu/panduan pelaksanaan untuk tiap perguruan tinggi. Tanpa adanya kejelasan tersebut, dikhawatirkan terjadinya penterjemahan otonomi secara bebas oleh setiap pihak yang berkepentingan yang disesuaikan dengan kepentingan pribadi masing-masing. Otonomi fiskal mungkin diterjemahkan oleh para dosen sebagai kenaikan gaji, yang kemudian dapat berakibat kepada kenaikan SPP mahasiswa. Otonomi bagi mahasiswa mungkin diterjemahkan sebagai kebebasan mahasiswa untuk bertindak bebas termasuk misalnya menolak kenaikan SPP. Departemen Keuangan mungkin menterjemahkan otonomi sebagai lepasnya tanggung jawab untuk pendanaan perguruan tinggi yang dapat berakibat kepada hilangnya fungsi pemerintah untuk menyelamatkan tugas mulia yang harus diembannya.

Tidak adanya konsensus ataupun kesamaan persepsi mengenai otonomi tersebut akan menyebabkan terjadinya kondisi yang tidak menentu. Oleh karena itu saat ini dibutuhkan suatu pemahaman secara nasional yang utuh mengenai otonomi yang dapat menggalang peran seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders), di mana setiap kelompok harus bersedia sedikit berkorban.

Sesungguhnya, dari berbagai polemik tentang PT BHMN, yang menjadi persoalan adalah pengertian nirlaba itu sendiri, karena menjadikan PT BHMN sebagai suatu lembaga "jasa" pendidikan yang tidak berorientasi keuntungan. Pada dasarnya BHMN adalah milik Pemerintah karena melakukan tugas yang diberikan oleh Pemerintah. Apabila BHMN tersebut kemudian juga melakukan kegiatan “swasta” di samping tugas utamanya yang dari Pemerintah, maka Pemerintah harus memastikan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kegiatan “swasta” tersebut harus konsisten dan komplemen dengan misi utama perguruan tinggi dalam hal pendidikan dan penelitian. Ke dua, kegiatan “swasta” tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan yang didanai Pemerintah - artinya dana Pemerintah tidak digunakan untuk mensubsidi kegiatan “swasta”. Hal ini berarti bahwa kegiatan “swasta” tersebut harus sepenuhnya dibiayai oleh peserta/pelaku - termasuk di sini biaya untuk utilitas dan perawatan serta administrasi.

Menurut Dosen IPB Winarso Widodo, Dasar otonomi yang dikaitkan dengan kebebasan menghimpun dana ini, bila ditinjau dari substansi PP No 61/1999, masih patut dipertanyakan karena bagaimana cara menghimpun dana dari masyarakat dan konsumen PT, yaitu keluarga mahasiswa, tidak jelas tertulis. Bahkan, cara "memperoleh" mahasiswa baru pun tidak tertulis, kecuali Pasal 19 Ayat (2) tertulis, "Tata cara pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi dengan memperhatikan efisiensi, otonomi, dan akuntabilitas". Memang ada hak berotonomi finansial, tetapi untuk itu PT BHMN dituntut mengelola secara efisien dan dapat dipertanggungjawab.

Tuntutan yang lebih penting adalah akuntabilitas yang menghendaki transparansi, keterbukaan PT BHMN dalam mengelola keuangan, terutama pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat. Ini menjadi penting karena sebenarnya semangat PT BHMN adalah bertumpu pada aspek akuntabilitas dan transparansi yang disemangati prinsip pengelolaan sumber daya yang berasas pengelolaan yang profesional. Ini merupakan tujuan keempat penyelenggaraan PT BHMN, yang tertulis pada PP No 61/1999 Pasal 3 huruf d, berbunyi, "mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional". Pengelolaan finansial yang profesional tentunya harus berpegang pada asas akuntabilitas dan transparansi.

Dengan penggunaan jalur khusus pada penerimaan mahasiswa baru, dikhawatirkan pihak PT BHMN akan kehilangan ”hati nurani”, betapa tidak apabila terdapat sepuluh orang saja seorang calon mahasiswa yang bersedia memberikan ”sumbangan dana pendidikan” sebutlah mencapai angka Rp. 100 juta, maka pundi-pundi yang berhasil diterima oleh PT tersebut sudah mencapai angka Rp. 1 milyar, nah.. sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah pihak PT mampu mempertahankan idealismenya, dengan tetap konsisten mempertahankan hasil tes sang calon mahasiswa? Apabila konsistensi ini luntur, maka hal ini justru menjadi langkah awal bagi mundurnya dunia akademis kita.

Kekhawatiran terhadap jalur khusus ini juga diungkapkan oleh Suryadi dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), disebutkan bahwa hal ini justru akan menyedot peminat PTS ke PTN, pasalnya dengan biaya yang hampir sama dengan PTS maka calon mahasiswa pasti lebih memilih PTN favorit dibandingkan PTS. Bahkan berdasarkan pengamatannya telah ada indikasi penurunan minat calon mahasiswa untuk kuliah di PTS hingga 20 persen.

Menanggapi hal itu, pengamat pendidikan Darmaningtyas menegaskan, pemerintah harus segera mengambil langkah agar akses pendidikan bagi kalangan miskin tidak tertutup masuk PTN. Dia prihatin dengan langkah sejumlah PTN mengurangi jatah penerimaan mahasiswa lewat jalur reguler yang memungkinkan mahasiswa dari keluarga miskin bisa terjaring. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah memang berkewajiban membuat kebijakan yang memihak rakyat. Salah satunya adalah kebijakan kontrol terhadap biaya kuliah agar terjangkau semua lapisan anak bangsa. Jika tidak, mahalnya biaya pendaftaran dan biaya kuliah, dan hal itu membuat diskriminasi terhadap kaum papa untuk memperoleh pendidikan tinggi.

Ternyata paradigma pendidikan yang murah, layak dan berkualitas untuk semua rakyat Indonesia sepertinya sudah tidak berlaku lagi. Kita hanya bisa berdoa agar PT BHMN yang ada tetap pada komitmennya, yaitu memberi pendidikan berkualitas yang terjangkau seluruh masyarakat. Semoga…

Tiada gading yang tak retak .......

Antara Liberalisasi Sektor Migas, Kenaikan BBM Dan Program BLT

2008-05-25T14:52:00.013+07:00

Dengan dalih untuk menjaga dan melindungi rakyat miskin, pada hari Sabtu, 24 Mei 2008, Pemerintah kembali menggulirkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap pertama 2008 bagi sedikitnya 844.30 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berada di 10 Ibukota Propinsi di Indonesia (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin, Kupang dan Makassar), dari total sekitar 19,1 juta RTM di indonesia dengan total anggaran Rp. 14 trilyun, hal ini dilakukan menyusul kebijakan kenaikan harga BBM yang berlaku sejak tanggal 24 mei 2008.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)memang merupakan kebijakan ”simalakama”, tidak naik Negara akan mengalami kesulitan dan jikalau naik maka rakyat (khususnya rakyat miskin) akan lebih kesulitan lagi. Sehubungan dengan hal itu Wakil Presiden RI JK menyatakan, apabila Pemerintah tidak menaikkan harga BBM, maka dengan tingginya harga minyak mentah dunia yang mencapai angka $ US 132/Barrel, mengakibatkan beban/defisit bagi APBN 2008, atau dengan kata lain, Pemerintah harus terpaksa mensubsidi harga minyak sebesar 280 trilyun rupiah.

Memang, statemen dari orang nomor 2 di Republik ini ada benarnya, namun jika kita sejenak berfikir mundur kebelakang, justru hal ini sangat menggelikan. Negara Indonesia yang merupakan salah satu Negara produsen minyak, tidak lagi mempunyai kekuatan yang cukup kuat dalam hal penentuan harga minyak dunia. Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan kemampuan untuk mengolah minyak mentah hasil produksi sendiri. Yang lebih ironis adalah mengapa kita harus “merelakan” sumber sumber minyak mentah kita dikuasai oleh pihak asing (ingat kasus Blok Cepu dan lain-lain)? Akibatnya kita kehilangan kemampuan untuk menentukan harga jual minyak di Pasar Internasional (walaupun Kontrak Kerja Sama yang dicantumkan dalam UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun kenyataannya, Negara tetap dirugikan…

Wiwik Suhartiningsih, seorang pengamat masalah sosial ekonomi, menyatakan bahwa meneruskan subsidi yang melenceng hanya akan memperlebar disparitas pendapatan. Mencabut subsidi tak kalah peliknya apalagi dengan jumlah penduduk miskin Indonesia yang sangat besar. Apa jadinya jika pencabutan subsidi BBM itu tidak diantisipasi dampaknya pada penduduk miskin? Pemerintah akan dihujat dan demonstrasi meledak di mana-mana. Mempertahankan subsidi tanpa koreksi dan sebaliknya mencabut subsidi tanpa antisipasi, dampaknya adalah sama buruknya. Mengurangi subsidi BBM dengan berbagai koreksi adalah pilihan rasional.

Tetapi sekarang, yang menjadi permasalahan adalah apakah kebijakan menaikkan harga BBM adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan defisit APBN? Apakah dengan digulirkannya BLT yang ”hanya” sebesar Rp. 100 ribu/Bulan/KK sudah merupakan solusi/kebijakan yang terbaik? Apakah Pemerintah tidak memperhitungkan ekses dari kenaikan harga BBM? Ongkos transportasi, ongkos produksi, harga sembilan bahan pokok dan lain-lain pasti akan meningkat? Apakah dengan peningkatan berbagai varian itu dapat di atasi dengan BLT? Apakah dengan perguliran dana BLT itu akan meningkatkan daya beli masyarakat miskin? Kebetulan, penulis pernah ”share” dengan warga masyarakat miskin, yang di inginkan oleh mereka sesungguhnya bukanlah BLT, karena BLT bukan merupakan solusi bagi penanggulangan kemiskinan mereka, permintaan mereka sangat sederhana, cukuplah Pemerintah memikirkan bagaimana cara untuk menekan berbagai kenaikan harga. Jangan-jangan justru kebijakan itu akan membuat warga masyarakat kita ”bangga” menjadi orang miskin?

Meminjam istilah yang pernah dilansir oleh Media Indonesia, kebanggaan menjadi orang miskin itu didorong oleh program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan Pemerintah sebagai kompensasi kenaikkan harga bahan bakar minyak. Jutaan masyarakat terdaftar sebagai orang miskin sehingga berhak mendapat subsidi tersebut. Tragisnya, bahkan karena alasan tidak memasukkan daftar nama warga kedalam penerima BLT, ada warga yang membunuh pamong setempat, Kantor-kantor Instansi Pemerintah dibakar, bahkan banyak kasus yang menunjukkan distorsi pada level aparat pelaksana di lapangan, ada yang tidak siap dengan program ini, maupun oknum-oknum aparat yang mengambil kesempatan untuk meminta upeti kepada RTM penerima BLT karena merasa telah ”berjasa” mendaftarkan RTM sebagai calon penerima BLT, dan banyak kasus lainnya.

Tiba-tiba kemiskinan begeser menjadi fakta sosial yang membanggakan. Kebanggaan menjadi orang miskin tersebut kini kian meningkat. Hal itu tampak dari data Badan Pusat Statistik. Jika jumlah masyarakat yang memegang kartu miskin pada tahun 2005 sebanyak 5,5 juta KK, angka tersebut meningkat menjadi delapan juta KK pada tahun 2006, dan semakin meningkat menjadi 19,1 juta KK di tahun 2008. Artinya, sejak tahun 2005 (pengguliran perdana SLT yang kemudian ganti ”kulit” menjadi BLT) hingga tahun 2008 telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 13,6 juta KK !!!

Nampak jelas, Pemerintah terlihat gagap dan kalut, atau bisa jadi kebijakan ini hanya semata-mata pengalihan isu/pembungkam sesaat gejolak masyarakat yang mungkin timbul. Dengan memberikan BLT, Pemerintah telah menciptakan prestasi yang ”luar biasa” dengan mencetak lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat yaitu ”Pengemis Musiman”. Di sisi lain juga telah menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap Pemerintah. Secara periodik masyarakat menunggu BLT tersebut, karena merasa bagian dari haknya. Malah, ada yang ”menggadaikan” Kartu Miskin demi memperoleh uang dalam waktu dekat. Setelah sekian lama berjalan, Pemerintah mestinya menyadari bahwa cara-cara memberi BLT tersebut benar-benar tidak mendidik. Dana tersebut bukannya digunakan untuk hal-hal yang produktif, tapi untuk hal-hal konsumtif. Malah ada yang menggunakannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ”kurang logis” seperti membeli handphone 2nd, mini compo, vcd/cvd player dll.

Seharusnya pada saat ini Pemerintah dapat berfikir jernih, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal tulisan, bahwa hanya dalam kurun waktu 4 tahun telah terjadi pembengkakan yang sangat luar biasa pada jumlah KK miskin, berarti hal ini menunjukkan Pemerintah telah gagal menanggulangi kemiskinan masyarakat, apa artinya program-program pengentasan kemiskinan yg selama ini sudah dilakukan kalau toh tetap juga terjadi peningkatan angka kemiskinan, mungkin lebih cocok negara kita disebut dengan Retorika Indonesia, bukan Republik Indonesia.

Kemandirian bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat kembali diuji, mengapa demikian, karena jelas, bahwa sesungguhnya penghapusan subsidi BBM adalah bukanlah murni merupakan ”hasil pemikiran kita”. Pidato Presiden SBY dalam rangka menyambut Kebangkitan 100 tahun Bangsa Indonesia yang memuat 3 hal pokok, yang salah satunya adalah meningkatkan Kemandirian Bangsa adalah hanya lips service belaka, betapa tidak kebijakan penghapusan subsidi BBM ternyata merupakan ”amanat dari liberalisasi sektor migas” sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana secara implisit terdapat tentang Penghapusan Subsidi BBM dan Pelepasan Harga BBM ke Mekanisme Pasar.

Menurut pengamat ekonomi Revrisond Baswir, Liberalisasi Sektor Migas itu justru berdampak pada semakin beratnya beban hidup rakyat atau bahkan meningkatkan ancaman terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional. Secara konstitusional, pelaksanaan beberapa agenda Liberalisasi Sektor Migas itu jelas bertentangan dengan amanat Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945. Ayat (2) berbunyi, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sementara ayat (3) berbunyi, Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat...nah !!!

Untuk mengakhiri polemik ini sebenarnya Pemerintah bisa menggunakan cara-cara lain seperti yang digunakan oleh negara-negara maju, seperti halnya Sistem Jaminan Sosial. Sistem Jaminan Sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan sosial, juga menjadi komponen penting dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan melalui bantuan terhadap kelompok miskin dan kelompok rawan. Jaminan sosial menjadi penting terutama agar kelompok miskin dan rawan mampu mengatasi risiko terhadap berbagai kerawanan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itulah sebabnya, Jaminan Sosial kini telah berkembang dari belas kasihan (charity) menjadi sebagai salah satu hak asasi warga.

Selain itu, pengamat ekonomi ternama, Aviliani berpendapat bahwa untuk mengatasi beban pemerintah terhadap subsidi BBM, Menko Perekonomian dapat melakukan berbagai hal, antara lain dengan peningkatan pajak secara adil, misalnya menaikkan pajak pada kendaraan pribadi, sehingga secara psikologis kenaikan harga dapat dikendalikan dan alangkah baiknya jika pemerintah setiap tahun dapat memberikan kebijakan di bidang ekonomi yang lebih fokus sehingga pencapaian indikator keberhasilan di bidang ekonomi dapat dinilai dan dinikmati rakyat. Dan sejalan dengan pendapat itu, Sosiolog Universitas Indonesia Prof Dr. Paulus Wirutomo berkomentar bahwa, dana kompensasi seperti itu tidak tepat. Bukan hanya karena kriteria yang tidak tepat, tetapi program tersebut juga tidak ampuh meredam gejolak akibat kenaikan harga BBM. Sebab, yang diperlukan dan harus dilakukan pemerintah adalah memberikan jaminan keamanan, ketenteraman, dan kenyamanan berusaha bagi rakyat. Juga penyediaan lapangan kerja bagi mereka. Bukan sekadar dana karitatif yang ia sebut sebagai artifisial.

Untuk itu, kompensasi yang akan diberikan pada masyarakat miskin harus dapat diarahkan pada hal yang penting dan benar benar sampai ke masyarakat miskin tersebut. Menurut Wijaya Adi, seorang peneliti dari LIPI Rasionalitas arah kompensasi tersebut haruslah :

a. Kompensasi diarahkan pada bentuk yang memberikan manfaat ke masa depan dan bersifat produktif, walaupun dalam hal khusus yang bersifat konsumtif masih dapat diterima.

b. Program pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, maka tidak perlulah Pemerintah menjadi Robinhood dengan BLT, Robinhood yang sejati adalah bagaimana cara merecovery dana BLBI yang telah ”hilang”, menuntaskan kasus illegal fishing, illegal logging dan white collar crime lain, ITU BARU JANTAN !!!...... Nyante aza lae..............

Tiada gading yang tak retak .....

NB : Tulisan ini telah dimuat di Harian Metro Tapanuli, Edisi 27 dan 28 Mei 2008, halaman 4. Mohon maklum.

Sang Pemimpi

2008-05-25T14:37:00.003+07:00

Sang Pemimpi adalah sebuah lantunan kisah kehidupan yang memesona dan akan membuat Anda percaya akan tenaga cinta, percaya pada kekuatan mimpi dan pengorbanan, lebih dari itu, akan membuat Anda percaya kepada Tuhan. Andrea akan membawa Anda berkelana menerobos sudut-sudut pemikiran di mana Anda akan menemukan pandangan yang berbeda tentang nasib, tantangan intelektualitas, dan kegembiraan yang meluap-luap, sekaligus kesedihan yang mengharu biru.

Andrea Hirata sang Putra Belitung memang seorang penulis yang hebat, dimana dalam Novel Sang Pemimpi ini menggambarkan kisah yang "kaya", diawali dengan cerita-cerita tentang kenakalan remaja biasa, tapi kemudian lambat laun, "menggiring pemikiran pembaca". Dikisahkan tentang arti perjuangan hidup dalam kemiskinan yang membelit dan cita-cita yang gagah berani dalam kisah dua orang tokoh utama buku ini: Arai dan Ikal akan menuntun kita untuk selalu tegar dan optimis dalam menghadapi dan menjalani roda kehidupan.

Laskar Pelangi

2008-05-25T13:57:00.003+07:00

Buku karya Andrea Hirata ini sangat menarik n mengesankan. Dikisahkan tentang keagamaan, persahabatan yang luar biasa, cinta pertama yang indah, ketegaran hidup, bahkan makna sebuah takdir yang tidak bisa dengan gampang ditebak. Setting cerita berawal dari Pulau Bangka-Belitung (yang sebelum era otonomi daerah termasuk bagian dari Propinsi Sumsel), dimana pulau tersebut merupakan pulau penghasil timah di Indonesia namun terdapat gap antara masyarakat/pegawai rendahan dengan petinggi PN Timah.

Laskar pelangi berawal dari kisah persahabatan sepuluh orang anak miskin. Mereka sudah bersama sejak mereka memulai bangku sekolah. Merekalah : Ikal, Mahar, Lintang, Harun, Syahdan, A Kiong, Trapani, Borek, Kucai dan satu-satunya wanita di kelas mereka, Sahara. Banyak hal yang mereka lalui bersama. Kemiskinan sepertinya bukan hal yang bisa merusak masa kanak-kanak mereka. Kisah indah percintaan anak muda antara Ikal dengan seorang Tionghoa bernama A Ling yang berawal dari pembelian kapur tulis yang mengesankan. Kesabaran Ikal untuk bisa mendapatkan kekasih hatinya sampai ketegaran Ikal saat A Ling akhirnya harus meninggalkannya. Dari sini kita dapat belajar bahwa seorang anak kecil bahkan bisa bersikap jauh lebih dewasa dibandingkan orang dewasa saat menghadapi masalah percintaan. Siapa juga akan menyangka bahwa sekolah terpencil Muhamadiyah bisa berbuah dua orang genius di bidang yang berbeda. Dialah Lintang, sang ilmuwan cilik. Dan Mahar, sang seniman sejati. Banyak perubahan besar yang mereka lakukan dalam merubah citra sekolah Muhamadiyah dimata masyarakat elite melalui bidang mereka masing-masing. Tapi ternyata nasib selanjutnya berkehendak lain. Ayah Lintang meningggal dunia, dan sang genius itu terpaksa harus menghentikan pendidikannya di sekolah Muhamadiyah akibat tak ada biaya. Tak ada yang menyangka juga bahwa sang seniman, Mahar, semakin hari justru malah semakin tertarik pada ilmu mistik alam gaib. Karena suatu hal, membawa ia pada suatu pertemuan dengan seorang anak perempuan tomboy, anak seorang penguasa kapal keruk di PN Timah, Flo. Karena tertarik pada bidang mistik yang dimiliki oleh Mahar, Flo akhirnya meninggalkan segala kemewahan sekolah PN untuk melanjutkan studinya di sekolah miskin Muhamadiyah. Mereka bersama kelompok pecinta alam gaibnya telah banyak menguak misteri yang dianggap orang keramat di daerah Belitong. Tak jarang kelompok yang dipimpin Mahar ini mendapatkan ejekan dari masyarakat setempat. Tapi Mahar serta Flo tak pernah menyerah. Juga walaupun telah ditegur oleh Ibu Mus karna telah menodai ilmu agama, tapi Mahar dan Flo tetap pada jalan yang telah ia tempuh. Hobi mereka pada alam gaib ini menyebabkan mereka terancam tak bisa mengikuti ebtanas karna nilai-nilai mereka yang semakin menurun. Mereka pun mulai resah. Akhirnya terlintas ide untuk meminta petunjuk pada seorang dukun sakti yang banyak disebut oleh masyarakat sebagai manusia setengah peri, Tuk Bayan Tula. Maka pergilah Flo dan Mahar bersama tim dunia mistiknya mengunjungi kediaman sang Tuk yang terdapat pada sebuah pulau tak berpenghuni yang terkenal sangat angker yaitu Pulau Lanun. Dengan mempertaruhkan nyawa sepanjang perjalanan, akhirnya mereka semua sampai di Pulau tersebut. Dengan menempuh perjalanan yang panjang dan mengerikan, akhirnya mereka sampai ke suatu gua tempat kediaman sang dukun. Dan mereka berhasil berjumpa langsung dengan Tuk Bayan Tula, sang idola mereka. Maka berceritalah Flo dan Mahar tentang masalah mereka di sekolah. Tuk yang menghargai usaha mereka mencapai pulau itu kemudian memberi mereka sebuah petunjuk yang tertulis pada sebuah gulungan kertas. Siapa menyangka ternyata petunjuk yang diberikan sang dukun bisa mengubah jalan hidup Mahar dan Flo. Dua belas tahun kemudian, kesepuluh sahabat itu menjadi seseorang yang benar-benar tidak bisa disangka. Mereka menjalani hidup mereka masing-masing dengan damai dan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan pada mereka saat itu.

Intinya bagaimanapun hidup yang kita jalani, kita harus senantiasa bersyukur...Diatas langit masih ada langit, jangan selalu mendongakkan kepala ke atas, tapi lihatlah kebawah...masih banyak orang yang bernasib kurang beruntung, dibanding kita....

Lima Sekawan

2008-05-23T09:37:00.002+07:00

Buku Karya Enid Blyton slalu tkenang...buku cerita lama ini menggambarkan tentang kisah perjuangan anak-anak yang bernama Julian, Dick, George, Anne dan Timmy dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, tkadang mereka harus berhadapan dengan penjahat-penjahat berbahaya...., sblm klupaan, buat tmn2 yg mo baca jg sila unduh reader-nya yaitu WinDjView.....ikuti kisahnya.......

Over Ball

2008-05-22T14:46:00.002+07:00

Bagi yg takut ma ktinggian(Hypsiphobia), jg coba main yahh...

Mahkota Cinta

2008-05-22T12:18:00.004+07:00

Novel karya Novelis Muda Habiburrahman El-Shirazy ini mengisahkan tentang romansa kehidupan yang melibatkan dua insan manusia Jawa yaitu Zul dengan Mari, di tanah perantauan di Malaysia. Zul hanya berbekal kenekadan untuk mengubah nasib hidupnya dipertemukan dengan Mari yang kecewa dengan pribadi suaminya yang baru diketahui seminggu setelah pernikahan.

Pertemuan Zul dan Mari terjadi di kapal yang membawa mereka dari Batam ke Johor Bahru (Malaysia). Ini berlanjut hingga Zul tertarik dengan pribadi Mari, setelah perjuangan mereka berdua di Malaysia.

Novel pembangun jiwa ini memang memberikan banyak pelajaran bagi kita, karena cerita yang dituangkan diangkat dari kisah nyata dipadukan dengan nilai-nilai agama bahwa setiap menanam kebaikan pasti akan menuai hasil yang baik pula. Sebaliknya, jika menebarkan benih kejahatan, hanya menikmati kesia-siaan dalam hidup ini.... Nah..siapa menanam ia yang akan menuai...sila di-unduh...

Cerita Rakyat

2008-05-22T11:42:00.003+07:00

Bagi temen-temen smua yg merindukan kisah legenda rakyat Indonesia sila di unduh, ya sekedar menorehkan kembali kenangan masa kanak-kanak dahulu.........Cerita dimulai dari Legenda Sangkuriang sampai dengan Si Pitung dari betawi...lumayan buat bahan dongeng nge-bobok'in anak qta...klo lum nikah....dq g tau deh mo ngebobo'in sapa......he..he..

Prince of Persia

2008-05-21T17:43:00.002+07:00

Mummy Maze

2008-05-21T17:36:00.001+07:00

Iggle Pop

2008-05-21T17:15:00.001+07:00

Ayat-ayat Cinta

2008-05-18T21:27:00.002+07:00

Novel karya Habiburrahman El Shirazy ini bercerita tentang perjalanan cinta dua anak manusia yang berbeda latar belakang dan budaya; yang satu adalah mahasiswa Indonesia yang sedang studi Universitas Al-Azhar Mesir (Fahri), dan yang satunya lagi adalah mahasiswi asal Jerman yang kebetulan juga sedang studi di Mesir (Aisyah). Digambarkan, bahwa Fahri adalah seorang sosok laki-laki "sempurna", ia seorang yang jujur, rendah hati dan berani. Sehingga tak ayal ia diperebutkan oleh perempuan-perempuan di kampus itu. Selanjutnya, Fahri menjalani berbagai lika liku kehidupan, dari mulai di fitnah yang menyebabkan ia harus dipenjara, sampai dengan istri "kedua"nya yang seorang muallaf (Maria) yang harus meninggalkan-nya untuk selamanya. Novel ini sangat menarik, terlihat jelas bagaimana pengorbanan seorang istri terhadap suaminya, yang ia yakini adalah lelaki yang "sempurna"... sangat menarik untuk disimak...

Kado Pahit Di Hari Kebangkitan 100 Tahun Bangsaku (Kontroversi Di Balik Privatisasi BUMN)

2008-05-15T11:38:00.012+07:00

Disaat bangsa kita akan memperingati se-abad kebangkitan nasional bangsa kita, justru kita saat dikejutkan oleh wacana privatisasi BUMN. Wacana ini dianggap sebagai sebagai langkah “penyelamatan APBN”. Tak tanggung-tanggung, menutut inilah.com, Komite Privatisasi BUMN menyetujui privatisasi 34 BUMN tahun 2008 ini. Para analis menyebutnya sebagai 'ledakan privatisasi'. Dengan 10 BUMN luncuran (carry over) tahun lalu, total yang diajukan Menneg BUMN Sofyan Djalil ke DPR-RI menjadi 44 BUMN.

Jumlah itu boleh dibilang spektakuler. Jumlah yang terbesar dalam sejarah bangsa ini. Kalangan DPR pun mempertanyakan metode apa yang digunakan Pemerintah dalam proses penjualan 44 BUMN itu. Sebagai ilustrasi, bahwa pada periode 1991-2001, Pemerintah Indonesia telah 14 kali memprivatisasi BUMN, walaupun yang terprivatisasi tidak seluruhnya, yaitu “hanya” 12 BUMN. Periode 2001-2006, pemerintah kembali memprivatisasi 14 BUMN, dan lagi-lagi “hanya” 10 BUMN yang terprivatisasi, dan ironisnya, sejak jaman kepemimpinan mantan Presiden BJ Habibie, Gus Dus sampai dengan Ibu Megawati yang “nasionalis”pun tidak “terbebas” dari niat privatisasi BUMN.

Hingga saat ini, kebijakan pemerintah SBY-JK dinilai para pengamat sebagai 'ledakan privatisasi'. Bayangkan, hanya dalam setahun 44 BUMN dilego. Apalagi, privatisasi kali ini disertai penjualan seluruh saham 14 BUMN industri, 12 BUMN kepada investor strategis, dan beberapa BUMN lainnya kepada asing. Ledakan privatisasi yang dilemparkan Pemerintah tahun ini dituding para analis “pro-nasioanalisme ekonomi” sebagai langkah yang tidak lepas dari agenda neoliberalisme IMF, Bank Dunia, ADB, maupun kalangan korporat asing.

Rencana Privatisasi BUMN itu melahirkan komentar yang beragam, menurut Guru Besar FE UI Sri Edi Swasono, jika tidak dikelola secara hati-hati dan profesional, ledakan privatisasi itu justru mengindikasikan adanya upaya “perampokan” harta negara untuk agenda politik Pemilu 2009, sementara Indonesia Corruption Wacth (ICW) menempatkan agenda privatisasi 2008 sebagai salah satu ladang potensi korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, menjelang Pemilu 2009 sudah terendus transaksi-transaksi yang mencurigakan.

Dengan penjualan BUMN besar-besaran ini, sekali lagi ratusan triliun aset negara beserta manfaatnya akan segera melayang dari tangan bangsa ini hanya untuk memuaskan kerakusan neoliberalisme. Menurut para penganut nasionalisme ekonomi, BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak dan BUMN yang bergerak di sektor pertambangan termasuk harta milik umum. Jadi, mestinya, pemerintah tidak berhak menjualnya kepada swasta dan asing. Begitu pula BUMN yang bersifat strategis bagi negara dan industri nasional. Selanjutnya meminjam perspektif ekonom UGM Revrisond Baswir, penjualan (privatisasi) 44 BUMN itu akan dipersoalkan publik jika tidak memakai metode yang benar, profesional, hati-hati, tidak tepat momentumnya, tidak akuntabel, dan tidak transparan.

Sejauh ini, BUMN yang akan diprivatisasi tahun ini adalah PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Bank Tabungan Negara, PT Semen Baturaja, PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dan PT Waskita Karya, Bahtera Adiguna, Barata Indonesia, PT Djakarta Lloyd, PT Sarinah, PT Industri Sandang, PT Sarana Karya, PT Dok Kodja Bahari, PT Dok & Perkapalan Surabaya, PT Industri Kereta Api, PT Dirgantara Indonesia, PT Kertas Kraft Aceh, PT INTI, Virama Karya, Semen Kupang, Yodya Karya, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makassar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PT SIER, PT Rekayasa Industri, Kawasan Berikat Nusantara, Garuda Indonesia, Merpati Nusantara dan Industri Gelas.

Menurut A Tony Prasetiantono, Dosen FE UI bahwa di seluruh dunia, privatisasi BUMN pada dasarnya didorong dua motivasi :
1. Keinginan menaikkan efisiensi karena buruknya kinerja sebagian BUMN. Dalam wacana teori ekonomi, hal ini secara normatif berasosiasi dengan beberapa teori klasik, seperti: (1) X-efficiency (Harvey Leibenstein, 1966), di mana BUMN memerlukan insentif di luar kompetisi; (2) allocative efficiency (dengan pembahas pertama isu natural monopoly oleh John Stuart Mill, 1848), di mana pasar akan mendorong pencapaian efisiensi melalui persaingan; dan (3) dynamic efficiency (Joseph Schumpeter, 1942), di mana BUMN akan kian efisien jika manajemennya terdorong untuk melakukan inovasi.
2. Secara empiris dapat dibuktikan, privatisasi BUMN bisa dimaksudkan untuk membantu anggaran pemerintah dari tekanan defisit. Saat Inggris memulai gelombang privatisasi BUMN di era PM Margaret Thatcher tahun 1979, mereka menggunakan hasil privatisasi BUMN top (British Airways, British Telecom, dan British Gas) untuk mengatasi krisis fiskal atau defisit anggaran (Iekenberry, 1990).

Berdasarkan Studi yang dilakukannya, privatisasi di Indonesia bisa dipilah menjadi dua hal, berdasar kontroversial-tidaknya. Dari beberapa pengalaman privatisasi sejak Semen Gresik menjual sahamnya tahun 1991, hanya ditemukan dua kasus privatisasi besar yang bermasalah. Pertama, kasus penjualan 14 persen saham grup Semen Gresik kepada Cemex (Meksiko), September 1998 (kontroversi terletak pada harga yang tidak fair / terlalu murah) dalam denominasi dollar AS. Hal itu terjadi saat rupiah sedang di level terlalu rendah/undervalued). Kedua, kasus penjualan 42 persen saham Indosat kepada STT (Singapore Telecom and Telemedia) Desember 2002, kontroversinya lebih disebabkan ketidakrelaan menjual industri strategis kepada investor asing. Semangat sentimen nasionalis ini kuat mewarnai penolakan masyarakat atas penjualan saham Semen Padang dalam satu paket grup Semen Gresik kepada Cemex.

Terlepas dari itu semua, yang jelas saat ini, terkesan bangsa ini sedang berada di persimpangan jalan yang membingungkan, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang juga membingungkan. Pemerintah telah mengambil langkah gagap, hanya karena Pemerintah ”menyesuaikan” harga BBM, terbitlah PKPS BBM dalam wujud BLT yang notabene merupakan langkah ”pengalihan isu yang tidak populer dan tidak mengena”. Selanjutnya, karena dalih defisit anggaran, kita dengan rela men-de-nasionalisasikan asset-asset kita ?! Apalagi diantara beberapa BUMN yang akan di privatisasikan itu adalah notabene BUMN yang sangat strategis, seperti PT Krakatau Steel yang merupakan industri Hulu dan sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang akan ”take off” atau yang ”flying”, oleh karena itu sebagai orang awam penulis beranggapan bahwa privatisasi yang dilakukan ini adalah merupakan ”kambing hitam” dari kegagalan pemerintah menggiring dan mengembalikan dana yang berhasil dikantongi oleh koruptor-koruptor kelas kakap dan ”white collar crime” lainnya seperti Illegal logging, Illegal fishing bahkan para debitur-debitur ”BLBI gate”.

Memang, bangsa kita adalah bangsa yang merdeka, tapi mungkin belum berdaulat. Kita masih dengan senangnya memelihara sikap yang manggut-manggut, manut-manut, sambil kedua belah tangan disilangkan didepan (maaf) alat kelam*n kita. Kita terlalu terbuai dengan janji-janji manis sang ”Unholy Trinity”, tiga serangkai yang tidak suci......................IMF, WTO dan World Bank.

Kembali lagi dengan dalih membantu dan menyelamatkan negara-negara ketiga dari jurang kemiskinan dan keterpurukan, mereka melahirkan kesepakatan yang menyesatkan (apabila tidak dikaji dan di filter sesuai dengan kondisi negara masing-masing) seperti apa yang disebut dengan Washington Concensus yang melahirkan beberapa kesepakatan tentang Defisit Fiskal, Prioritas Pengeluaran Swasta, Reformasi Pajak, Suku Bunga, Nilai Tukar, Kebijakan Perdagangan, Investasi Langsung Luar Negeri, Privatisasi, Deregulasi dan Hak Properti.

Tak dapat disangkal bahwa butir-butir Washington Consensus merupakan syarat bagi berfungsinya mekanisme pasar. Hanya saja, harus diingat bahwa kebijakan-kebijakan yang direkomendasikannya tidaklah lengkap, bahkan kadangkala salah arah. Untuk mengindari ”market failure”, adalah bukan hanya lebih dari sekadar tingkat inflasi yang rendah, pasar juga membutuhkan regulasi yang tepat di sektor finansial, kebijakan persaingan usaha, serta kebijakan yang memfasilitasi alih teknologi dan mendorong transparansi.

Hal-hal fundamental inilah yang diabaikan dan tidak tercakup dalam WC (bukan water closet). Dogma liberalisasi, seperti diajukan oleh WC acap kali berubah menjadi tujuan dan bukan lagi berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan sistem finansial yang lebih baik. IMF lebih suka jika orang luar tidak terlalu banyak bertanya mengenai apa yang sedang mereka kerjakan.

Dalam teori, lembaga-lembaga keuangan itu mendukung institusi-institusi demokrasi di negara-negara yang dibantunya. Namun dalam prakteknya, IMF merusak proses demokrasi dengan cara memaksakan ”isi perutnya”. Secara ideal memang IMF tidak ”menekan” apapun juga. Seolah demokratis ia ”merundingkan” syarat-syarat untuk menerima bantuan. Tetapi semua kekuatan dalam negosiasi itu hanya berada pada satu sisi—sisi IMF, jarang sekali lembaga keuangan tersebut memberikan waktu yang cukup untuk menumbuhkan konsensus atau bahkan untuk mengadakan konsultasi yang luas baik dengan dewan perwakilan rakyat atau dengan masyarakat sipil.

Kembali ke persoalan privatisasi, Mengapa BUMN-BUMN strategis di Indonesia harus diprivatisasi? Mengapa tidak di “go-public” kan secara terkendali (managed go-public) artinya secara terencana dijual ke karyawan, nasabah, rekanan, dan masyarakat luas. Seperti kasus Semen Gersik yang sangat vital dan strategis harus bisa diatur untuk dapat dimiliki (dibeli) oleh Pemda setempat, oleh para developer nasional, para pengecer semen, para karyawan sendiri, para buruh umumnya dan publik secara luas. Dijual ke asing tidak harus 51%.

Mengapa sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dan yang selama ini cukup efisien harus diprivatisasi. Privatisasi hendaknya tidak lagi dipandang sebagai upaya menutup defisit fiskal. Namun lebih dari itu, hal yang terpenting adalah mendorong peningkatan efisiensi dan penurunan harga. Karena kalau tidak, privatisasi lebih dekat dengan langkah pemusatan kepemilikan ke tangan orang per orang, ke tangan sekelompok penyandang kapital uang.

Menurut Santosa (1998), Privatisasi dalam kenyataannya memang mengalihkan kepemilikan negara (yang diwakili oleh pemerintah) kepada sektor swasta, karena pemerintah telah menyadari bahwa beban dan lingkup tugas pemerintah sudah menjadi lebih besar sehingga akan lebih efektif dan efisien apabila tugas-tugas yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah (melalui BUMN) dialihkan kepada pihak swasta. Jadi sebenarnya tidak ada yang menakutkan ataupun membahayakan, nothing harm, apalagi bila kita menyimak bahwa privatisasi ini telah pula dilaksanakan oleh berbagai negara didunia, yang semuanya berakhir dengan baik.

Secara teoritis, tekad BUMN untuk melakukan privatisasi adalah berasal dari Direksinya sendiri, dengan didasarkan kepada berbagai pertimbangan antara lain yaitu :

1. Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah (divestasi).

2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan
4. Mengurangi campur tangan birokrasi / pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan.
5. Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri.
6. Sebagai flag-carrier (pembawa bendera) dalam mengarungi pasar global.

Namun khusus di negara tercinta kita ini, idealisme privatisasi ini sudah ”berbelok”. Kalau kita melihat privatisasi yang dilakukan oleh beberapa negara maju seperti Inggris, Jepang dan Amerika Serikat, dimana Pemerintah Inggeris melakukan privatisasi SOE (State Owned Enterprise) atau BUMN dibidang telekomunikasi yang kemudian menjadi British Telecom. Selanjutnya diikuti oleh Jepang yang berhasil melaksanakan privatisasi BUMN telekomunikasi NTTPC menjadi NTT dan satu perusahaan baru dibidang telekomunikasi domestik. Seperti misalnya Inggris, privatisasi atas SOE dilakukan karena mereka ingin melindungi hak-hak konsumen yang selama ini hidup dibawah kekuasaan monopoli British Telecoms. Sedangkan Jepang melakukan privatisasi karena ingin menumbuhkan industrinya yang selama ini hidup di alam monopsoni (pembeli tunggal yakni NTTPC), hampir serupa dengan pertimbangan Pemerintah Amerika Serikat pada waktu memecah Ma-Bell menjadi seven sisters, tujuh perusahaan telepon regional ditahun yang sama.

Meskipun tidak sepenuhnya pola privatisasi di negara-negara ini dapat dijadikan contoh, namun beberapa skenario dan strategi dapat dijadikan acuan pemerintah yang akan melakukan privatisasi. Jalan menuju privatisasi ditiap-tiap negarapun berbeda-beda. Ada negara yang dengan mudah mendapat dukungan dari wakil rakyat namun ada pula yang sangat sulit bahkan terhambat karena tidak dapat meyakinkan para unsur pembuat keputusan untuk mendukung program privatisasi. Sehingga hanya pemerintahan yang kuat keinginannya saja yang akan dapat mencapai tujuan dari program privatisasi. Dan harus disadari pula bahwa unsur yang berkepentingan (stake-holders) dari privatisasi bukan hanya pemerintah dan badan legislatif saja tetapi juga manajemen dan karyawan BUMN yang bersangkutanpun memainkan peran yang sangat menentukan keberhasilan program ini.

Proses privatisasi yang ideal adalah apabila dimulai dari rencana usulan manajemen BUMN bukan berdasarkan instruksi dari pemerintah. Privatisasi yang berasal dari usulan BUMN biasanya lebih lancar, dan pemerintah bertindak sebagai fasilitator, hanya tinggal menentukan besarnya saham yang akan dilepas, hari H-nya, modusnya apakah melalui penawaran umum ataukah aliansi strategis. Sedangkan proses "housekeeping" dan sosialisasi dilakukan sendiri oleh BUMN. Yang dimaksud dengan proses housekeeping adalah proses pembenahan intern BUMN termasuk namun tidak terbatas kepada restrukturisasi, golden hand-shake atau pensiun dini (dalam hal diperlukan), dan proses lain yang diperlukan agar BUMN tersebut menjadi lebih menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

Modus privatisasi ditentukan pada saat semua persiapan telah selesai dan ini merupakan kewenangan Pemerintah selaku pemegang saham, apakah akan melalui penawaran umum (public offering atau stock-flotation), ataukah aliansi strategis (stategic alliance) yang telah diseleksi melalui tender, pelelangan (auction) ataupun negosiasi. Hal ini adalah untuk mencegah terjadinya kesimpang siuran ataupun kekeruhan informasi sehingga dapat dihindari adanya pernyataan dari Direksi BUMN bahwa yang bersangkutan lebih condong untuk memilih penawaran umum dibandingkan dengan aliansi strategis ataupun dapat pula sebaliknya. Karena ini bukanlah hak dari Direksi tetapi adalah kewenangan dari pemerintah sehingga tidak perlu terjadi adanya polemik yang dapat mengacaukan persiapan proses privatisasi.

Jadi sesungguhnya peran persiapan privatisasi sebagian besar berada dipundak Direksi BUMN bukan pada pemerintah. Ketidak inginan ataupun ketidak mampuan Direksi melakukan persiapan-persaiapan yang diperlukan dapat menggambarkan pula ketidak mampuannya didalam mengelola perusahaan terutama bila dikaitkan dengan era globalisasi yang ditandai oleh adanya persaingan tingkat tinggi (hyper-competition). Seharusnya seluruh Direksi BUMN diberikan tugas oleh Pemerintah untuk menyiapkan BUMN nya memasuki pasar modal melalui privatisasi guna menghadapi pasar global. Sedangkan kapan waktu yang tepat untuk memasukinya disesuaikan dengan kondisi pasar pada saat yang memungkinkan. Kinerja keberhasilan Direksi dan Dewan Komisaris seharusnya dinilai pula dari keberhasilan mereka menyiapkan BUMN-nya untuk privatisasi. Dan ini seharusnya menjadi program utama Pemerintah dalam rangka mendayagunakan BUMN.

Modus penawaran saham secara umum adalah yang paling ideal apabila perekonomian dan kondisi pasar dapat mendukung rencana ini. Namun dalam hal pasar kurang baik, maka alternatif strategic investor atau aliansi strategis dapat ditempuh dengan catatan harus teliti dan transparan didalam memilih calon yang terbaik. Dan jangan terbujuk oleh rayuan pada saat investor tersebut menyampaikan penawarannya. Karena setiap proposal akan dikemas sedemikian rupa agar menjadi suatu rencana dan visi yang seakan-akan menjanjikan, dan akan ketahuan belangnya pada saat implementasinya.

Contoh yang perlu dipelajari adalah kasus Kerja Sama Operasi (KSO) Telkom dimana antara ketentuan yang tertera di Kontrak berbeda dengan yang dilaksanakan oleh para investor . Dalam penawaran maupun perjanjian mitra KSO menjanjikan untuk membawa ke Indonesia, dana untuk operasi dan pembangunan, teknologi, keterampilan manajemen dan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan Telkom. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena dana mereka pinjam dengan memakai jalur perusahaan patungan (joint venture company) Indonesia sehingga berakibat menambah 3-L (legal lending limit) Indonesia. Teknologi tetap tidak ada yang baru, demikian pula halnya dengan keterampilan manajemen ternyata hanya karyawan kelas 3 yang mereka bawa ke Indonesia, bahkan sering dipakai sebagai ajang pelatihan karyawan asing. Demikian pula halnya kesejahteraan ternyata apa yang dijanjikan tidak diwujudkan. Sayangnya Direksi telkom tidak berani untuk melakukan "default" ataupun pemutusan kontrak dengan mitra asing yang nyata-nyata telah merugikan Indonesia. Bahkan lebih mengarah kepada pemberian berbagai keringanan yang sangat menguntungkan investor asing, sehingga citra Indonesia dikalangan investor asing menjadi kurang baik karena berbagai hal yang tidak masuk akal sehat dari sudut bisnis pun tetap dilakukan oleh manajemen demi memelihara investor asing dibumi pertiwi meskipun merugikan rakyat.

Keengganan Direksi BUMN melakukan aliansi strategis diantaranya adalah kekhawatiran akan hilangnya kedudukan mereka karena akan digantikan oleh orang asing atau yang mereka tunjuk. Jadi kepentingan pribadi jauh lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan bangsa dan negara. Untuk ini Pemerintah perlu menyusun strategi agar kekhawatiran manusiawi ini dapat diatasi misalnya dengan cara melindungi kepentingan bangsa dan negara melalui satu saham seperti dwi warna, yang hanya dapat dimiliki oleh pemerintah dengan suatu kewenangan yang sangat besar antara lain termasuk penggantian Dewan Komisaris dan Direksi BUMN yang telah di privatisasi.

Bagaimana komentar rekan-rekan ????

Tiada Gading yang tak retak ..........

From various resorches

Kumpulan Kata-kata Mutiara Bung Karno

2008-05-15T08:38:00.001+07:00

Untuk direnungkan dan dilaksanakan ...........

The Vietnam War 1956-1975

2008-05-14T14:28:00.003+07:00

Peperangan terjadi antara Republik Vietnam (Vietnam Selatan) yang disokong oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru dan Filipina dengan Demokratik Vietnam (Vietnam Utara) yang disokong oleh Uni Sovyet dan RRC. Walaupun peperangan ini berlangsung dalam kurun waktu 9 tahun, namun paling tidak sekitar 1,5 juta jiwa melayang dari kedua negara, dan yang terbesar dialami oleh Vietnam Utara.

Secara singkat kronologis perang Vietnam ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Pada abad ke-19, Vietnam menjadi wilayah jajahan Perancis. Perancis menguasai Vietnam setelah melakukan beberapa perang kolonial di kawasan Indochina mulai dari tahun 1840-an. Ekspansi kekuasaan Perancis disebabkan keinginan untuk menyaingi kebangkitan Inggris dan kebutuhan untuk mendapatkan hasil bumi seperti rempah-rempah untuk menggerakkan industri di negara mereka yang juga untuk menyaingi penguasaan industri oleh Inggris.

Singkatnya, sampai akhirnya pada Perang Dunia ke II Jepang berhasil menguasai Vietnam, dan Perancispun terdepak dari sana, dan hingga kemerdekaan Vietnam-pun diberikan oleh Jepang sebagai langkah pembebasan kawasan Asia dari Negara Barat.

Kemerdekaan yang diperoleh oleh Vietnam, tidaklah serta merta menyisakan "nafas panjang" bagi Vietnam.... perang "urat syaraf dengan dalih ideologi" ternyata berdampak buruk bagi Vietnam, dan Vietnam-pun menjadi Kelinci percobaannya....

Apapun yang terjadi :"Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ".

Che Guevara ( Ernesto Guevara Lynch de la Serna )

2008-05-14T07:59:00.005+07:00

Ernesto Guevara Lynch de La Serna, adalah salah seorang Pemimpin Gerilya Cuba yang lahir di Rosario, Argentina 14 Juni 1928 (menurut beberapa info sebenarnya ia lahir tgl 14 Mei) dan meninggal di hadapan juru tembak tentara Bolivia pada tanggal 09 Oktober 1967.

Ditinjau dari sisi fisik, sebetulnya ia mengidap penyakit asma, namun berkat semangat yang terus menyala, apalagi sejak ia banyak mempelajari beberapa literatur tentang Karl Marx, Engels dan Sigmund Freud, darah politiknya terus mengalir hingga ia bergabung dengan pengikut Castro.

Che pernah berkata "Tidaklah penting menunggu sampai kondisi yang memungkinkan sebuah revolusi terwujud sebab fokus instruksional dapat mewujudkannya dan Manusia dapat sungguh mencapai tingkat kemanusiaan yang sempurna ketika berproduksi tanpa dipaksa oleh kebutuhan fisiknya sehingga ia harus menjual dirinya sebagai barang dagangan".

Semasa hidupnya, ia dikenang karena keganasannya (bahkan dengan dingin menembak mati anggotanya yang ceroboh), namun penampilannya juga romantis. Sikapnya yang tak kenal kompromi dan penolakan atas penghormatan berlebihan atas semua reformasi murni dan pengabdiannya untuk kekejaman merupakan suatu perpaduan pribadi yang unik !!!

Bambang N Rachmadi Juragan Mc Donalds Indonesia

2008-05-13T12:36:00.003+07:00

Ini adalah sebuah kisah menarik tentang Seorang Bambang N Rachadi. Kisah seorang Mantan Presdir Panin Bank yang "rela" alih profesi menjadi "toke MD". Hal yang patut dicermati adalah bahwa Bambang Rachmadi, yang juga adalah menantu dari mantan Wapres RI Soedharmono mau bekerja sebagai "kuli" di Restoran Mc D, Singapura sebagai salah satu prasyarat untuk mendapatkan License dari Mc D Internasional. Maknanya adalah sudah sangat lazim bagi institusi yang maju dan besar sekelas Mc D untuk mengedepankan "profesionalisme" dalam "recruitment" karyawannya.. Sekarang, bagaimana dengan kita ??? Sila komen dr friends smua...

Aristotle Onassis Sang Raja Kapal

2008-05-13T10:19:00.005+07:00

Sukses Onassis sangat tergantung pada daya tarik pribadi dan kemampuannya mengadakan hubungan dengan umum. Beberapa orang sebayanya menyebut dia si "bunglon". Memang ia pandai sekali menyesuaikan diri dengan semua orang yang dijumpainya. Onassis berkata : Pada umumnya, kalau kita membuat apa-apa menjadi mudah bagi orang lain, mereka akan bersimpati kepada kita ........, selain itu falsafah-nya yang cukup menarik adalah : Kesulitan dan kemelaratan sering kali mendorong orang untuk menemukan sumber dayanya sendiri, yang tak diduga adanya sebelumnya, dan dengan demikian membuat dia maju dengan mendobrak hambatan dan keterbatasan pribadinya.

Terlepas dari itu semua, Onassis adalah seorang pendengar yang baik, ia benar-benar memanfaatkan teori "two ways traffic communication". Hal ini sangatlah tepat, khususnya bila diselaraskan dengan kondisi kita selaku birokrat, kita harus senantiasa memiliki pola pikir "turba", turun bawah, sembari menjaring "asmara", aspirasi masyarakat... jaring sering melihat ke atas...ksleo ntar kpala...gimana menurut kawan2???

Arifin Panigoro Raja Minyak Indonesia

2008-05-13T07:52:00.003+07:00

Walaupun ia sudah dikenal sebagai pengusaha minyak ternama, namun prinsip dan falsafah hidup untuk selalu berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya tetap ia junjung tinggi, sehingga "hubungan baik" akan senantiasa terpelihara.... Slain itu ia juga yang menggagas pemikiran untuk melakukan konversi dari BBM kepada gas, karena memang secara riil, stock gas bumi lebih banyak dibandingkan dengan BBM... akhirnya sekarang....memang Pemerintah sudah berfikir ke arah itu..Kan apa gue bilang.....

Alim Markus Bos Maspion.

2008-05-12T18:42:00.004+07:00

Alim Markus berkata : “Kita harus mengetahui dan menguasai semua bidang pekerjaan, tetapi sebagai pimpinan kita harus bisa Mendelegasikan wewenang."....Memang untuk menjadi seorang generalis yang menguasai smua permasalahan bukanlah hal yang mudah, tetapi dibutuhkan kemauan...terutama kemauan untuk terus belajar dan membaca situasi..bukan begitu fren ??? Buktinya, seperti halnya dalam menangkap peluang bisnis, Markus mengumpamakan memburu burung, dan sebagai pemburu peluang, senjata utama pengusaha adalah permodalan. “Tanpa modal, kan tidak mungkin menjalankan usaha. Modal ini pun harus diakumulasikan, karena dengan modal kecil, usaha yang bisa dimasuki juga kecil,” kata Markus. Sedangkan kemampuan manajemen diibaratkan sebagai kemahiran menembak. “Kita harus aktif. Peluang usaha adalah burung yang harus dikejar,” ujarnya. Nah, dalam memburu peluang itu, ketepatan waktu juga penting. Sebab, kalau tidak tepat, misalnya membidik terlalu lama, bisa saja tiba-tiba burung tersebut terbang dan kesempatan pun menghilang. “Harus punya keberanian untuk menembak pada saat yang tepat,” kata Markus...nah..sekarang tinggal kita yang harus bisa memaknai itu semua dengan cara yang benar dan objektif ???!!!

Abdullah Gymnastiar (AA GYM) Pencetus Manajemen Qolbu

2008-05-12T17:10:00.004+07:00

“Kalau kita mau sukses, kunci pertama adalah jujur, dengan bermodalkan kejujuran, orang akan percaya kepada kita. Kedua, professional. Kita harus cakap sehingga siapapun yang memerlukan kita merasa puas dengan yang kita kerjakan. Ketika, inovatif, artinya kita harus mampu menciptakan sesuatu yang baru, jangan hanya menjiplak atau meniru yang sudah ada.” Gimana niy kawan...mantap x falsafah menuju suksesnya...klo hal ini bisa kita laksanakan wow....

Abdul Latief Pengusaha Trendy

2008-05-12T16:47:00.004+07:00

Abdul Latief sang "Komandan" dari Alatief Corporation adalah sosok pekerja keras yang tangguh. Ia memiliki pola pikir yang cukup brilian tuk membangun ekonomi kerakyatan. Hal ini terlihat dari beberapa makalahnya seperti pada saat Seminar Pribumi dan Non-Pribumi yang diselenggarakan Editor pada HUT-nya tahun 1991 yang lalu dengan judul "Konsep Mendorong dan Mengembangkan Pengusaha Pribumi” ia mengajukan 4 dasar langkah pemecahan masalah tersebut. Pertama, Political Will pemerintah membantu pengusaha pribumi. Kedua, Konsep yang cocok untuk mengembangkan usaha pribumi yang sejajar dengan non pribumi, bukan konsep Alibaba. Bank pemerintah harus memprioritaskan pemberi kredit kepada pengusaha pribumi. Keempat, semua proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah sepenuhnya diserahkan kepada pengusaha pribumi. Nampak jelas beliau memiliki keprihatinan yang mendalam terhadap desakan "Globalisasi" yang tanpa filter. Ternyata orang "besar" seperti dia masih punya Nasionalisme....Bagaimana dengan kita...sila komen-nya dunk....trims..

PANCASILA

2008-04-24T12:18:00.006+07:00

Pidato tak tertulis Soekarno di depan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai pada tanggal 1 Juni 1945 ketika sidang membicarakan "Dasar (Beginsel) Negara kita".

Paduka tuan Ketua yang mulia!

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya.

Saya akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan ketua yang mullia? Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini.

Ma'af, beribu ma'af! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka tuan ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "Philosofische grondslag" dari pada Indonesia merdeka. Philosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan, Paduka tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberi tahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan "merdeka". Merdeka buat saya ialah: "political independence", politieke onafhankelijkheid. Apakah yang dinamakan politieke onafhankelijkheid?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang saja saya berkata:

Tatkala Dokuritu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saya, di dalam hati saya banyak khawatir, kalau-kalau banyak anggota yang - saya katakan didalam bahasa asing, ma'afkan perkataan ini - "zwaarwichtig" akan perkara yang kecil-kecil. "Zwaarwichtig" sampai -kata orang Jawa- "njelimet". Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai njelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan.

Tuan-tuan yang terhormat! Lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! Samakah isinya, samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya!

Alangkah berbedanya isi itu! Jikalau kita berkata: Sebelum Negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, itu selesai, sampai njelimet!, maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakyatnya terdiri kaum Badui, yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu. Bacalah buku Armstrong yang menceriterakan tentang Ibn Saud! Disitu ternyata, bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu!! Toch Saudi Arabia merdeka! Lihatlah pula - jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat - Soviet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Soviet, adakah rakyat soviet sudah cerdas? Seratus lima puluh milyun rakyat Rusia, adalah rakyat Musyik yang lebih dari pada 80% tidak dapat membaca dan menulis; bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fulop Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu. Dan kita sekarang disini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan! Maaf, P. T. Zimukyokutyoo! Berdirilah saya punya bulu, kalau saya membaca tuan punya surat, yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai njelimet hal ini dan itu dahulu semuanya!

Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu, sampai njelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mesngalami Indonesia merdeka, kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia merdeka, - sampai dilobang kubur!

(Tepuk tangan riuh)...

Saudara-saudara! Apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun '33 saya telah menulis satu risalah, Risalah yang bernama "Mencapai Indonesia Merdeka". Maka di dalam risalah tahun '33 itu, telah saya katakan, bahwa kemerdekaan, politieke onafhankelijkheid, political independence, tak lain dan tak bukan, ialah satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu, bahwa diseberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.

Ibn Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam, - in one night only! -, kata Armstrong di dalam kitabnya. Ibn Saud mendirikan Saudi Arabia merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riad dengan 6 orang! Sesudah "jembatan" itu diletakkan oleh Ibn saud, maka diseberang jembatan, artinya kemudian dari pada itu, Ibn Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi arabia. Orang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca, orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomade yaitu orang badui, diberi pelajaran oleh Ibn Saud jangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bercocok-tanam. Nomade dirubah oleh Ibn Saud menjadi kaum tani, - semuanya diseberang jembatan.

Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Soviet-Rusia Merdeka, telah mempunyai Djnepprprostoff [1], dam yang maha besar di sungai Dnepr? Apa ia telah mempunyai radio-station, yang menyundul keangkasa? Apa ia telah mempunyai kereta-kereta api cukup, untuk meliputi seluruh negara Rusia?

Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Soviet Rusia merdeka telah dapat membaca dan menulis? Tidak, tuan-tuan yang terhormat! Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah, Lenin baru mengadakan radio- station, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan Creche, baru mengadakan Djnepprostoff! Maka oleh karena itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati, janganlah mengingat bahwa ini danitu lebih dulu harus selesai dengan njelimet, dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannnya tuan-tuan punya semangat, - jikalau tuan-tuan demikian -, dengan semangat pemuda-pemuda kita yang 2 milyun banyaknya. Dua milyun pemuda ini menyampaikan seruan pada saya, 2 milyun pemuda ini semua berhasrat Indonesia Merdeka Sekarang!

(Tepuk tangan riuh)...

Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat, yang mengetahui sejarah, menjadi zwaarwichtig, menjadi gentar, pada hal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siarkan? Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka, bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan "INDONESIA MERDEKA SEKARANG". Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia Merdeka sekarang, sekarang, sekarang!

(Tepuk tangan riuh)...

Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia merdeka, - kok lantas kita zwaarwichtig dan gentar hati!. Saudara -saudara, saya peringatkan sekali lagi, Indonesia Merdeka, political independence, politieke onafhankelijkheid, tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan! Jangan gentar! Jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah Gunseikan diganti dengan orang yang bernama Tjondro Asmoro, atau Soomubutyoo diganti dengan orang yang bernama Abdul Halim. Jikalau umpamanya Butyoo Butyoo diganti dengan orang-orang Indonesia, pada sekarang ini, sebenarnya kita telah mendapat political independence, politieke onafhankelijkheid, - in one night, di dalam satu malam! Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang 2 milyun, semuanya bersemboyan: Indonesia merdeka, sekarang! Jikalau umpamanya Balatentera Dai Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak, serta berkata: mangke- rumiyin, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia merdeka?

(Seruan: Tidak! Tidak)..

Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini balatentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka satu menitpun kita tidak akan menolak, sekarangpun kita menerima urusan itu, sekarangpun kita mulai dengan negara Indonesia yang Merdeka!

(Tepuk tangan menggemparkan)...

Saudara-saudara, tadi saya berkata, ada perbedaan antara Soviet-Rusia, Saudi Arabia, Inggris, Amerika dll. tentang isinya: tetapi ada satu yang sama, yaitu, rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Musyik-musyik di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimum-eis. Artinya, kalau ada kecakapan yang lain, tentu lebih baik, tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup mempertahankan negerinya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara, semua siap-sedia mati, mempertahankan tanah air kita Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap-sedia, masak untuk merdeka.

(Tepuk tangan riuh)...

Cobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkannya dengan manusia. Manusia pun demikian, saudara-saudara! Ibaratnya, kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang berani kawin, lekas berani kawin, ada yang takut kawin. Ada yang berkata: Ah saya belum berani kawin, tunggu dulu gajih F.500. Kalau saya sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang mentul-mentul, sudah mempunyai sendok-garpu perak satu kaset, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai kinder-uitzet, barulah saya berani kawin.

Ada orang lain yang berkata: saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja satu, kursi empat, yaitu "meja-makan", lantas satu zitje, lantas satu tempat tidur.

Ada orang yang lebih berani lagi dari itu, yaitu saudara-saudara Marhaen! Kalau dia sudah mempunyai gubug saja dengan tikar, dengan satu periuk: dia kawin. Marhaen dengan satu tikar, satu gubug: kawin. Sang klerk dengan satu meja, empat kursi, satu zitje, satu tempat-tidur: kawin. Sang Ndoro yang mempunyai rumah gedung, elektrische kookplaat, tempat tidur, uang bertimbun-timbun: kawin. Belum tentu mana yang lebih gelukkig, belum tentu mana yang lebih bahagia, sang Ndoro dengan tempat tidurnya yang mentul-mentul, atau Sarinem dan Samiun yang hanya mempunyai satu tikar dan satu periuk, saudara-saudara!

(Tepuk tangan, dan tertawa)...

Saudara-saudara, soalnya adalah demikian: kita ini berani merdeka atau tidak?? Inilah, saudara-saudara sekalian, Paduka tuan ketua yang mulia, ukuran saya yang terlebih dulu saya kemukakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. Saya mendengar uraian P.T. Soetardjo beberapa hari yang lalu, tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka, beliau mengatakan: kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 milyun ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita dapat mencapai political independence, saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka!

(Tepuk tangan riuh)...

Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakakan rakyat kita!! Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita! Di dalam Saudi Arabia Merdeka, Ibn Saud memerdekakan rakyat Arabia satu persatu. Di dalam Soviet-Rusia Merdeka Stalin memerdeka-kan hati bangsa Soviet-Rusia satu persatu.

Saudara-saudara! Sebagai juga salah seorang pembicara berkata: kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak dysenterie, banyak penyakit hongerudeem, banyak ini banyak itu. "Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka".

Saya berkata, kalau inipun harus diselesaikan lebih dulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita menyehatkan rakyat kita, walaupun misalnya tidak dengan kinine, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. Di dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, di dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan "jembatan". Di seberang jembatan, jembatan emas, inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi.

Tuan-tuan sekalian! Kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara, bahwa sebenarnya internationalrecht, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita? Untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara yang merdeka, tidak diadakan syarat yang neko-neko, yang menjelimet, tidak!. Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh! Ini sudah cukup untuk internationalrecht. Cukup, saudara-saudara. Asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain, yang merdeka, inilah yang sudah bernama: merdeka. Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak, tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak, tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya dan ada pemerintahnya, - sudahlah ia merdeka.

Janganlah kita gentar, zwaarwichtig, lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan! Sekali lagi saya bertanya: Mau merdeka apa tidak? Mau merdeka atau tidak?

(Jawab hadlirin: Mau!)...

Saudara-saudara! Sesudah saya bicarakan tentang hal "merdeka", maka sekarang saya bicarakan tentang hal dasar.

Paduka tuan Ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan Ketua minta dasar, minta philosophischegrondslag, atau, jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu "Weltanschauung", diatas mana kita mendirikan negara Indonesia itu.

Kita melihat dalam dunia ini, bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak diantara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu "Weltanschauung". Hitler mendirikan Jermania di atas "national-sozialistische Weltanschauung", - filsafat nasional-sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Soviet diatas satu "Weltanschauung", yaitu Marxistische, Historisch- materialistische Weltanschaung. Nippon mendirikan negara negara dai Nippon di atas satu "Weltanschauung", yaitu yang dinamakan "Tennoo Koodoo Seishin". Diatas "Tennoo Koodoo Seishin" inilah negara dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia di atas satu "Weltanschauung", bahkan diatas satu dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh paduka tuan Ketua yang mulia: Apakah "Weltanschauung" kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka?

Tuan-tuan sekalian, "Weltanschauung" ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita, sebelum Indonesia Merdeka datang. Idealis-idealis di seluruh dunia bekerja mati-matian untuk mengadakan bermacam-macam "Weltanschauung", bekerja mati-matian untuk me"realiteitkan""Weltanschauung" mereka itu. Maka oleh karena itu, sebenarnya tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abikusno, bila beliau berkata, bahwa banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja, menurut keadaan, Tidak! Sebab misalnya, walaupun menurut perkataan John Reed: "Soviet-Rusia didirikan didalam 10 hari oleh Lenin c.s.", - John Reed, di dalam kitabnya:"Ten days that shook the world", "sepuluh hari yang menggoncangkan dunia" -, walaupun Lenin mendirikan Soviet-Rusia di dalam 10 hari, tetapi "Weltanschauung"nya, dan di dalam 10 hari itu hanya sekedar direbut kekuasaan, dan ditempatkan negara baru itu diatas "Weltanschauung" yang sudah ada. Dari 1895 "Weltanschauung" itu telah disusun. Bahkan dalam revolutie 1905, Weltanschauung itu "dicobakan", di "generale-repetitie-kan".

Lenin di dalam revolusi tahun 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri "generale-repetitie" dari pada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917, "Weltanschaung" itu disedia-sediakan, bahkan diikhtiar-ikhtiarkan. Kemudian, hanya dalam 10 hari, sebagai dikatakan oleh John Reed, hanya dalam 10 hari itulah didirikan negara baru, direbut kekuasaan, ditaruhkan kekuasaan itu di atas "Weltanschauung" yang telah berpuluh-puluh tahun umurnya itu. Tidakkah pula Hitler demikian?

Di dalam tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Jermania di atas National-sozialistische Weltanschauung. Tetapi kapankah Hitler mulai menyediakan dia punya "Weltanschauung" itu? Bukan di dalam tahun 1933, tetapi di dalam tahun 1921 dan 1922 beliau telah bekerja, kemudian mengikhtiarkan pula, agar supaya Naziisme ini, "Weltanschauung" ini, dapat menjelma dengan dia punya "Munschener Putsch", tetapi gagal. Di dalam 1933 barulah datang saatnya yang beliau dapat merebut kekuasaan, dan negara diletakkan oleh beliau di atas dasar"Weltanschauung" yang telah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun itu.

Maka demikian pula, jika kita hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka, Paduka tuan ketua, timbullah pertanyaan: Apakah "Weltanschauung" kita, untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka diatasnya? Apakah nasional-sosialisme? Apakah historisch-materialisme? Apakah San Min Chu I, sebagai dikatakan doktor Sun Yat Sen?

Di dalam tahun 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka, tetapi "Weltanschauung"nya telah dalam tahun 1885, kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancangkan. Di dalam buku "The three people"s principles" San Min Chu I, - Mintsu, Minchuan, Min Sheng, - nasionalisme, demokrasi, sosialisme,- telah digambarkan oleh doktor Sun Yat Sen Weltanschauung itu, tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru diatas "Weltanschauung" San Min Chu I itu, yang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun.

Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka di atas "Weltanschauung" apa? Nasional-sosialisme-kah, Marxisme-kah, San Min Chu I-kah, atau "Weltanschauung' apakah?

Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran telah dikemukakan, - macam-macam - , tetapi alangkah benarnya perkataan dr Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persatuan philosophischegrondslag, mencari satu "Weltanschauung" yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hajar setujui, yang sdr. Sanoesi setujui, yang sdr. Abikoesno setujui, yang sdr. Lim Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita ber-sama-sama setujui. Apakah itu? Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan?

Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?

Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang disini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara "semua buat semua". Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi "semua buat semua". Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokurutu Zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun yang lebih, ialah: Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.

Prinsip pertama

Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia.

Saya minta saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkanlah saya memakai perkataan "kebangsaan" ini! Sayapun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara- saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nasionalestaat, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuanpun adalah orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek-moyang tuanpun bangsa Indonesia. Diatas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan negara Indonesia.

Satu Nationale Staat! Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu, meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya. Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempoh sedikit: Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa?

Menurut Renan syarat bangsa ialah "kehendak akan bersatu". Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa: "le desir d'etre ensemble", yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam bukunya "Die Nationalitatenfrage", disitu ditanyakan: "Was ist eine Nation?" dan jawabnya ialah: "Eine Nation ist eine aus chiksals-gemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft". Inilah menurut Otto Bauer satu natie. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).

Tetapi kemarinpun, tatkala, kalau tidak salah, Prof. Soepomo mensitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr. Yamin berkata: "verouderd", "sudah tua". Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah "verouderd", sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru, yang dinamakan Geopolitik.

Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau Moenandar, mengatakan tentang "Persatuan antara orang dan tempat". Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya!

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan "Gemeinschaft"nya dan perasaan orangnya, "l'ame et desir". Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu, Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah s.w.t membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan dimana"kesatuan-kesatuan" disitu. Seorang anak kecilpun, jukalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara 2 lautan yang besar, lautan Pacific dan lautan Hindia, dan diantara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmaheira, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai"golfbreker" atau pengadang gelombang lautan Pacific, adalah satu kesatuan.

Anak kecilpun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai kesatuan pula, Itu ditaruhkan oleh Allah s.w.t. demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athene saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani, adalah satu kesatuan.

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah-darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan uang ditunjuk oleh Allah s.w.t. menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oeh Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup "le desir d'etre ensembles", tidak cukup definisi Otto Bauer "aus schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft" itu. Maaf saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau, diantara bangsa di Indonesia, yang paling ada "desir d'entre ensemble", adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2,5 milyun.

Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuaan, melainkan hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan! Penduduk Yogyapun adalah merasa "le desir d"etre ensemble", tetapi Yogyapun hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan "le desir d'etre ensemble", tetapi Sundapun hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan "le desir d'etre ensemble" diatas daerah kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang, menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh s.w.t., tinggal dikesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatra sampai ke Irian! Seluruhnya!, karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada "le desir d'etre enemble", sudah terjadi "Charaktergemeinschaft"! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, ummat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu!

(Tepuk tangan hebat)...

Kesinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu Nationale staat, diatas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan diatara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan "golongan kebangsaan". Kesinilah kita harus menuju semuanya. Saudara-saudara, jangan orang mengira bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan Beieren, bukan Sakssen adalah nationale staat, tetapi seluruh Jermanialah satu nationale staat. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italialah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah, yang diutara dibatasi pegunungan Alpen, adalah nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segi-tiga Indialah nanti harus menjadi nationale staat.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka dijaman dahulu, adalah nationale staat. Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sri Wijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nationale staat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokoesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata, bahwa kerajaannya bukan nationale staat. Dengan persaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, berkata, bahwa kerajaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan satu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoedin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata, bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri dijaman Sri Wijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar Negara yang pertama: KebangsaanIndonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat. Maaf, Tuan Lim Koen Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan? Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan fuku-Kaityoo, Tuan menjawab: "Saya tidak mau akan kebangsaan".

TUAN LIM KOEN HIAN : Bukan begitu. Ada sambungannya lagi...

TUAN SOEKARNO : Kalau begitu, maaf, dan saya mengucapkan terima kasih, karena tuan Lim Koen Hian pun menyetujui dasar kebangsaan. Saya tahu, banyak juga orang-orang Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan, karena mereka memeluk faham kosmopolitisme, yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitisme, sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya "menschheid", "peri kemanusiaan". Tetapi Dr. Sun Yat Sen bangkit, memberi pengajaran kepada rakyat Tionghoa, bahwa a d a kebangsaan Tionghoa! Saya mengaku, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah H.B.S. diSurabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang memberi pelajaran kepada saya, - katanya: jangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia, jangan mempunyai rasa kebangsan sedikitpun. Itu terjadi pada tahun 17. Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya, - ialah Dr SunYat Sen! Di dalam tulisannya "San Min Chu I" atau "The Three People's Principles", saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitisme yang diajarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh "The Three People"s Principles" itu.

Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen sebagai penganjurnya, yakinlah, bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat-sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat Sen, - sampai masuk kelobang kubur.

(Anggota-anggota Tionghoa bertepuk tangan)...

Prinsip kedua

Saudara-saudara. Tetapi ........ tetapi ........... memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham "Indonesia uber Alles". Inilah bahayanya! Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini!

Gandhi berkata: "Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan "My nationalism is humanity". Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropah, yang mengatakan"Deutschland uber Alles", tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya, bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, "bangsa Aria", yang dianggapnya tertinggi diatas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian, Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofisch principe yang nomor dua, yang saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan "internasionalime". Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya. Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.

Prinsip ketiga

Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua, semua buat satu". Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara In-donesia ialah permusyawaratan perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, -- maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna, -- tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam.

Dan hati Islam Bung karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.

Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar-supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam disini agama yang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan Rakyat 100 orang anggautanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar h i d u p di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya diatas bibirsaja. Kita berkata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah didalam sidang ini berapa % yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjoangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan-perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjoangan faham di dalamnya. Baik di dalam staat Islam, maupun di dalam staat Kristen, perjoangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat! Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara islam dan saudara-saudara kristen bekerjalah sehebat- hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar suapaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang kristen, itu adil, - fair play!. Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjoangan di dalamnya. Jangan kira di Turki tidak ada perjoangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah subhanahuwa Ta'ala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, supaya keluar dari padanya beras, dan beras akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara, prinsip nomor 3, yaitu prinsip permusyawaratan

Prinsip keempat

Priinsip No. 4 sekarang saya usulkan, Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan , prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi: prinsipnya San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Sheng: nationalism, democracy, sosialism. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democracy. Tetapi tidakkah diEropah justru kaum kapitalis merajalela?

Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya, ialah oleh karena badan- badan perwakilan rakyat yang diadakan disana itu, sekedar menurut resepnya Franche Revolutie. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan democratie disana itu hanyalah politie-kedemocratie saja; semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid, -- tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomische democratie sama sekali.

Saudara-saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Perancis, Jean Jaures, yang menggambarkan politieke democratie. "Di dalam Parlementaire Democratie, kata Jean Jaures, di dalam Parlementaire Democratie, tiap-tiap orang mempunyai hak sama. Hak politiek yang sama, tiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh masuk di dalam parlement. Tetapi adakah Sociale rechtvaardigheid, adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat?" Maka oleh karena itu Jean Jaures berkata lagi: "Wakil kaum buruh yang mempunyai hak politiek itu, di dalam Parlement dapat menjatuhkan minister. Ia seperti Raja! Tetapi di dalam dia punya tempat bekerja, di dalam paberik, - sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar keluar ke jalan raya, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa".

Adakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki?

Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-ecomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimakksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya a d a keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan ma-syarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.

Kita akan bicarakan hal-hal ini bersama-sama, saudara-saudara, di dalam badan permusyawaratan. Saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Juga di dalam urusan kepada negara, saya terus terang, saya tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? Oleh karena monarchie "vooronderstelt erfelijkheid", - turun-temurun. Saya seorang Islam, saya demokrat karena saya orang Islam, saya meng-hendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik kalif, maupun Amirul mu'minin, harus dipilih oleh Rakyat? Tiap-tiap kali kita mengadakan kepala negara, kita pilih. Jikalau pada suatu hari Ki Bagus Hadikoesoemo misalnya, menjadi kepala negara Indonesia, dan mangkat, meninggal dunia, jangan anaknya Ki Hadikoesoemo dengan sendirinya, dengan automatis menjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. Maka oleh karena itu saya tidak mufakat kepada prinsip monarchie itu.

Prinsip kelima

Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5?

Saya telah mengemukakan 4 prinsip :

Kebangsaan Indonesia.
Internasionalisme, - atau peri-kemanusiaan.
Mufakat, - atau demukrasi.
Kesejahteraan sosial.

Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!

Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain.

(Tepuk tangan sebagian hadlirin)...

Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada Negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!

Disinilah, dalam pangkuan azas yang kelima inilah, saudara- saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan Negara kita akan bertuhan pula!

Ingatlah, prinsip ketiga, permufakatan, perwakilan, disitulah tempatnya kita mempropagandakan idee kita masing-masing dengan cara yang berkebudayaan!

Pancasila

Saudara-saudara! "Dasar-dasar Negara" telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Inderia. Apa lagi yang lima bilangannya?

(Seorang yang hadir: Pandawa lima)...

Pendawapun lima oranya. Sekarang banyaknya prinsip; kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya.

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi - saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.

(Tepuktangan riuh)...

Atau, barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu?

Saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah "perasan" yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan socio-nationalisme.

Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politiek- economische demokratie, yaitu politieke demokrasi dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu: Inilah yang dulu saya namakan socio-democratie. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socio-nationalisme, socio-demokratie, dan ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini.

Tetapi barangkali tidak semua Tuan-tuan senang kepada trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu?

Gotong royong

Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus men-dukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Van Eck buat indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, - semua buat semua ! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan "gotong-royong". Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!

(Tepuk tangan riuh rendah)...

"Gotong Royong" adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan", saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama ! Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjoangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong!

(Tepuktangan riuh rendah)...

Prinsip Gotong Royong diatara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah, saudara-saudara, yang saya usulkan kepada saudara-saudara.

Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Eka Sila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang Tuan-tuan pilih: trisila, ekasila ataukah pancasila? Is i n y a telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. Prinsip-prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini, adalah prinsip untuk Indonesia Merdeka yang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu. Tetapi jangan lupa, kita hidup didalam masa peperangan, saudara- saudara. Di dalam masa peperangan itulah kita mendirikan negara Indonesia, - di dalam gunturnya peperangan! Bahkan saya mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wata'ala, bahwa kita mendirikan negara Indonesia bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tetapi di bawah palu godam peperangan dan di dalam api peperangan. Timbullah Indonesia Merdeka, Indonesia yang gemblengan, Indonesia Merdeka yang digembleng dalam api peperangan, dan Indonesia Merdeka yang demikian itu adalah negara Indonesia yang kuat, bukan negara Indonesia yang lambat laun menjadi bubur. Karena itulah saya mengucap syukur kepada Allah SWT.

Berhubung dengan itu, sebagai yang diusulkan oleh beberapa pembicara-pembicara tadi, barangkali perlu diadakan noodmaatregel, peraturan bersifat sementara. Tetapi dasarnya, isinya Indonesia Merdeka yang kekal abadi menurut pendapat saya, haruslah Panca Sila. Sebagai dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah harus Weltanschauung kita. Entah saudara- saudara mufakatinya atau tidak, tetapi saya berjoang sejak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk Weltanschauung itu. Untuk membentuk nasionalistis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia; untuk kebangsaan Indonesia yang hidup di dalam peri-kemanusiaan; untuk permufakatan; untuk sociale rechtvaardigheid; untuk ke-Tuhananan. Panca Sila, itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun. Tetapi, saudara-saudara, diterima atau tidak, terserah saudara-saudara. Tetapi saya sendiri mengerti seinsyaf- insyafnya, bahwa tidak satu Weltaschauung dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realiteit, jika tidak dengan perjoangan!

Janganpun Weltanschauung yang diadakan oleh manusia, jangan pun yang diadakan Hitler, oleh Stalin, oleh Lenin, oleh Sun Yat Sen! "De Mensch", -- manusia! --, harus perjoangkan itu. Zonder perjoangan itu tidaklah ia akan menjadi realiteit! Leninisme tidak bisa menjadi realiteit zonder perjoangan seluruh rakyat Rusia, San Min Chu I tidak dapat menjadi kenyataan zonder perjoangan bangsa Tionghoa, saudara-saudara! Tidak! Bahkan saya berkata lebih lagi dari itu: zonder perjoangan manusia, tidak ada satu hal agama, tidak ada satu cita-cita agama, yang dapat menjadi realiteit. Janganpun buatan manusia, sedangkan perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Qur'an, zwart op wit (tertulis di atas kertas), tidak dapat menjelma menjadi realiteit zonder perjoangan manusia yang dinamakan ummat Islam. Begitu pula perkataan-perkataan yang tertulis didalam kitab Injil, cita-cita yang termasuk di dalamnya tidak dapat menjelma zonder perjoangan ummat Kristen.

Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Panca Sila yang saya usulkan itu, menjadi satu realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationali- teit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup diatas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan yang luas dan sempurna, --janganlah lupa akan syarat untuk menyeleng-garakannya, ialah perjoangan, perjoangan, dan sekali lagi pejoangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjoangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di-dalam Indonesia Merdeka itu perjoangan kita harus berjalan t e r u s, hanya lain sifatnya dengan perjoangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita, bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu padu, berjoang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Panca Sila. Dan terutama di dalam zaman peperangan ini, yakinlah, insyaflah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara, bawa Indonesia Merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak mengambil risiko, -- tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudera yang sedalam-dalamnya.

Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekad-mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya, sampai keakhir jaman! Kemerdekaan hanya- lah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad "Merdeka, -- merdeka atau mati"!

(Tepuk tangan riuh)...

Saudara-sauadara! Demikianlah saya punya jawab atas pertanyaan Paduka Tuan Ketua. Saya minta maaf, bahwa pidato saya ini menjadi panjang lebar, dan sudah meminta tempo yang sedikit lama, dan saya juga minta maaf, karena saya telah mengadakan kritik terhadap catatan Zimukyokutyoo yang saya anggap"verschrikkelijk zwaarwichtig" itu. Terima kasih!

From Side link.

BEBERAPA KEUNIKAN INDONESIA

2008-04-24T11:33:00.006+07:00

Mungkinkah Revolusi Kemerdekaan Indonesia disebut sebagai revolusi dari kamar tidur? Coba simak ceritanya. Pada 17 Agustus 1945 pukul 08.00, ternyata Bung Karno masih tidur nyenyak di kamarnya, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Cikini. Dia terkena gejala malaria tertiana. Suhu badannya tinggi dan sangat lelah setelah begadang bersama para sahabatnya menyusun konsep naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda.

"Pating greges", keluh Bung Karno setelah dibangunkan dokter kesayangannya. Kemudian darahnya dialiri chinineurethan intramusculair dan menenggak pil brom chinine. Lalu ia tidur lagi. Pukul 09.00, Bung Karno terbangun. Berpakaian rapi putih-putih dan menemui sahabatnya, Bung Hatta. Tepat pukul 10.00, keduanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumah."Demikianlah Saudara-saudara! Kita sekalian telah merdeka!", ujar Bung Karno di hadapan segelintir patriot-patriot sejati. Mereka lalu menyanyikan lagu kebangsaan sambil mengibarkan bendera pusaka Merah Putih. Setelah upacara yang singkat itu, Bungk Karno kembali ke kamar tidurnya. Masih meriang. Tapi sebuah revolusi telah dimulai...

Upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ternyata berlangsung tanpa protokol, tak ada korps musik, tak ada konduktor dan tak ada pancaragam. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar, serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Tetapi itulah, kenyataan yang yang terjadi pada sebuah upacara sekaral yang dinanti-nanti selama lebih dari tiga ratus tahun!

Setelah merdeka 43 tahun, Indonesia baru memiliki seorang menteri pertama yang benar-benar "orang Indonesia asli". Karena semua menteri sebelumnya lahir sebelum 17 Agustus 1945. Itu berarti, mereka pernah menjadi warga Hindia Belanda dan atau pendudukan Jepang, sebab negara hukum Republik Indonesia memang belum ada saat itu. "Orang Indonesia asli" pertama yang menjadi menteri adalah Ir Akbar Tanjung (lahir di Sibolga, Sumatera Utara, 30 Agustus 1945), sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993).

Menurut Proklamasi 17 Agustus 1945, Kalimantan adalah bagian integral wilayah hukum Indonesia. Kenyataannya, pulau tersebut paling unik di dunia. Di pulau tersebut, ada 3 kepala negara yang memerintah! Presiden Soeharto (memerintah 4 wilayah provinsi), PM Mahathir Mohamad (Sabah dan Serawak) serta Sultan Hassanal Bolkiah (Brunei).

Hubungan antara revolusi Indonesia dan Hollywood, memang dekat. Setiap 1 Juni, selalu diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila semasa Presiden Soekarno. Pada 1956, peristiwa tersebut "hampir secara kebetulan" dirayakan di sebuah hotel Hollywood. Bung Karno saat itu mengundang aktris legendaris, Marylin Monroe, untuk sebuah makan malam di Hotel Beverly Hills, Hollywood. Hadir di antaranya Gregory Peck, George Murphy dan Ronald Reagan (25 tahun kemudian menjadi Presiden AS). Yang unik dari pesta menjelang Hari Lahir Pancasila itu, adalah kebodohan Marilyn dalam hal protokol. Pada pesta itu, Maryln menyapa Bung Karno bukan dengan "Mr President" atau "Your Excellency", tetapi dengan "Prince Soekarno!"

Ada lagi hubungan erat antara 17 Agustus dan Hollywood. Judul pidato 17 Agustus 1964, "Tahun Vivere Perilocoso" (Tahun yang Penuh Bahaya), telah dijadikan judul sebuah film The Year of Living Dangerously. Film tersebut menceritakan pegalaman seorang wartawan asing di Indonesia pada 1960-an. Pada 1984, film yang dibintangi Mel Gibson itu mendapat Oscar untuk kategori film asing!

Naskah asli teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta, ternyata tidak pernah dimiliki dan disimpan oleh Pemerintah! Anehnya, naskah historis tersebut justru disimpan dengan baik oleh wartawan BM Diah. Diah menemukan draft proklamasi itu di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda, 17 Agustus 1945 dini hari, setelah disalin dan diketik oleh Sajuti Melik. Pada 29 Mei 1992, Diah menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto, setelah menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari.

Ketika tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa 9 Juli 1942 siang bolong, Bung Karno mengeluarkan komentar pertama yang janggal didengar. Setelah menjalani pengasingan dan pembuangan oleh Belanda di luar Jawa, Bung Karno justru tidak membicarakan strategis perjuangan menentang penjajahan. Masalah yang dibicarakannya, hanya tentang sepotong jas! "Potongan jasmu bagus sekali!" komentar Bung Karno pertama kali tentang jas double breast yang dipakai oleh bekas iparnya, Anwar Tjikoroaminoto, yang menjemputnya bersama Bung Hatta dan segelintir tokoh nasionalis.

Rasa-rasanya di dunia ini, hanya the founding fathers Indonesia yang pernah mandi air seni. Saat pulang dari Dalat (Cipanasnya Saigon), Vietnam, 13 Agustus 1945, Soekarno bersama Bung Hatta, dr Radjiman Wedyodiningrat dan dr Soeharto (dokter pribadi Bung Karno) menumpang pesawat fighter bomber bermotor ganda. Dalam perjalanan, Soekarno ingin sekali buang air kecil, tetapi tak ada tempat. Setelah dipikir, dicari jalan keluarnya untuk hasrat yang tak tertahan itu. Melihat lubang-lubang kecil di dinding pesawat, di situlah Bung Karno melepaskan hajat kecilnya. Karena angin begitu kencang sekali, bersemburlah air seni itu dan membasahi semua penumpang. Byuuur...

Berkat kebohongan, peristiwa sakral Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat didokumentasikan dan disaksikan oleh kita hingga kini. Saat tentara Jepang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting tersebut, Frans Mendoer, fotografer yang merekam detik-detik proklamasi, berbohong kepada mereka. Dia bilang tak punya negatif itu dan sudah diserahkan kepada Barisan Pelopor, sebuah gerakan perjuangan. Mendengar jawaban itu, Jepang pun marah besar. Padahal negatif film itu ditanam di bawah sebuah pohon di halaman Kantor harian Asia Raja. Setelah Jepang pergi, negatif itu diafdruk dan dipublikasi secara luas hingga bisa dinikmati sampai sekarang. Bagaimana kalau Mendoer bersikap jujur pada Jepang?

Kali ini, Bung Hatta yang berbohong demi proklamasi. Waktu masa revolusi, Bung Karno memerintahkan Bung Hatta untuk meminta bantuan senjata kepada Jawaharlal Nehru. Cara untuk pergi ke India pun dilakukan secara rahasia. Bung Hatta memakai paspor dengan nama "Abdullah, co-pilot". Lalu beliau berangkat dengan pesawat yang dikemudikan Biju Patnaik, seorang industrialis yang kemudian menjadi menteri pada kabinet PM Morarji Desai. Bung Hatta diperlakukan sangat hormat oleh Nehru dan diajak bertemu Mahatma Gandhi. Nehru adalah kawan lama Hatta sejak 1920-an dan Gandhi mengetahui perjuangan Hatta. Setelah pertemuan, Gandhi diberi tahu oleh Nehru bahwa "Abdullah" itu adalah Mohammad hatta. Apa reaksi Gandhi? Dia marah besar kepada Nehru, karena tidak diberi tahu yang sebenarnya. "You are a liar !" ujar tokoh kharismatik itu kepada Nehru

Bila 17 Agustus menjadi tanggal kelahiran Indonesia, justru tanggal tersebut menjadi tanggal kematian bagi pencetus pilar Indonesia. Pada tanggal itu, pencipta lagu kebangsaan "Indonesia Raya", WR Soepratman (wafat 1937) dan pencetus ilmu bahasa Indonesia, Herman Neubronner van der Tuuk (wafat 1894) meninggal dunia.

Bendera Merah Putih dan perayaan tujuh belasan bukanlah monopoli Indonesia. Corak benderanya sama dengan corak bendera Kerajaan Monaco dan hari kemerdekaannya sama dengan hari proklamasi Republik Gabon (sebuah negara di Afrika Barat) yang merdeka 17 Agustus 1960.

Jakarta, tempat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia dan kota tempat Bung Karno dan Bung Hatta berjuang, tidak memberi imbalan yang cukup untuk mengenang co-proklamator Indonesia. Sampai detik ini, tidak ada "Jalan Soekarno-Hatta" di ibu kota Jakarta. Bahkan, nama mereka tidak pernah diabadikan untuk sebuah objek bangunan fasilitas umum apa pun sampai 1985, ketika sebuah bandara diresmikan dengan memakai nama mereka.

Gelar Proklamator untuk Bung Karno dan Bung Hatta, hanyalah gelar lisan yang diberikan rakyat Indonesia kepadanya selama 41 tahun! Sebab, baru 1986 Permerintah memberikan gelar proklamator secara resmi kepada mereka.

Kalau saja usul Bung Hatta diterima, tentu Indonesia punya "lebih dari dua" proklamator. Saat setelah konsep naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia rampung disusun di rumah Laksamana Maeda, Jl Imam Bonjol no 1, Jakarta, Bung Hatta mengusulkan semua yang hadir saat rapat din hari itu ikut menandatangani teks proklamasi yang akan dibacakan pagi harinya. Tetapi usul ditolak oleh Soekarni, seorang pemuda yang hadir. Rapat itu dihadiri Soekarno, Hatta dan calon proklamator yang gagal : Achmad Soebardjo, Soekarni dan Sajuti Melik. "Huh, diberi kesempatan membuat sejarah tidak mau", gerutu Bung Hatta karena usulnya ditolak.

Perjuangan frontal melawan Belanda, ternyata tidak hanya menelan korban rakyat biasa, tetapi juga seorang menteri kabinet RI. Soepeno, Menteri Pembangunan dan Pemuda dalam Kabinet Hatta, merupakan satu-satunya menteri yang tewas ditembak Belanda. Sebuah ujung revolver, dimasukkan ke dalam mulutnya dan diledakkan secara keji oleh seorang tentara Belanda. Pelipis kirinya tembus kena peluru. Kejadian tersebut terjadi pada 24 Februari 1949 pagi di sebuah tempat di Kabupaten Nganjuk , Jawa Timur. Saat itu, Soepeno dan ajudannya sedang mandi sebuah pancuran air terjun.

Belum ada negara di dunia yang memiliki ibu kota sampai tiga dalam kurun waktu relatif singkat. Antara 1945 dan 1948, Indonesia mempunyai 3 ibu kota, yakni Jakarta (1945-1946), Yogyakarta (1946-1948) dan Bukittinggi (1948-1949).

Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia Jenderal Soedirman, pada kenyatannya tidak pernah menduduki jabatan resmi di kabinet RI. Beliau tidak pernah menjadi KSAD, Pangab, bahkan menteri pertahanan sekalipun!

Wayang ternyata memiliki simbol pembawa sial bagi rezim yang memerintah Indonesia. Betapa tidak, pada 1938-1939, Pemerintah Hindia Belanda melalui De Javasche Bank menerbitkan uang kertas seri wayang orang dan pada 1942, Hindia Belanda runtuh dikalahkan Jepang. Pada 1943, Pemerintah Pendudukan Jepang menerbitkan uang kertas seri wayang Arjuna dan Gatotkoco dan 1945, Jepang terusir dari Indonesia oleh pihak Sekutu. Pada 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan uang kertas baru seri wayang dengan pecahan Rp 1 dan Rp 2,5 dan 1965 menjadi awal keruntuhan pemerintahannya menyusul peristiwa G30S/PKI.

Perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai presiden pertama RI, bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekret, melainkan memanggil tukang sate !!! Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang, setelah terpilih secara aklamasi sebagai presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyeker (tidak memakai alas kaki). "Sate ayam lima puluh tusuk!", perintah Presiden Soekarno. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah, perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Kita sudah mengetahui, hubungan antara Bung Karno dan Belanda tidaklah mesra. Tetapi Belanda pernah memberikan kenangan yang tak akan pernah dilupakan oleh Bun Karno. Enam hari menjelang Natal 1948, Belanda memberikan hadiah Natal di Minggu pagi, saat orang ingin pergi ke gereja, berupa bom yang menghancurkan atap dapurnya. Hari itu, 19 Desember 1948, ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda.

Sutan Sjahrir, mantan Perdana Menteri RI pertama, menjadi orang Indonesia yang memiliki prestasi "luar biasa" dan tidak akan pernah ada yang menandinginya. Waktu beliau wafat 1966 di Zurich, Swiss, statusnya sebagai tahanan politik. Tetapi waktu dimakamkan di Jakarta beberapa hari kemudian, statusnya berubah sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.

From side link.

ASUL USUL NAMA INDONESIA

2008-04-24T11:11:00.002+07:00

PADA zaman purba, kepulauan tanah air kita disebut dengan aneka nama. Dalam catatan bangsa Tionghoa kawasan kepulauan kita dinamai Nan-hai (Kepulauan Laut Selatan). Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Valmiki yang termasyhur itu menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Ravana, sampai ke Suwarnadwipa (Pulau Emas, yaitu Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.

Bangsa Arab menyebut tanah air kita Jaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan adalah benzoe, berasal dari bahasa Arab luban jawi (kemenyan Jawa), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatra. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil "Jawa" oleh orang Arab. Bahkan orang Indonesia luar Jawa sekalipun. "Samathrah, Sholibis, Sundah, kulluh Jawi (Sumatra, Sulawesi, Sunda, semuanya Jawa)" kata seorang pedagang di Pasar Seng, Mekah.

Lalu tibalah zaman kedatangan orang Eropa ke Asia. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang itu beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan Cina. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Cina semuanya adalah "Hindia". Semenanjung Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia Tenggara dinamai "Hindia Belakang". Sedangkan tanah air kita memperoleh nama "Kepulauan Hindia" (Indische Archipel, Indian Archipelago, l'Archipel Indien) atau "Hindia Timur" (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang juga dipakai adalah "Kepulauan Melayu" (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l'Archipel Malais).

Ketika tanah air kita terjajah oleh bangsa Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda), sedangkan pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur). Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan tanah air kita, yaitu Insulinde, yang artinya juga "Kepulauan Hindia" (bahasa Latin insula berarti pulau). Tetapi rupanya nama Insulinde ini kurang populer. Bagi orang Bandung, Insulinde mungkin cuma dikenal sebagai nama toko buku yang pernah ada di Jalan Otista.

Pada tahun 1920-an, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (1879-1950), yang kita kenal sebagai Dr. Setiabudi (beliau adalah cucu dari adik Multatuli), memopulerkan suatu nama untuk tanah air kita yang tidak mengandung unsur kata "India". Nama itu tiada lain adalah Nusantara, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Setiabudi mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19 lalu diterjemahkan oleh J.L.A. Brandes dan diterbitkan oleh Nicholaas Johannes Krom pada tahun 1920.

Namun perlu dicatat bahwa pengertian Nusantara yang diusulkan Setiabudi jauh berbeda dengan pengertian, nusantara zaman Majapahit. Pada masa Majapahit Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa (antara dalam bahasa Sansekerta artinya luar, seberang) sebagai lawan dari Jawadwipa (Pulau Jawa). Kita tentu pernah mendengar Sumpah Palapa dari Gajah Mada, "Lamun huwus kalah nusantara, isun amukti palapa" (Jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat). Oleh Dr. Setiabudi kata nusantara zaman Majapahit yang berkonotasi jahiliyah itu diberi pengertian yang nasionalistis. Dengan mengambil kata Melayu asli antara, maka Nusantara kini memiliki arti yang baru yaitu "nusa di antara dua benua dan dua samudra", sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi nusantara yang modern. Istilah nusantara dari Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer penggunaannya sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda.

Sampai hari ini istilah nusantara tetap kita pakai untuk menyebutkan wilayah tanah air kita dari Sabang sampai Merauke. Tetapi nama resmi bangsa dan negara kita adalah Indonesia. Kini akan kita telusuri dari mana gerangan nama yang sukar bagi lidah Melayu ini muncul.

Nama Indonesia

Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), yang dikelola oleh James Richardson Logan (1819-1869), orang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.

Dalam JIAEA Volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations. Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia (nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis: ... the inhabitants of the Indian Archipelago or Malayan Archipelago would become respectively Indunesians or Malayunesians.

Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon (Srilanka) dan Maldives (Maladewa). Lagi pula, kata Earl, bukankah bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini? Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.

Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air kita, sebab istilah "Indian Archipelago" terlalu panjang dan membingungkan. Logan memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia.

Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan: Mr. Earl suggests the ethnographical term Indunesian, but rejects it in favour of Malayunesian. I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synonym for the Indian Islands or the Indian Archipelago. Ketika mengusulkan nama "Indonesia" agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama bangsa dan negara yang jumlah penduduknya peringkat keempat terbesar di muka bumi!

Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama "Indonesia" dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel sebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara ke tanah air kita tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indie tahun 1918. Padahal Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-tulisan Logan.

Putra ibu pertiwi yang mula-mula menggunakan istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika di buang ke negeri Belanda tahun 1913 beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Pers-bureau.

Makna Politis

Pada dasawarsa 1920-an, nama "Indonesia" yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan tanah air kita, sehingga nama "Indonesia" akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan! Akibatnya pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu.

Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging) berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.

Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya, "Negara Indonesia Merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije Indonesische staat) mustahil disebut "Hindia Belanda". Juga tidak "Hindia" saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesier) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya."

Sementara itu, di tanah air Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Lalu pada tahun 1925 Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama "Indonesia". Akhirnya nama "Indonesia" dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa kita pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini kita sebut Sumpah Pemuda.

Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; DPR zaman Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Belanda agar nama "Indonesia" diresmikan sebagai pengganti nama "Nederlandsch-Indie". Tetapi Belanda keras kepala sehingga mosi ini ditolak mentah-mentah.

Maka kehendak Allah pun berlaku. Dengan jatuhnya tanah air kita ke tangan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama "Hindia Belanda" untuk selama-lamanya. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, lahirlah Republik Indonesia.

From side link

SEJARAH BAHASA INDONESIA

2008-04-24T09:38:00.007+07:00

Bahasa Indonesia dikembangkan dari salah satu dialek bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca untuk kepulauan Indonesia selama berabad-abad. Bahasa Melayu merupakan bahasa Austronesia atau Melayu-Polinesia.

Bahasa perdagangan

Penyebutan pertama istilah "Bahasa Melayu" terjadi pada periode 683-686 M. Sebutan ini dapat dilihat di Musium Jakarta pada terjemahan inskripsi yang ditemukan di Palembang dan Bangka.

Inskripsi ini ditulis dengan huruf Sansekerta atas perintah Raja Sriwijaya. Kerajaan maritim yang berkembang pesat. Pada masa itu, daerah perdagangan Selat Melaka, yang merupakan pintu antara China dan India, sudah terbentuk sebuah bahasa yang serupa dengan Bahasa Melayu. Kebanyakan perbendaharaan bahasa Melayu ini berhubungan dengan perdagangan dan tatabahasanya serupa dengan "Melayu Pasar". Dari sinilah kemudian Bahasa Melayu digunakan.

Melayu Klasik

Dari era Melayu Kuno, muncullah era Melayu Klasik. Dokumentasi yang ada tidak dapat menjelaskan dengan terperinci hubungan antara keduanya. Namun yang pasti, bahasa Melayu kuno berasal dari perpaduan kebudayaan Buddha serta Melayu klasik, dan akhirnya menjadi bahasa yang digunakan dalam kebudayaan Islam. Seiring dengan perkembangan agama Islam yang bermula dari Aceh pada abad ke-14, bahasa Melayu klasik lebih berkembang dan mendominasi sehingga tahap kenyataan "Masuk Melayu" berarti "masuk agama Islam".

Bahasa Indonesia

Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca. Pada waktu itu, belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Biasanya, bahasa daerah masih digunakan (yang jumlahnya bisa mencapai sebanyak 3600). Awal penciptaan Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda, yaitu pada 28 Oktober 1928. Pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, penggunaan Bahasa Indonesia telah digunakan sebagai bahasa negara Indonesia selepas kemerdekaan. Soekarno tidak memilih Bahasa Jawa, yaitu bahasanya sendiri yang sebenarnya juga merupakan bahasa mayoritas pada saat itu. Beliau memilih Bahasa Indonesia (bahasa melayu yang diedit) yang didasarkan dari Bahasa Melayu yang digunakan di Riau. Bahasa Melayu Riau dijadikan sebagai bahasa persatuan Republik Indonesia dengan beberapa pertimbangan: Apabila Bahasa Jawa digunakan, suku suku/puak puak lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh Jawa, yang merupakan suku mayoritas Republik Indonesia. Bahasa Jawa jauh lebih sukar dipelajari dibandingkan bahasa melayu. Ada bahasa halus, biasa, dan kasar, yang mana dipergunakan untuk orang yang berbeda dari segi usia, derajat, ataupun pangkat. Bila kurang memahami budaya Jawa, dapat menimbulkan kesan negatif yang lebih besar.

Bahasa Melayu Riau yang dipilih, dan bukan misalnya Bahasa Melayu Pontianak, atau Banjarmasin, atau Samarinda, ataupun Kutai, dengan pertimbangan pertama suku / puak Melayu berasal dari Riau, Sultan Malaka yang terakhirpun lari ke Riau setelah Malaka direbut Portugis. Kedua, sebagai lingua franca, Bahasa Melayu Riau yang paling sedikit terkena pengaruh misalnya dari bahasa Cina Hokkien, Tio Ciu, Ke, ataupun dari bahasa lainnya. Penggunaan bahasa melayu tidak hanya terbatas di Republik Indonesia. Di tahun 1945, pengguna bahasa melayu selain Republik Indonesia masih dijajah Inggris. Malaysia, Brunei, dan Singapura masih dijajah Inggris. Pada saat itu, dengan menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa persatuan, diharapkan di negara negara kawasan seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura bisa ditumbuhkan semangat patriotik dan nasionalisme negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Bahasa Indonesia yang sudah dipilih ini kemudian disempurnakan lagi dengan tatabahasa, dan kamus tata bahasa juga diciptakan. Hal ini dilakukan pada zaman Penjajahan Jepang.

From Side link.

PERBANDINGAN PROKLAMASI

2008-04-24T09:04:00.012+07:00

(Proklamasi RI @ 17 Agustus 1945)

P R O K L A M A S I

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta

(Proklamasi NII @ 7 Agustus 1949)

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih
Ashhadu alla ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadarrasulullah
Kami, Ummat Islam Bangsa Indonesia
MENYATAKAN :
BERDIRINYA NEGARA ISLAM INDONESIA
Maka Hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia itu, ialah : HUKUM ISLAM.
Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Allahu Akbar !

Atas nama Ummat Islam Bangsa Indonesia

IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA
ttd
S.M. KARTOSOEWIRJO
Madinah - Indonesia,
12 Syawal 1368 / 7 Agustus 1949.

(Proklamasi Acheh @ 4 Desember 1976)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
KEPADA BANGSA-BANGSA DI DUNIA,

Kami bangsa Acheh Sumatra, telah melaksanakan hak hak kami untuk menentukan nasib sendiri, dan melaksanakan tugas kami untuk melindungi hak suci kami atas tanah pusaka peninggalan nenek moyang, dengan ini menyatakan diri kami dan negeri kami bebas dan merdeka dari penguasaan dan penjajahan regime asing Jawa di Jakarta.

Tanah air kami Acheh, Sumatera, telah menjadi satu negara yang bebas, merdeka dan berdaulat selama dunia terkembang, Belanda adalah penjajah asing yang pertama datang mencoba menjajah kami ketika ia menyatakan perang kepada negara Acheh yang merdeka dan berdaulat, pada 26 Mart 1873, dan melakukan serangan atas kami pada hari itu juga, dengan dibantu oleh serdadu-serdadu sewaan Jawa, apa kesudahannya serangan Belanda ini sudah tertulis pada halaman muka surat-surat kabar di seluruh dunia, surat kabar London "Times" menulis pada 22 April, 1873:

"Suatu kejadian yang sangat menarik hati sudah diberitakan terjadi di kepulauan Hindia Timur, satu kekuatan besar dari tentara bangsa Eropah sudah dikalahkan dan dipukul mundur oleh tentara anak negeri... tentara negara Acheh, bangsa Acheh sudah mendapat kemenangan yang menentukan. Musuh mereka bukan saja sudah kalah, tetapi dipaksa melarikan diri".

Surat kabar Amerika, "The New York Times" pada 6 Mei 1873, menulis: "Peperangan yang berkubang darah sudah terjadi di Acheh, kerajaan yang memerintah Sumatra Utara, tentara Belanda sudah menyerang negara itu dan kini kita sudah mengetahui kesudahannya, serangan Belanda telah dibalas dengan penyembelihan besar-besaran atas Belanda, jenderal Belanda sudah dibunuh, dan tentaranya melarikan diri dengan kacau balau. Menurut kelihatan, sungguh-sungguh tentara Belanda sudah dihancur leburkan.

Kejadian ini telah menarik perhatian seluruh dunia kepada kerajaan Acheh yang merdeka dan berdaulat lagi kuat itu. Presiden Amerika Serikat, Ulysses S. Grant sengaja mengeluarkan satu pernyataan yang luar biasa menyatakan negaranya mengambil sikap neutral yang adil, yang tidak memihak kepada Belanda atau Acheh, dan ia meminta agar negara-negara lain bersikap sama sebab ia takut perang ini bisa meluas.

Para hari 25 Desember (hari natal), 1873, Belanda menyerang Acheh lagi, untuk kali yang kedua, dengan tentara yang lebih banyak lagi, yang terdiri dari Belanda dan Jawa, dan dengan ini mulailah apa yang dinamakan oleh majalah Amerika "Harper's magazine" sebagai "perang seratus tahun abad ini". Satu perang penjajahan yang paling berlumur darah, dan paling lama dalam sejarah manusia, dimana setengah dari bangsa kami sudah memberikan korban jiwa untuk mempertahankan kemerdekaan kami. Perang kemerdekaan ini sudah diteruskan sampai pecah perang dunia ke-II, delapan orang nenek dari yang menandatangani pernyataan ini sudah gugur sebagai syuhada dalam mempertahankan kemerdekaan kami ini. Semuanya sebagai Wali Negara dan Panglima Tertinggi yang silih berganti dari negara islam Acheh Sumatra.

Tetapi sesudah Perang Dunia ke-II, ketika Hindia Belanda katanya sudah dihapuskan, tanah air kami Acheh Sumatra, tidaklah dikembalikan kepada kami, sebenarnya Hindia Belanda belum pernah dihapuskan. Sebab sesuatu kerajaan tidaklah dihapuskan kalau kesatuan wilayahnya masih tetap dipelihara -sebagai halnya dengan Hindia Belanda, hanya namanya saja yang ditukar dari "Hindia Belanda" menjadi "Indonesia" Jawa, sekarang bangsa Belanda telah digantikan oleh bangsa Jawa sebagai penjajah, bangsa Jawa itu adalah satu bangsa asing dan bangsa seberang lautan kepada kami bangsa Acheh-Sumatera. Kami tidak mempunyai hubungan sejarah, politik, budaya, ekonomi dan geografi (bumi) dengan mereka itu. Kalau hasil dari penaklukan dan penjajahan Belanda tetap dipelihara bulat, kemudian dihadiahkan kepada bangsa Jawa, sebagaimana yang terjadi, maka tidak boleh tidak akan berdiri satu kerajaan penjajahan Jawa diatas tempat penjajahan Belanda. tetapi penjajahan itu, baik dilakukan oleh orang Belanda, Eropah yang berkulit putihm atau oleh orang Jawa, Asia yang berkulit sawo matang, tidaklah dapat diterima oleh bangsa Acheh, Sumatera.

"Penyerahan kedaulatan" yang tidak sah, illegal, yang telah dilakukan oleh penjajah lama, Belanda, kepada penjajah baru, Jawa, adalah satu penipuan dan kejahatan politik yang paling menyolok mata yang pernah dilakukan dalam abad ini: sipenjajah Belanda kabarnya konon sudah menyerahkan kedaulatan atas tanah air kita Acheh, Sumatera, kepada satu "bangsa baru" yang bernama "Indonesia". Tetapi "Indonesia" adalah kebohongan, penipuan, dan propaganda, topeng untuk menutup kolonialisme bangsa Jawa. Sejak mulai dunia terkembang, tidak pernah ada orang, apalagi bangsa, yang bernama demikian, di bagian dunia kita ini. Tidak ada bangsa yang bernama demikian di kepulauan Melayu ini menurut istilah ilmu bangsa (ethnology), ilmu bahasa (philology), ilmu asal budaya (cultural antropology), ilmu masyarakat (sociology) atau paham ilmiah yang lain, "Indonesia" hanya merek baru, dalam bahasa yang paling asing, yang tidak ada hubungan apa-apa dengan bahasa kita, sejarah kita, kebudayaan kita, atau kepentingan kita, "Indonesia" hanya merek baru, nama pura-pura baru, yang dianggap boleh oleh Belanda untuk menggantikan nama "Hindia Belanda" dalam usaha mempersatukan administrasi tanah-tanah rampasannya di dunia Melayu yang amat luas ini, sipenjajah Jawapun tahu dapat menggunakan nama ini untuk membenarkan mereka menjajah negeri orang di seberang lautan. Jika penjajahan Belanda adalah salah, maka penjajahan Jawa yang mutlak didasarkan atas penjajahan Jawa itu tidaklah menjadi benar. Dasar yang paling pokok dari hukum internasional mengatakan: "Ex Injuria Jus Non Oritur"- Hak tidak dapat berasal dari yang bukan hak, kebenaran tidak dapat berasal dari kesalahan, perbuatan legal tidak dapat berasal dari illegal.

Meskipun demikian, bangsa Jawa tetap mencoba menyambung penjajahan Belanda atas kita walaupun Belanda sendiri dan penjajah penjajah barat lainnya sudah mundur, sebab seluruh dunia mengecam penjajahan. Dalam masa tiga-puluh tahun belakangan ini kami bangsa Acheh, Sumatera, sudah mempersaksikan betapa negeri dan tanah air kami telah diperas habis-habisan oleh sipenjajah Jawa; mereka sudah mencuri harta kekayaan kami; mereka sudah merusakkan pencaharian kami; mereka sudah mengacau pendidikan anak kami; mereka sudah mengasingkan pemimpin-pemimpin kami; mereka sudah mengikat bangsa kami dengan rantai kezaliman, kekejaman, kemiskinan, dan tidak peduli: masa hidup bangsa kami pukul rata 34 tahun dan makin sehari makin kurang. Bandingkan ini dengan ukuran dunia yang 70 tahun dan makin sehari makin bertambah, sedangkan Acheh, Sumatera, mengeluarkan hasil setiap tahun bagi sipenjajah Indonesia-Jawa lebih 15 milyar dollar Amerika yang semuanya dipergunakan untuk kemakmuran pulau Jawa dan bangsa Jawa.

Kami, bangsa Acheh, Sumatera, tidaklah mempunyai perkara apa-apa dengan bangsa Jawa kalau mereka tetap tinggal di negeri mereka sendiri dan tidak datang menjajah kami, dan berlagak sebagai "Tuan" dalam rumah kami, mulai saat ini, kami mau menjadi tuan di rumah kami sendiri; hanya demikian hidup ini ada artinya, kami mau membuat hukum dan undang-undang kami sendiri; yang sebagai mana kami pandang baik; menjadi penjamin kebebasan dan kemerdekaan kami sendiri; yang mana kami lebih dari sanggup; menjadi sederajat dengan semua bangsa-bangsa di dunia; sebagaimana nenek moyang kami selalu demikian, dengan pendek: Menjadi berdaulat atas persada tanah air kampung kami sendiri.

Perjuangan kemerdekaan kami penuh keadilan, kami tidak menghendaki tanah bangsa lain- bukan sebagai bangsa Jawa datang merampas tanah kami, tanah kami telah dikaruniai Allah dengan kekayaan dan kemakmuran, kami berniat memberi bantuan untuk kesejahteraan manusia sedunia, kami mengharapkan pengakuan dari anggota masyarakat bangsa-bangsa yang baik, kami mengulurkan persahabatan kepada semua bangsa dan negara dari ke-empat penjuru bumi.

ATAS NAMA BANGSA ACHEH, SUMATERA, YANG BERDAULAT.

Tengku Hasan Muhammad Di TiroKetua, Angkatan Acheh, Sumatera Merdeka dan Wali Negara.
Acheh, Sumatera, 4 Desember 1976

(Proklamasi RMS @ 25 April 1950)

SURAT PROCLAMASI

Memenuhi kemauan jang sungguh, tuntutan dan desakah rakjat Maluku Selatan, maka dengan ini kami proklamir KEMERDEKAAN MALUKU SELATAN, defacto de jure, jang berbentuk Republik, lepas dari pada segala perhubungan ketatanegaraan Negara Indonesia Timur dan R.I.S., beralasan N.I.T. sudah tidah sanggup mempertahankan kedudukannja sebagai Negara Bahagian selaras dengan peraturan2 Mutamar Den Pasar jang masih sjah berlaku, djuga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret 1947, sedang R.I.S. sudah bertindak bertentangan dengan keputusan2 K.M.B. dan Undang2 Dasarnja sendiri.

Ambon, 25 April 1950

PEMERINTAH MALUKU SELATAN

(Proklamasi Papua @ 1 Juli 1971)

PROKLAMASI

Kepada seluruh rakyat Papua, dari Numbai sampai ke Merauke, dari Sorong sampai ke Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi.

Dengan pertolongan dan berkat Tuhan, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pada anda sekalian bahwa pada hari ini, 1 Juli 1971, tanah dan rakyat Papua telah diproklamasikan menjadi bebas dan merdeka (de facto dan de jure ).

Semoga Tuhan beserta kita, dan semoga dunia menjadi maklum, bah-wa merupakan kehendak yang sejati dari rakyat Papua untuk bebas dan merdeka di tanah air mereka sendiri dengan ini telah dipenuhi.

Victoria, 1 Juli 1971

Atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat,

Seth Jafet Rumkorem
(Brigadir-Jenderal)

From side link

Manakah yang kita pilih ???...............saya berharap kita sebagai Generasi Muda Bangsa Harus tetap menjunjung tinggi Nasionalisme...

Tiada yg lain slain NKRI..........Merdeka

"Cafe Telekomunikasi"

2008-04-17T16:38:00.003+07:00

biar g kpanasan maksudnya....

Lusuhnya kain bendera di halaman kantor kita........kaciannn

2008-04-17T16:26:00.004+07:00

Bendera g tbeli...susu g tbeli....anak2 kurang gizi...

Ganti bendera......???

2008-04-17T12:45:00.004+07:00

Daripada pake bendera lusuh...lebih baik ganti azaaa...

Fungsi dan Kegunaan Trotoar.....

2008-04-17T12:35:00.003+07:00

Mo jalan di mana kita......cape dehhh

Jalan "Poligami"

2008-04-17T12:13:00.011+07:00

...satu gubuk dua cinta...satu plang dua jalan....Ini Jln Sorimuda Pohan (Alu-alu) or Jln Patuan Anggi ???